Sri Mulyani Tertegun Tere Liye Setop Bikin Buku Karena Pajak

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tertegun mengetahui penulis Tere Liye memutuskan berhenti menulis buku karena persoalan pajak. Diketahui, Tere Liye sempat menuliskan keluh kesahnya di sosial media lantaran tingginya pajak buku dan royalti bagi penulis.

Sri Mulyani yang mengaku sebagai penggemar buku menyebutkan, kebijakan perpajakan penulis tak bisa begitu saja diubah. Ia bilang, ada beberapa aturan perpajakan yang bisa berubah cepat, namun ada juga yang membutuhkan proses lebih panjang.

Ambil contoh, masalah tarif Pajak Penghasilan (PPh) dan perjenjangan tarif PPh perorangan memang tidak bisa diubah cepat oleh Menteri atau Direktur Jenderal Pajak. Sebab, masalah tarif itu tercantum di dalam Undang-Undang (UU) Perpajakan. Sehingga, harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Lihat juga: Ditjen Pajak: Ada Perbedaan Perilaku KPP pada Pajak Penulis

Namun, ia melanjutkan, ada juga kebijakan perpajakan yang bisa diubah lebih cepat, seperti penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak orang pribadi.

"Setelah dikonsultasikan dengan DPR dan besaran norma penghitungan penghasilan netto bagi WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar setahun," ujarnya mengutip Instagram pribadinya, Senin (11/9).

Di sisi lain, ia memahami bahwa untuk menciptakan sebuah karya, dibutuhkan jerih payah yang tidak mudah dan disertai modal yang tidak sedikit. Sehingga, ia meyakini bahwa buku yang bagus tidak ditulis secara asal-asalan.

Lihat juga: Seperti Tere Liye, Dee Lestari Juga 'Tercekik' Pajak Penulis

"Buku yang bagus tidak ditulis begitu saja. Ada ide, imajinasi yang harus dikombinasikan dengan riset, data, dan survei. Bahkan, kunjungan lapangan yang kemudian dirangkai dalam kata menjadi cerita dan pesan," terang dia.

Sebelumnya, Tere Liye membuat status di laman Facebook pribadinya yang berisi soal keluhan pajak tinggi dari pemerintah dan penerbit buku terhadap penulis.

Dalam hitungannya, penulis disebut menjadi pembayar pajak paling tinggi dibandingkan pekerjaan lainnya, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Lihat juga: Soal Tere Liye, Pengamat Sebut Pajak Penulis Perlu Turun

"Penulis buku membayar pajak 24 kali dibandingkan pengusaha UMKM dan dua kali lebih dibanding profesi pekerjaan bebas," kata Tere.

Tak hanya itu, ia juga mengaku, kecewa lantaran sudah setahun mengadu keluhan tersebut ke DJP dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), namun tak pernah ditanggapi.

Alhasil, ia memilih memutus kerja sama dengan dua penerbit buku, yaitu Gramedia Pustaka Utama dan Republika Penerbit per 31 Juli kemarin. Sehingga, buku-buku karyanya hanya dijual sampai 31 Desember mendatang.