BPS: Penyediaan Tenda Dapat Rapor Merah Jemaah Haji
CNN Indonesia
Rabu, 01 Nov 2017 11:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Nilai Indeks Kepuasaan Jemaah Haji Indonesia (IHKJI) Indonesia naik menjadi 84,85 pada 2017 dari posisi tahun lalu yang memperoleh nilai 83,83.
Hal itu dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Kepuasaan Jemaah Haji Indonesia (SKJHI) yang dihimpun kala pelaksanaan haji 2017.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, survei tersebut menilai delapan indikator yang terdiri dari pelayanan bus antar kota, bus sholawat, petugas, ibadah, hotel, katering non Armina, katering Armina, Bus Armina, dan tenda.
"Dari seluruh indikator, bus antar kota mendapatkan skor terbaik yakni 88,23. Dengan nilai seperti ini, artinya bus antar kota dianggap paling memuaskan," papar Suhariyanto di Gedung BPS, Rabu (1/11).
Nilai ini menjadi tinggi sebab jemaah haji merasa puas dengan tampilan fisik bus, kerapihan dan kebersihan, serta kelengkapan fasilitas di dalam bus.
Meski demikian, jemaah merasa bahwa tenda tempat tinggal selama menginap di Mina tidak memuaskan sama sekali. Tak heran, skor indeksnya hanya 75,55 saja. Bahkan, angka ini pun menurun 1,75 poin dibanding tahun lalu 77,30.
Keluhan jemaah yang paling utama mengenai tenda di Mina adalah kapasitasnya yang sangat kecil. Apalagi kuota jemaah haji di tahun ini tercatat 221 ribu atau naik 30,92 persen dari tahun sebelumnya 168.800 jemaah.
Selain itu, jemaah juga mengeluhkan penempatan jemaah haji di tenda yang dianggap mengganggu jalannya ibadah. Sekadar informasi, jemaah haji perlu menginap di Mina sebelum dan setelah melakukan ibadah Wukuf di Arafah.
“Kapasitas tenda juga dianggap sangat padatdan tidak tertutup rapat sehingga penyejuk udara tidak terasa dingin. Ada juga yang mengeluhkan kenyamanan dan kebersihan tenda,” tambahnya.
Maka dari itu, tidak mengherankan apabila jemaah menginginkan perluasan kapasitas tenda di Mina dan juga memerlukan penambahan jumlah fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK). Selain itu, banyak jemaah juga menyarankan penambahan penyejuk udara dan kipas angin.
“Bahkan ada juga yang meminta fasilitas internet wifi, namun jangan sampai permintaan fasilitas itu mengganggu jalannya ibadah itu sendiri,” paparnya.
Menanggapi hasil survei tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin menjelaskan, pemerintah tak punya keleluasan untuk mengatur jemaah haji asal Indonesia di Mina. Menurut dia, urusan tenda di Mina memang sudah diatur oleh otoritas Arab Saudi. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia hanya bisa mengatur jemaah ketika di Mekah dan Madinah saja.
Selain itu, Lukman menjelaskan, Mina merupakan lokasi puncak kelelahan para jemaah haji setelah beribadah di padang Arafah. Sehingga, setelah merasa lelah, responden survei bisa menjadi terlalu sensitif, sehingga penilaian terhadap penyelenggaran haji menjadi agak kurang objektif.
“Ini bukan excuse, tapi pelayanan yang boleh jadi rendah di Mina ini karena tiga poin, yakni puncak kelelahan jemaah, fasilitasnya memang lebih rendah, dan kami tak bisa kontrol penuh kualitas pelayanannya,” papar Lukman.
Meski demikian, ia cukup puas dengan kenaikan IHJKI setelah sebelumnya merasa cemas dengan hasilnya. “Karena kuota tahun ini bertambah, jadi saya awalnya tidak terlalu pede,” pungkas Lukman.
Sekadar informasi, BPS sudah melakukan tujuh kali survei SJKHI. Khusus di tahun 2017, SJKHI didapatkan setelah mengolah data yang dikumpulkan 18.500 responden.
Hal itu dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Kepuasaan Jemaah Haji Indonesia (SKJHI) yang dihimpun kala pelaksanaan haji 2017.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, survei tersebut menilai delapan indikator yang terdiri dari pelayanan bus antar kota, bus sholawat, petugas, ibadah, hotel, katering non Armina, katering Armina, Bus Armina, dan tenda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari seluruh indikator, bus antar kota mendapatkan skor terbaik yakni 88,23. Dengan nilai seperti ini, artinya bus antar kota dianggap paling memuaskan," papar Suhariyanto di Gedung BPS, Rabu (1/11).
Nilai ini menjadi tinggi sebab jemaah haji merasa puas dengan tampilan fisik bus, kerapihan dan kebersihan, serta kelengkapan fasilitas di dalam bus.
Keluhan jemaah yang paling utama mengenai tenda di Mina adalah kapasitasnya yang sangat kecil. Apalagi kuota jemaah haji di tahun ini tercatat 221 ribu atau naik 30,92 persen dari tahun sebelumnya 168.800 jemaah.
Selain itu, jemaah juga mengeluhkan penempatan jemaah haji di tenda yang dianggap mengganggu jalannya ibadah. Sekadar informasi, jemaah haji perlu menginap di Mina sebelum dan setelah melakukan ibadah Wukuf di Arafah.
“Kapasitas tenda juga dianggap sangat padatdan tidak tertutup rapat sehingga penyejuk udara tidak terasa dingin. Ada juga yang mengeluhkan kenyamanan dan kebersihan tenda,” tambahnya.
Maka dari itu, tidak mengherankan apabila jemaah menginginkan perluasan kapasitas tenda di Mina dan juga memerlukan penambahan jumlah fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK). Selain itu, banyak jemaah juga menyarankan penambahan penyejuk udara dan kipas angin.
“Bahkan ada juga yang meminta fasilitas internet wifi, namun jangan sampai permintaan fasilitas itu mengganggu jalannya ibadah itu sendiri,” paparnya.
Menanggapi hasil survei tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin menjelaskan, pemerintah tak punya keleluasan untuk mengatur jemaah haji asal Indonesia di Mina. Menurut dia, urusan tenda di Mina memang sudah diatur oleh otoritas Arab Saudi. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia hanya bisa mengatur jemaah ketika di Mekah dan Madinah saja.
Selain itu, Lukman menjelaskan, Mina merupakan lokasi puncak kelelahan para jemaah haji setelah beribadah di padang Arafah. Sehingga, setelah merasa lelah, responden survei bisa menjadi terlalu sensitif, sehingga penilaian terhadap penyelenggaran haji menjadi agak kurang objektif.
“Ini bukan excuse, tapi pelayanan yang boleh jadi rendah di Mina ini karena tiga poin, yakni puncak kelelahan jemaah, fasilitasnya memang lebih rendah, dan kami tak bisa kontrol penuh kualitas pelayanannya,” papar Lukman.
Meski demikian, ia cukup puas dengan kenaikan IHJKI setelah sebelumnya merasa cemas dengan hasilnya. “Karena kuota tahun ini bertambah, jadi saya awalnya tidak terlalu pede,” pungkas Lukman.
Sekadar informasi, BPS sudah melakukan tujuh kali survei SJKHI. Khusus di tahun 2017, SJKHI didapatkan setelah mengolah data yang dikumpulkan 18.500 responden.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK