Jual Surat Utang Ritel Online, Kemenkeu Targetkan Raih Rp1 T
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Senin, 18 Des 2017 17:44 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan menargetkan mampu menghimpun dana sebesar Rp1 triliun melalui penjualan Surat Berharga Negara (SBN) ritel secara daring (online). Rencananya, penjualan SBN secara online ini akan dimulai pada semester I 2018.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, penjualan surat utang ritel online dilakukan demi mengikuti perubahan tren bisnis konvensional menjadi digital, atau kerap disebut digital disruption. Apalagi, tren transaksi online di Indonesia diperkirakan terus meningkat.
Menurut data yang dihimpun Kemenkeu, transaksi online selama ini meningkat 2,7 kali lipat dalam empat tahun terakhir. Di samping itu, jumlah masyarakat yang sudah melek perbankan juga akan meningkat dari 88 juta penduduk di tahun 2016 ke angka 150 juta di tahun 2021.
“Kami ingin memperluas cakupan investor. Memang jumlah (raihan) masih Rp1 triliun, karena ini masih trial. Tapi kami akan membuka lagi kalau makin banyak peminat,” ungkap Luky di Kemenkeu, Senin (18/11).
Nantinya, dalam penjualan SBN ritel online, masyarakat bisa membeli SBN dengan minimum pembelian yang sangat kecil dan diawali dengan instrumen yang belum bisa diperjualbelikan (non-tradable). Penjualan akan dilakukan secara multi kanal seperti m-banking, situs belanja daring (e-commerce), hingga platform teknologi finansial (financial technology/fintech).
“Maka dari itu, kami saat ini sedang menyiapkan infrastruktur secara luas agar bisa menjalankan kerja sama ini,” ungkap dia.
Luky melanjutkan, penjualan SBN ritel adalah satu dari dua inisiatif baru transaksi SBN yang akan dilakukan Kemenkeu di tahun depan. Inovasi lain ialah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Green Bond.
Sekadar informasi, Green Bond adalah sukuk yang diterbitkan dengan menggunakan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mendukung pengurangan emisi karbon sebagai aset dasar (underlying asset) SBSN.
Di dalam Green Bond ini, pemerintah ingin memperluas basis investor sukuk global dan ingin menjadi tolak ukur bagi negara lain dalam menerbitkan sukuk seperti ini. “Kalau sukses, Indonesia akan menjadi negara pertama yang menerbitkan Green Bond di dunia,” pungkasnya.
Sebagai informasi, tahun depan pemerintah akan menerbitkan SBN sebesar Rp846,6 triliun yang terdiri dari Rp727,4 triliun SBN domestik dan valuta asing dan Rp119 triliun Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang akan jatuh tempo di tahun 2018. (lav)
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, penjualan surat utang ritel online dilakukan demi mengikuti perubahan tren bisnis konvensional menjadi digital, atau kerap disebut digital disruption. Apalagi, tren transaksi online di Indonesia diperkirakan terus meningkat.
Menurut data yang dihimpun Kemenkeu, transaksi online selama ini meningkat 2,7 kali lipat dalam empat tahun terakhir. Di samping itu, jumlah masyarakat yang sudah melek perbankan juga akan meningkat dari 88 juta penduduk di tahun 2016 ke angka 150 juta di tahun 2021.
“Kami ingin memperluas cakupan investor. Memang jumlah (raihan) masih Rp1 triliun, karena ini masih trial. Tapi kami akan membuka lagi kalau makin banyak peminat,” ungkap Luky di Kemenkeu, Senin (18/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Maka dari itu, kami saat ini sedang menyiapkan infrastruktur secara luas agar bisa menjalankan kerja sama ini,” ungkap dia.
Sekadar informasi, Green Bond adalah sukuk yang diterbitkan dengan menggunakan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mendukung pengurangan emisi karbon sebagai aset dasar (underlying asset) SBSN.
Di dalam Green Bond ini, pemerintah ingin memperluas basis investor sukuk global dan ingin menjadi tolak ukur bagi negara lain dalam menerbitkan sukuk seperti ini. “Kalau sukses, Indonesia akan menjadi negara pertama yang menerbitkan Green Bond di dunia,” pungkasnya.
Sebagai informasi, tahun depan pemerintah akan menerbitkan SBN sebesar Rp846,6 triliun yang terdiri dari Rp727,4 triliun SBN domestik dan valuta asing dan Rp119 triliun Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang akan jatuh tempo di tahun 2018. (lav)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK