Gerbang Pembayaran Bikin Pemerintah 'Pede' Salurkan Bansos

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah kian percaya diri menambah penyaluran subsidi dan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat secara nontunai berkat peluncuran Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway/NPG) pada hari ini, Senin (4/12).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, gerbang pembayaran nasional akan mempermudah pemerintah dalam menyalurkan subsidi dan bansos ke berbagai rekening bank yang dimiliki masyarakat.

Adapun, saat ini, pemberian bansos nontunai baru terlaksana pada Program Kelurga Harapan (PKH) yang diberikan kepada enam juta keluarga penerima manfaat (KPM). Selanjutnya, pemerintah akan memberikan subsidi beras sejahtera (rastra) secara nontunai kepada masyarakat.

Lihat juga: Muluskan Interkoneksi, BI Rilis Gerbang Pembayaran Nasional

"Ke depan, bukan hanya bantuan nontunai ke masyarakat miskin. Misalnya, penyaluran subsidi pupuk dan lainnya. Itu semua nontunai," ujarnya saat peluncuran gerbang pembayaran nasional di Gedung Bank Indonesia (BI).

Kendati demikian, Darmin belum memberikan rincian lebih dalam mengenai apa saja subsidi dan bansos lain yang akan diberikan secara nontunai pada tahun depan.

Selain mempermudah pemberian subsidi dan bansos nontunai kepada masyarakat, Darmin bilang, gerbang pembayaran nasional ini akan dimanfaatkan pemerintah untuk mengontrol seluruh belanja negara yang diberikan ke masyarakat.

Lihat juga: Pintar Kelola Uang di Dompet Elektronik

"Kami tidak ingin meneruskan program subsidi yang begitu mahal dan yang kami tidak bisa mengontrolnya dengan baik, kepada siapa (diberikan subsidi tersebut) dan dapat berapanya," imbuh dia.

Lalu, gerbang pembayaran nasional ini dilihat Darmin juga akan ampuh mendorong inklusi keuangan masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat makin tertarik menggunakan layanan dan fasilitas perbankan.

Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat inklusi keuangan masyarakat baru mencapai 67,8 persen. Sedangkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin inklusi keuangan masyarakat berada di kisaran 75 persen pada 2019 mendatang.

Lihat juga: Biaya Transfer Antar Bank Bisa Dipangkas

Menambahkan, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa bilang, setidaknya gerbang pembayaran nasional akan lebih dulu digunakan pemerintah untuk mendukung penyaluran PKH kepada 10 juta KPM pada tahun depan.

"Jadi, gerbang pembayaran nasional ini akan dirasakan pula oleh 11 persen masyarakat termiskin di Indonesia pada tahun depan," kata Khofifah pada kesempatan yang sama. (bir)