Dirjen Dicokok KPK, Menteri Perhubungan Buka Suara
CNN Indonesia
Kamis, 24 Agu 2017 11:27 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perhubungan memberikan pernyataan perihal penangkapan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).
"Hari ini tentu rekan media ingin mengetahui apa yang terjadi tadi malam, dan tadi malam ada suatu OTT dan untuk itu saya merasa prihatin. Untuk itu saya mengucapkan maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam konferensi pers, Kamis (24/8).
Ia menambahkan, Kementerian Perhubungan sendiri pada dasarnya berkomitmen dengan upaya pemerintah dalam rangka pembersihan kegiatan korupsi.
"Saya juga menjunjung dan apresisasi kegiatan KPK yang berhasil lakukan OTT. Namun demikian, sampai saat ini belum ada pengumuman resmi. Saya belum bisa menyampaikan penjelasan terkait dengan kejadian itu sendiri," jelasnya.
Budi berharap hal ini menjadi momentum bagi Kementerian Perhubungan untuk melakukan pembersihan secara konsisten, sesuai dengan program Presiden yang ingin membuat pembersihan terhadap korupsi.
"Saya sampaikan minta maaf secara pribadi dan kelembagaan, kami sampaikan permohonan maaf dan apresiasi terhadap KPK. Semoga kami tetap bisa melakukan apa yang bisa jadi program pemerintah untuk pemberantasan korupsi," imbuhnya.
Tak hanya itu, Budi menyatakan pihaknya juga akan melakukan pendampingan yang berlaku, melalui biro hukum dan kuasa hukum, dengan ketentuan bisa melakukan pendampingan.
"Selain itu, kami juga hari ini akan kirim surat ke Presiden atas insiden ini dan menyampaikan surat resmi ke KPK untuk melakukan pendampingan. Baik kasus ini maupun hal lain, agar kejadian ini tidak terjadi lagi," kata Budi.
"Hari ini tentu rekan media ingin mengetahui apa yang terjadi tadi malam, dan tadi malam ada suatu OTT dan untuk itu saya merasa prihatin. Untuk itu saya mengucapkan maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam konferensi pers, Kamis (24/8).
Ia menambahkan, Kementerian Perhubungan sendiri pada dasarnya berkomitmen dengan upaya pemerintah dalam rangka pembersihan kegiatan korupsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:KPK Periksa Intensif Pejabat Kemenhub |
"Saya juga menjunjung dan apresisasi kegiatan KPK yang berhasil lakukan OTT. Namun demikian, sampai saat ini belum ada pengumuman resmi. Saya belum bisa menyampaikan penjelasan terkait dengan kejadian itu sendiri," jelasnya.
Budi berharap hal ini menjadi momentum bagi Kementerian Perhubungan untuk melakukan pembersihan secara konsisten, sesuai dengan program Presiden yang ingin membuat pembersihan terhadap korupsi.
Tak hanya itu, Budi menyatakan pihaknya juga akan melakukan pendampingan yang berlaku, melalui biro hukum dan kuasa hukum, dengan ketentuan bisa melakukan pendampingan.
"Selain itu, kami juga hari ini akan kirim surat ke Presiden atas insiden ini dan menyampaikan surat resmi ke KPK untuk melakukan pendampingan. Baik kasus ini maupun hal lain, agar kejadian ini tidak terjadi lagi," kata Budi.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK