Dikritik YLKI, Manajemen Meikarta Jawab Soal Jorjoran Iklan
CNN Indonesia
Kamis, 17 Agu 2017 18:16 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Manajemen Meikarta mengaku tidak bermaksud berlebihan atau jorjoran dalam melakukan pemasaran proyek Meikarta. Hanya saja, iklan terkait proyek tersebut dinilai perlu karena industri properti yang melambat.
Seperti diketahui, berbagai iklan terkait Meikarta belakangan terlihat di berbagai media massa, baik media cetak, online, dan televisi.
CEO Meikarta Ketut Budi Wijaya menyatakan, manajemen berharap iklan tersebut dapat kembali merangsang masyarakat untuk membeli properti saat ini.
"Jorjoran sebenarnya kurang tepat. Untuk meningkatkan permintaan perlu dilakukan iklan, jadi ini pemicu agar properti bergairah kembali," kata Ketut, Kamis (17/8).
Lebih lanjut ia menuturkan, kelesuan properti ini terlihat sejak 2014. Pihaknya sempat berharap program pengampunan pajak (tax amnesty) dapat menjadi stimulus kebangkitan industri properti. Namun nyatanya, program tersebut belum mampu membangkitkan sektor properti.
"Kan ini sudah lemah dari beberapa tahun lalu. Tadinya berharap dari tax amnesty, tapi nyatanya belum," sambung Ketut.
Sayangnya, Ketut enggan menyebut total dana yang dipersiapkan atau digelontorkan dalam memasarkan proyek Meikarta.
"Anggaran mungkin tidak harus disebut," jelas Ketut.
Menurutnya, total pemesanan Meikarta hingga saat ini telah mencapai hampir 100 ribu unit apartemen. Manajemen menggunakan sistem pre-project selling, atau dapat diartikan calon pembeli dapat terlebih dahulu memesan unit yang ingin dibeli.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebelumnya menyoroti sikap manajemen yang gencar dalam memasarkan Meikarta. YLKI khawatir pasar akan terbius oleh iklan tersebut dan melakukan transaksi pemesanan.
"Bahkan, YLKI pun sempat memprotes sebuah redaksi media massa cetak karena lebih dari 30 persen isinya adalah iklan Meikarta," terang Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam siaran pers.
Hal ini dikarenakan, lanjut Tulus, manajemen Meikarta belum mendapatkan izin pembangunan proyek dari pemerintah setempat. Hal itu dikemukakan langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mizwar.
Sementara, manajemen telah melakukan pemasaran dan menerima pesanan unit dengan sistem pre-project selling. Padahal, catatan YLKI menunjukan, sekitar 40 persen dari total pengaduan masalah jual-beli perumahan tahun 2015 disebabkan adanya pre-project selling, yakni adanya informasi yang tidak jelas, benar, dan jujur.
"Ada 440 pengaduan perumahan sejak 2014-2016. Pada 2015, sekitar 40 persen akibat pre-project selling," pungkas Tulus.
Maka dari itu, YLKI mendesak manajemen Meikarta agar menghentikan promosi dan penawaran apapun hingga seluruh perizinan dan aspek legal telah dipenuhi oleh perusahaan.
Seperti diketahui, berbagai iklan terkait Meikarta belakangan terlihat di berbagai media massa, baik media cetak, online, dan televisi.
CEO Meikarta Ketut Budi Wijaya menyatakan, manajemen berharap iklan tersebut dapat kembali merangsang masyarakat untuk membeli properti saat ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut ia menuturkan, kelesuan properti ini terlihat sejak 2014. Pihaknya sempat berharap program pengampunan pajak (tax amnesty) dapat menjadi stimulus kebangkitan industri properti. Namun nyatanya, program tersebut belum mampu membangkitkan sektor properti.
"Kan ini sudah lemah dari beberapa tahun lalu. Tadinya berharap dari tax amnesty, tapi nyatanya belum," sambung Ketut.
"Anggaran mungkin tidak harus disebut," jelas Ketut.
Menurutnya, total pemesanan Meikarta hingga saat ini telah mencapai hampir 100 ribu unit apartemen. Manajemen menggunakan sistem pre-project selling, atau dapat diartikan calon pembeli dapat terlebih dahulu memesan unit yang ingin dibeli.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebelumnya menyoroti sikap manajemen yang gencar dalam memasarkan Meikarta. YLKI khawatir pasar akan terbius oleh iklan tersebut dan melakukan transaksi pemesanan.
"Bahkan, YLKI pun sempat memprotes sebuah redaksi media massa cetak karena lebih dari 30 persen isinya adalah iklan Meikarta," terang Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam siaran pers.
Hal ini dikarenakan, lanjut Tulus, manajemen Meikarta belum mendapatkan izin pembangunan proyek dari pemerintah setempat. Hal itu dikemukakan langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mizwar.
Sementara, manajemen telah melakukan pemasaran dan menerima pesanan unit dengan sistem pre-project selling. Padahal, catatan YLKI menunjukan, sekitar 40 persen dari total pengaduan masalah jual-beli perumahan tahun 2015 disebabkan adanya pre-project selling, yakni adanya informasi yang tidak jelas, benar, dan jujur.
"Ada 440 pengaduan perumahan sejak 2014-2016. Pada 2015, sekitar 40 persen akibat pre-project selling," pungkas Tulus.
Maka dari itu, YLKI mendesak manajemen Meikarta agar menghentikan promosi dan penawaran apapun hingga seluruh perizinan dan aspek legal telah dipenuhi oleh perusahaan.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK