Pemindahan Ibu Kota Rogoh Kocek Minimal Rp1 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memperkirakan, biaya pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa menghabiskan lebih dari Rp1 triliun.

"Anggarannya sudah kami buat perkiraan, pokoknya ada angkanya. Yang pasti, lebih dari Rp1 triliun," ujarnya, mengutip Antara, Kamis (4/1).

Ia menuturkan, Bappenas akan mengembangkan skema pembiayaan melibatkan pihak swasta, sehingga ongkos pemindahan ibu kota tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Lihat juga: Pindah Ibu Kota, Faisal Basri Sebut Jakarta Pikul Beban Berat

"Kami dalam diskusi penyiapan kajian. Kami juga sudah berinteraksi dengan pengusaha untuk melihat sejauh mana minat mereka jika dilibatkan kerja sama pemerintah swasta," kata Bambang.

Bappenas, sambung dia, telah menyerahkan kajian awal terkait rencana pemindahan ibu kota kepada Presiden Joko Widodo, Rabu (3/1) kemarin.

"Ya, hasil kajian awal kemarin sudah dilaporkan kepada presiden. Ya, arahannya kami akan bahas lebih detail lagi," terang dia.

Lihat juga: Bappenas Targetkan Ibu Kota Baru Tak Pakai Pembebasan Lahan

Lebih lanjut ia menjelaskan, kajian tahap awal tersebut masih berfokus pada pemilihan wilayah ibu kota yang mengerucut pada tiga kandidat, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

Menurutnya, ketiga kandidat wilayah tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sebagaimana yang dijabarkan pada kajian tersebut.

"Indikatornya, mengenai luas lahan yang tersedia, yang sudah bebas artinya tidak perlu ganti rugi. Kemudian, dimensi kebencanaan seberapa tinggi risiko bencananya. Ketiga, ketersediaan infrastruktur, ya, infra di sekitar wilayah tersebut. Meski, kami membangun kota baru, tapi akan lebih efisien natinya kalau kota baru tersebut jaraknya tidak terlalu jauh dari infrastruktur yang dibutuhkan," tutur Bambang.

Lihat juga: Bappenas: Kajian Pemindahan Ibu Kota Nyaris Rampung

Setelah menyerahkan kajian awal pemindahan ibukota, kini Bappenas mengaku siap menunggu arahan selanjutnya dari Jokowi, sembari melakukan kajian lebih detil.

"Nanti itu bapak Presiden yang memutuskan apa yang dilakukan berikutnya. Kalau kami tetap melakukan kajian mulai lebih detail, termasuk bagaimana kondisi tanah, bagaimana akses untuk pembangunannya dan segala macam," ucap Bambang.

Selain itu, ia menyebut bahwa komitmen pemerintah dan dukungan politik juga sangat penting agar rencana pemindahan ibukota dapat terealisasi lebih cepat.

Lihat juga: Bappenas Kaji Tiga Kandidat Ibu Kota Baru RI

"Macam-macam, ada satu negara butuh sampai 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 2-3 tahun. Jadi, ya, bergantung bagaimana kecepatan dan komitmen dalam konteks tersebut," imbuhnya.

Pemindahan ibu kota diperlukan mengingat Indonesia perlu menciptakan pusat perekonomian baru yang selama ini terpusat di Jakarta khususnya, dan Pulau Jawa pada umumnya.

Salah satu daerah yang menjadi kandidat kuat pemindahan ibu kota negara yang sempat mencuat, yaitu Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang juga sempat menjadi kandidat ibu kota pada era Presiden Soekarno. (antara/bir)