Mudarat Bagi BUMN Jika 'Dikekang' Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengaku gerah melihat bisnis anak dan cucu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang keluar jalur dari bisnis inti sang induk. Pernyataan itu dilempar setelah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengeluhkan dominasi perusahaan pelat merah dalam proyek-proyek pemerintah.

Maklum, perusahaan BUMN acap kali mendahulukan anak dan cucu mereka dan mengabaikan kehadiran pelaku usaha swasta, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Anak, cucu, cicit, BUMN ini mengambil banyak porsi swasta dan UMKM. Contohnya, ada kegiatan katering untuk internal BUMN yang dibuat oleh cicit mereka. Kami ingin, BUMN ini kembali ke core (inti) bisnisnya,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani, belum lama ini.

Lihat juga: Kementerian BUMN Tegaskan Tak Bakal Jual BUMN

Namun, melihat lebih jauh keluhan para pelaku usaha itu, agaknya terlalu dini memberi label ‘dominan’ pada perusahaan-perusahaan BUMN. Toh, perusahaan-perusahaan swasta melakukan hal serupa.

Beberapa di antara pelaku usaha swasta, bahkan nilai kegiatan usahanya lebih selangit ketimbang perusahaan BUMN. Pelopor perusahaannya pun ‘mejeng’ di barisan daftar orang kaya. Contohnya, klan Hartono yang didapuk sebagai orang terkaya nomor wahid di Indonesia oleh Forbes.

Keluarga Hartono disebut-sebut berkantong tebal dengan nilai kekayaan per 2016 lalu sebesar Rp230,85 triliun. Kekayaan itu diperolehnya dari bisnis grup Djarum, termasuk bisnis keuangan lewat PT Bank Central Asia Tbk.

Lihat juga: Daya Beli dan 'Sentilan' Politik di Telinga Jokowi

Di bursa saham, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk sempat menjadi penguasa dari sisi kapitalisasi pasar. Per semester I 2017, nilai kapitalisasi pasar saham Telkom mencapai Rp456 triliun. Tetapi, itu pun baru diraih tahun ini.

Beberapa tahun terakhir, pemain swasta mendominasi kapitalisasi pasar. PT HM Sampoerna Tbk tercatat memimpin kapitalisasi pasar hingga Rp437,35 triliun pada 2015 dan berulang pada tahun 2016. Sebelumnya, ada BCA dan PT Astra International.

"Misal HMSP (HM Sampoerna) itu sejak awal mereka melantai juga harga sahamnya sudah lumayan. Ditambah lagi, bisnisnya semakin kuat. Jadi, memang proyek pemerintah ini belum membuat BUMN bisa menyaingi kekuatan swasta di pasar modal," kata Riska Afriani, analis Oso Sekuritas.

Padahal, tak sedikit perusahaan swasta yang memiliki bisnis selangit ketimbang BUMN. Bahkan, pelopor perusahaannya mejeng di barisan daftar orang kaya. (CNN Indonesia/Safir Makki).

Selain itu, perusahaan BUMN yang mampu masuk jajaran 10 besar penguasa kapitalisasi pasar juga masih terbatas pada sektor perbankan. Tapi sektor ini sejatinya tak banyak terpengaruh oleh proyek pemerintah, melainkan penghimpunan dana dari nasabah, selayaknya bisnis perbankan.

"Memang, kredit yang disalurkan ke proyek pemerintah besar. Itu membantu mereka dari sisi pertumbuhan kredit. Tapi, dananya banyak dari nasabah juga," tutur dia.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adinegara menuturkan, yang perlu dibenahi antara hubungan swasta dan BUMN, sebenarnya bukan pada kekhawatiran dominasi tersebut. Melainkan, kesepakatan kontrak yang lebih jelas.

Lihat juga: Dominasi BUMN Bukti Ekonomi Jokowi Tak Condong Neoliberalisme

"Kalau BUMN Karya kerjakan proyek infrastruktur itu sebenarnya sudah benar. Tapi, yang harus diperbaiki adalah hubungan yang bisa saling menguntungkan ke swasta," terang Bhima.

Sebab, selama ini, menurutnya, banyak proyek kerja sama BUMN dan swasta yang pada ujungnya justru tidak menguntungkan swasta lantaran pengembalian modal yang digunakan swasta kerap telat atau tidak sesuai kontrak. 

"Masalahnya, lebih ke sub kontraktor yang biasanya dipegang swasta, harus lebih diberi kepastianl. Sehingga, mereka tak khawatir dengan dominasi BUMN itu," pungkasnya.