Sudah Diteken, PLN Tak Bisa Kaji Ulang Kontrak dengan Swasta

Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) menegaskan bahwa kontrak jual-beli pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang telah diteken dengan PT PLN (Persero) tidak bisa ditinjau ulang. Soalnya, kontrak tersebut telah disepakati kedua belah pihak.

Selain itu, Ketua Harian APLSI Arthur Simatupang mengatakan, kontrak tersebut memiliki landasan hukum. “Yang pasti, kalau proyek sudah tanda tangan kontrak, seharusnya tak di-review. Karena kontrak sudah sah secara hukum,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, kemarin.

Alasan lain, sambung Arthur, agar memberikan kepastian investasi kepada perusahaan swasta yang menggarap PLTU tersebut. Dengan begitu, tidak menimbulkan perjanjian yang mudah berubah-ubah.

Lihat juga: Jonan Minta Bos PLN Tinjau Ulang Kontrak PLTU di Jawa

“Pertanyaannya, kenapa tidak review sebelum PPA? Ya, buat apa ada kontrak PPA kalau sewaktu-waktu bisa diubah,” imbuh dia.

Pernyataan Arthur ini merespons surat dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Direktur Utama PLN Sofyan Basir, yang meminta agar perusahaan setrum nasional itu meninjau kembali kontrak jual beli PLTU skala besar yang berlokasi di Jawa.

Namun, peninjauan kontrak jual-beli pembangkit listrik ini hanya dilakukan pada proyek yang belum masuk tahap konstruksi atau belum mendapatkan Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) dari Kementerian Keuangan.

Lihat juga: Amandemen Kontrak Dua PLTU, PLN Bisa Hemat Hingga 13 Persen

Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui surat imbauan tersebut. Selain itu, ia juga tak tahu menahu proyek PLTU mana yang dimaksudkan oleh Kementerian ESDM, dan PLN. "Saya kurang tahu proyek yang mana," katanya.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsaman Sommeng mengungkapkan, imbauan tinjauan ulang itu dimaksudkan agar tarif tenaga listrik semakin terjangkau bagi masyarakat dan kompetitif bagi industri.

"Salah satu lingkup peninjauan tersebut di atas adalah harga jual tenaga listrik pembangkit paling tinggi sebesar 85 persen dari biaya pokok pembangkit di sistem ketenagalistrikan setempat," ucap Andy dalam surat yang diterima CNNIndonesia.com.

Lihat juga: Wapres Angkat Suara Soal Penyatuan Golongan Listrik

Bersamaan dengan surat imbauan itu, Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Supangkat Iwan Santoso menuturkan, perusahaan tengah membicarakan amandemen kontrak jual-beli PLTU Cirebon dan PLTU Jawa 3.

"Sudah dibicarakan dengan masing-masing IPP dan mereka setuju untuk review kontrak jual-beli karena alasan BPP di Jawa cukup murah," tutur Iwan.

Sayangnya, PT Cirebon Power yang menggarap proyek PLTU Cirebon belum memberikan komentar. CNNIndonesia.com telah berusaha menghubungi Direktur Utama Cirebon Power Heru Dewanto, namun belum mendapat jawaban. (bir)