Pemerintah: Tak Sepeser Pun untuk Penyatuan Golongan Listrik

Yuliyanna Fauzi , CNN Indonesia | Rabu, 15/11/2017 07:11 WIB
Pemerintah: Tak Sepeser Pun untuk Penyatuan Golongan Listrik Pemerintah memastikan biaya pergantian instalansi berupa komponen Miniature Circuit Breaker (MCB) akan ditanggung oleh PT PLN (Persero). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menjamin, pemerintah tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun untuk kebijakan perubahan dan penyederhanaan golongan listrik rumah tangga. 

Dalam rencana kebijakannya, pemerintah dan PLN akan menghapus golongan listrik 900 voltampere (VA) bersubsidi, 1.300 VA, 2.200 VA, 3.500 VA, dan 4.400 VA. Lalu, menyeragamkannya ke golongan 5.500 VA. Namun, dipastikan untuk golongan bersubsidi dengan kapasitas listrik 450 VA dan 900 VA tetap ada.

Bersamaan dengan itu, ia memastikan bahwa seluruh tanggungan pergantian instalansi berupa komponen Miniature Circuit Breaker (MCB) pada tiap bangunan akan ditanggung oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

"Tidak ada (dana dari pemerintah), kan dia yang jualan (PLN). Biarkan dia saja," ujarnya di Kementerian ESDM, Selasa (14/11).

Sayangnya, Jonan masih enggan berbagi hitungan kasar mengenai dana yang dibutuhkan PLN untuk menjalankan kebijakan tersebut. Sebab, semua hal yang berkaitan dengan kebijakan ini masih terus didiskusikan pemerintah bersama dengan seluruh pihak terkait.

Untuk itu, tahapan perubahan golongan listrik juga belum memiliki rentang waktu (timeline) yang pasti. Namun, satu yang dipastikannya ialah perubahan ini tak bisa serempak dalam satu waktu. "Tidak mungkin serentak tapi bertahap," terang dia.

Pasalnya, PLN tentu perlu menghitung kesiapan sumber daya manusia (SDM) di lapangan untuk melakukan perubahan tersebut. Selain itu, Jonan juga belum bisa memberi target kapan sekiranya pemerintah akan memulai perubahan golongan dan kapan selesainya.

"Seperti yang tadi saya bilang, ini semua masih dibicarakan," tegasnya.

Demi Kompor dan Mobil Listrik

Jonan berharap, masyarakat mendukung rencana kebijakan pemerintah dengan perusahaan setrum nasional itu. Sebab, tujuannya untuk menambah akses listrik masyarakat.

Selain itu, semangat memperbesar akses listrik kepada masyarakat ini sejatinya punya tujuan jangka panjang agar pemanfaatan kompor listrik, motor listrik hingga mobil listrik yang saat ini tengah digodok oleh pemerintah turut digunakan masyarakat.

Sehingga, nantinya bila penggunaan alat dengan kekuatan listrik itu efektif dijalankan, masyarakat punya pasokan daya listrik yang memadai untuk mengisi ulang seluruh alat tersebut.

"Nanti kan ada motor listrik, mobil listrik, kompor listrik. Nanti kan jadi tidak perlu pakai LPG yang harus digotong-gotong, jadi tidak ganti-ganti tabung," imbuh mantan Menteri Perhubungan itu.

Jonan bilang, pemerintah terus berupaya memenuhi pasokan listrik untuk masyarakat, yaitu dengan mempercepat pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu megawatt (MW) hingga 2019 mendatang. Meski, pada realisasinya diperkirakan target tersebut tak sepenuhnya tercapai.

Sehingga, pasokan listrik yang banyak itu diharapkan mampu diserap oleh masyarakat dengan turut dibukanya akses listrik yang lebih besar.

"Jumlah kapasitas daya listrik naik terus. Sekarang belum seberapa tapi nanti 2019-2025 paling kurang ada penambahan 40 ribu MW. Nah, 40 ribu MW ini mau diberikan ke siapa? Apakah untuk industri atau dunia usaha saja, kan bukan, untuk masyarakat juga," pungkasnya. (bir)
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Sengat Penyederhanaan Golongan Listrik