Manfaatkan Sertifikasi Lahan, Pegadaian Luncurkan Gadai Tanah

Agustiyanti | CNN Indonesia
Senin, 22 Jan 2018 14:42 WIB
Pegadaian berencana meluncurkan produk gadai tanah pada Maret mendatang, guna memanfaatkan program sertifikasi lahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pegadaian berencana meluncurkan produk gadai tanah pada Maret mendatang, guna memanfaatkan program sertifikasi lahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). (CNN Indonesia/Agustiyanti)
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pegadaian (Persero) berencana meluncurkan produk gadai tanah pada Maret mendatang. Produk tersebut diluncurkan, guna memanfaatkan program sertifikasi lahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Utama Pegadaian Sunarso menuturkan, pihaknya berencana untuk memperluas produk gadai, yang saat ini masih didominasi oleh gadai emas. Salah satu, produk yang bakal diluncurkan adalah produk gadai tanah.

"Salah satu yang terbaru yang akan kami keluarkan adalah gadai tanah. Saat ini kan ada program sertifikasi tanah, terutama tanah pertanian," ujar Sunarso kepada CNNIndonesia.com, baru-baru ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kendati tanah pertanian bersertifikat dan produktif, menurut Sunaso, tanah sebenarnya tak bisa digadaikan dalam konsep gadai konvensional. Untuk itu, menurut dia, gadai tanah nantinya akan menggunakan konsep gadai syariah dengan akad qardh rahn.

"Sudah kami siapkan, rencananya akan diluncurkan di Maret," terang Sunarso.


Selain gadai tanah, pihaknya juga berencana untuk menambah jenis produk gadai lainnya. Ke depan, Sunarso ingin, porsi gadai emas bisa mengerucut menjadi sekitar 75 persen dari saat ini di kisaran 90 persen.

"Gadai emas tentu akan semakin besar, tapi porsinya semakin kecil, karena gadai di luar emas kami harapkan akan semakin banyak," kata dia.

Guna menyokong produk tersebut, pihaknya menurut Sunarso, akan bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, sehingga pengecekan sertifikat tanah bisa lebih cepat.

"Kami ingin host to host dengan Kementerian ATR, sudah ada pembicaraan, tinggal selangkah lagi," jelas dia.

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan dapat menerbitkan tujuh juta sertifikasi lahan pada tahun ini, naik dari target tahun lalu sebanyak lima juta.

Kementerian ATR mencatat, aset masyarakat yang memiliki sertifikat baru sekitar 46 juta. Padahal, seharusnya terdapat 126 juta aset yang harus disertifikasi, di mana mayoritas dari aset itu berupa lahan. (agi/bir)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER