Ekonom: Infrastruktur Nonprioritas jadi 'Biang Kerok' Fiskal
Lavinda | CNN Indonesia
Kamis, 23 Nov 2017 19:16 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah ekonom mengkhawatirkan gencarnya pembangunan proyek infrastruktur berpotensi menimbulkan risiko fiskal bagi pemerintah, terlebih jika tidak ditinjau ulang.
Ekonom sekaligus Dirketur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai, pembangunan proyek-proyek infrastruktur digencarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama tiga tahun terakhir ini masih belum memiliki prioritas pembangunan yang jelas.
Ia menilai, orientasi proyek-proyek yang dibangun terlalu bersifat jangka panjang dan kurang efektif, sehingga penerimaan yang diperoleh pemerintah tidak sejalan dengan pengeluaran.
"Jadi investasi terus, pengeluaran terus berlangsung, pendapatannya justru menurun. Ini yang disebut salah satunya menjadi resiko fiskal yang membahayakan kesinambungan fiskal dari pemerintah." ujar Enny di Jakarta, Kamis (23/11).
Ia mengungkapkan, pembangunan proyek infrastruktur yang tidak efektif dan kurang tepat sasaran itu menjadi biang kerok utama pembengkakan utang negara, termasuk pembayaran bunga cicilan.
Maka itu, pemerintah diimbau meninjau kembali dan menyeleksi ulang proyek infrastruktur yang tengah digarap. Pemerintah harus memprioritaskan proyek yang mampu memberikan pembiayaan kembali (refinancing) dan mampu mendongkrak produktivitas dalam jangka pendek, salah satunya sektor industri.
"Pilih yang jauh lebih urgent, punya multiplier effect (efek berganda)yang mampu refinancing utang itu kawasan industri. Salah satunya membangun ketersediaan energi karena jauh berdampak pada akselerasi ekonomi,"jelasnya.
Gagasan serupa juga diungkapkan Ekonom asal Universitas Brawijaya, Candra Fajri Ananda. Ia menilai pemerintah terkesan memaksakan untuk membangun infrastruktur tanpa memikirkan prioritas utamanya.
"Dari sekian infrastruktur itu harus dievaluasi lagi mana yang paling mendesak. Pemerintah terkesan memaksakan untuk menyelesaikan semua infrastruktur". pungkasnya. (ditt)
(lav)
Ekonom sekaligus Dirketur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai, pembangunan proyek-proyek infrastruktur digencarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama tiga tahun terakhir ini masih belum memiliki prioritas pembangunan yang jelas.
Ia menilai, orientasi proyek-proyek yang dibangun terlalu bersifat jangka panjang dan kurang efektif, sehingga penerimaan yang diperoleh pemerintah tidak sejalan dengan pengeluaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi investasi terus, pengeluaran terus berlangsung, pendapatannya justru menurun. Ini yang disebut salah satunya menjadi resiko fiskal yang membahayakan kesinambungan fiskal dari pemerintah." ujar Enny di Jakarta, Kamis (23/11).
Ia mengungkapkan, pembangunan proyek infrastruktur yang tidak efektif dan kurang tepat sasaran itu menjadi biang kerok utama pembengkakan utang negara, termasuk pembayaran bunga cicilan.
"Pilih yang jauh lebih urgent, punya multiplier effect (efek berganda)yang mampu refinancing utang itu kawasan industri. Salah satunya membangun ketersediaan energi karena jauh berdampak pada akselerasi ekonomi,"jelasnya.
Gagasan serupa juga diungkapkan Ekonom asal Universitas Brawijaya, Candra Fajri Ananda. Ia menilai pemerintah terkesan memaksakan untuk membangun infrastruktur tanpa memikirkan prioritas utamanya.
"Dari sekian infrastruktur itu harus dievaluasi lagi mana yang paling mendesak. Pemerintah terkesan memaksakan untuk menyelesaikan semua infrastruktur". pungkasnya. (ditt)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK