Jonan Minta Bos PLN Tinjau Ulang Kontrak PLTU di Jawa
Galih Gumelar & Agustiyanti | CNN Indonesia
Rabu, 15 Nov 2017 19:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk meninjau kembali kontrak jual beli (Power Purchase Agreement/PPA) pembangkit listrik swasta (IPP) PLTU skala besar yang berlokasi di Jawa. Peninjauan kembali dilakukan guna mewujudkan tarif tenaga listrik yang terjangkau bagi masyarakat dan kompetitif bagi industri.
Keinginan Jonan tersebut disampaikan melalui surat yang dilayangkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy Noorsaman Sommeng kepada Direktur Utama PLN Sofyan Basir pada 3 November lalu. Dalam surat yang diperoleh CNNIndonesia.com tersebut, peninjauan PPA hanya dilakukan pada proyek yang belum masuk tahap konstruksi atau belum mendapatkan Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) dari Kementerian Keuangan.
"Salah satu lingkup peninjauan tersebut di atas adalah harga jual tenaga listrik pembangkit tersebut paling tinggi sebesar 85 persen dari biaya pokok pembangkit di sistem ketenagalistrikan setempat," terang Andy dalam surat tersebut, dikutip Rabu (15/11).
PLN pun diminta untuk menyampaikan hasil peinjauan kembali tersebut kepada Jonan.
Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Supangkat Iwan Santoso tak menyangkal adanya surat tersebut. Ia bahkan menyebut, pihaknya kini tengah membicarakan amandemen kontrak jual beli PLTU Cirebon dan PLTU Jawa 3.
"Sudah dibicarakan dengan masing-masing IPP dan mereka setuju untuk review PPA karena alasan BPP di Jawa cukup murah," terang Iwan.
Jonan memang tengah gencar untuk meminta PLN melakukan efisiensi guna mengerek tarif listrik. Salah satu efisiensi yang ditekankan, ya efisiensi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkit listrik.
Jonan menyebut, inefisiensi dalam investasi yang dilakukan oleh pengembang listrik swasta selama ini menjadi tantangan utama pemerintah dan PLN dalam mengefisienkan tarif setrum. Pasalnya, inefisiensi tersebut membuat PLN kadang kesulitan di dalam melakukan negosiasi penjualan listrik menuju angka yang lebih efisien.
(agi)
Keinginan Jonan tersebut disampaikan melalui surat yang dilayangkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy Noorsaman Sommeng kepada Direktur Utama PLN Sofyan Basir pada 3 November lalu. Dalam surat yang diperoleh CNNIndonesia.com tersebut, peninjauan PPA hanya dilakukan pada proyek yang belum masuk tahap konstruksi atau belum mendapatkan Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) dari Kementerian Keuangan.
"Salah satu lingkup peninjauan tersebut di atas adalah harga jual tenaga listrik pembangkit tersebut paling tinggi sebesar 85 persen dari biaya pokok pembangkit di sistem ketenagalistrikan setempat," terang Andy dalam surat tersebut, dikutip Rabu (15/11).
PLN pun diminta untuk menyampaikan hasil peinjauan kembali tersebut kepada Jonan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudah dibicarakan dengan masing-masing IPP dan mereka setuju untuk review PPA karena alasan BPP di Jawa cukup murah," terang Iwan.
Jonan menyebut, inefisiensi dalam investasi yang dilakukan oleh pengembang listrik swasta selama ini menjadi tantangan utama pemerintah dan PLN dalam mengefisienkan tarif setrum. Pasalnya, inefisiensi tersebut membuat PLN kadang kesulitan di dalam melakukan negosiasi penjualan listrik menuju angka yang lebih efisien.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK