Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla akan mengucurkan sekitar Rp620,84 triliun untuk sepuluh kementerian yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar pada 2018.
Berdasarkan data Sekretariat Kabinet, sepuluh kementerian yang mendapat anggaran tersebut itu adalah: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp106,911 triliun; Kementerian Pertahanan Rp105,727 triliun; Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Rp77,751 triliun; Kementerian Agama Rp62,154 triliun; Kementerian Kesehatan Rp59,097 triliun.
Selain itu, ada pula Kementerian Perhubungan Rp48,187 triliun; Kementerian Keuangan Rp45,682 triliun; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Rp 41,284 triliun; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp40,092 triliun; dan Kementerian Sosial Rp33,959 triliun. Dengan demikian, total dana yang akan dikucurkan untuk seluruh kementerian itu mencapai Rp620,84 triliun.
Dalam keterangannya disebutkan, Kementarian PUPR misalnya akan menggunakan dana itu untuk kegiatan prioritas di antaranya adalah pelaksanaan dan peningkatan kapasitas jalan nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Targetnya adalah pembangunan jalan sepanjang 856 km dan pembangunan jembatan sepanjang 8.761 meter.
“Selain itu dalam program pengembangan perumahan, Kementerian PUPR akan melakukan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 174.000 unit,” demikian Sekretariat Kabinet yang dikutip Minggu (20/8).
 Ilustrasi pembangunan jalan. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A) |
Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan, kementerian itu akan melakukan penggantian 50 unit kendaraan tempur, dan pengadaan sepuluh unit KRI, KAL, Alpung, dan Ranpur/Rantis Matra Laut.
Anggaran Polri di antaranya akan digunakan untuk pembinaan pelayanan fungsi oleh 120.000 personel Sabhara untuk pengamanan aksi unjuk rasa, pembangunan dan rehabilitasi 3.500 unit perumahan dinas, dan penyelesaian 75 persen tindak pidana narkotik.
Kementerian Agama dan Kementerian KesehatanLainnya, macam Kementerian Agama, pihaknya akan menggunakan anggarannya di antaranya untuk 3,2 juta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) siswa Madrasah Tsnawiyah.
Di sisi lain, Kementerian Kesehatan akan melaksanakan program penyediaan makanan tambahan untuk 517.000 ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan pelaksanaan 7.500.000 tes HIV.
“Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk 92 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS),” demikian keterangan Sekretariat Kabinet.
Terkait dengan sektor transportasi, Kementerian Perhubungan akan melakukan pengadaan 200 unit bus BRT, pembangunan 15 bandara baru, penyelenggaraan 105 trayek angkutan laut perintis. Selain itu, ada pula pembangunan prasarana perkeretaapian sepanjang 639 km.
Terakhir, Kemenristekdikti akan menyediakan 369.961 beasiswa Bidikmisi bagi mahasiswa, dan pendirian 12 politeknik dan program studi khusus untuk kebutuhan industri.
(asa)