Kereta Kecepatan Sedang Jakarta-Surabaya Bakal di Jalur Tol
CNN Indonesia
Rabu, 06 Sep 2017 03:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mempertimbangkan kereta berkecepatan sedang Jakarta-Surabaya memiliki jalur sendiri seperti melewati ruas jalan tol.
Ia berpendapat, penggunaan jalur yang telah ada nantinya memicu kompleksitas lebih tinggi dibandingkan jalur baru. Hal itu dikarenakan kereta ini nantinya melaju dengan kecepatan di atas 160 kilometer per jam.
"Kami berpikir alternatif di jalur non-existing menggunakan jalur seperti tol, sehingga bisa lebih murah dan cepat," ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/9).
Jalan tol dinilai menjadi alternatif sebab pembangunan baru tidak akan ada komplikasi masalah tanah dan okupasi dengan masyarakat. Sementara itu, menurutnya, penggunaan jalur yang telah tersedia dapat memicu permasalahan sosial dengan masyarakat di sekitarnya.
Namun, hal ini akan difinalisasi bulan ini sambil menunggu hasil studi dan bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama Japan International Cooperation Agency (JICA).
JICA, kata Budi, belum menyarankan atau menyampaikan preferensi mengenai jalur kereta. Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo tadi, ungkapnya, pihak JICA malah baru menyanggupi kereta berkecepatan 120 kilometer per jam.
"Kami syaratkan 160 kilometer per jam. Karena kalau 120 kilometer per jam itu tanggung. Tidak mendapatkan kapasitas yang dua kali lipat," tuturnya.
Ia berpendapat, penggunaan jalur yang telah ada nantinya memicu kompleksitas lebih tinggi dibandingkan jalur baru. Hal itu dikarenakan kereta ini nantinya melaju dengan kecepatan di atas 160 kilometer per jam.
"Kami berpikir alternatif di jalur non-existing menggunakan jalur seperti tol, sehingga bisa lebih murah dan cepat," ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jalan tol dinilai menjadi alternatif sebab pembangunan baru tidak akan ada komplikasi masalah tanah dan okupasi dengan masyarakat. Sementara itu, menurutnya, penggunaan jalur yang telah tersedia dapat memicu permasalahan sosial dengan masyarakat di sekitarnya.
Namun, hal ini akan difinalisasi bulan ini sambil menunggu hasil studi dan bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama Japan International Cooperation Agency (JICA).
JICA, kata Budi, belum menyarankan atau menyampaikan preferensi mengenai jalur kereta. Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo tadi, ungkapnya, pihak JICA malah baru menyanggupi kereta berkecepatan 120 kilometer per jam.
"Kami syaratkan 160 kilometer per jam. Karena kalau 120 kilometer per jam itu tanggung. Tidak mendapatkan kapasitas yang dua kali lipat," tuturnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK