Menteri PUPR Bakal Standardisasi Kualitas Rumah Subsidi

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Sabtu, 03/02/2018 14:40 WIB
Menteri PUPR akan mengatur standar kualitas rumah subsidi, mengingat banyaknya laporan masyarakat karena bangunan rumah subsidi yang rentan rusak. Menteri PUPR akan mengatur standar kualitas rumah subsidi, mengingat banyaknya laporan masyarakat karena bangunan rumah subsidi yang rentan rusak. (CNN Indonesia/Safyra Primadhyta).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku telah menyelesaikan rancangan Peraturan Menteri PUPR terkait standar kualitas rumah subsidi. Ketentuan tersebut ditargetkan terbit tahun ini.

Menurut dia, pesatnya penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) harus diiringi dengan peningkatan kualitas rumah itu sendiri sebagai bangunan. Hal ini sebagai upaya untuk melindungi konsumen.

Soalnya, ia membeberkan, selama ini Kementerian PUPR kerap menerima laporan dari masyarakat bahwa kualitas rumah subsidi rendah hingga tak layak huni. “Ini adalah tugas kami bersama untuk meningkatkan kualitas. Pertumbuhan pasar KPR ini harus diimbangi dengan pelayanan yang lebih baik,” ujarnya saat membuka acara Indonesia Property Expo (IPEX) 2018 di JCC, Sabtu (3/2).



Basuki mengingatkan, kebanyakan rumah ditempati permanen oleh masyarakat setiap harinya. Karenanya, ia menilai, pengembang harus membangun rumah yang nyaman dan layak bagi penghuni.

Namun demikian, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Maryono mengungkapkan, tingkat kerusakan rumah subsidi masih dibawah 5 persen dari total tujuh juta rumah yang telah dibangun perseroan sejak 1971 silam. Data itu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ia juga menyebut, kerusakan rumah subsidi banyak disebabkan karena rumah yang siap huni namun tidak ditempati dalam kurun waktu yang cukup lama. “Kalau rumah kosong, apapun itu kualitasnya, akan cepat rusak kalau tidak dihuni,” imbuh Maryono.


Bidik Salurkan KPR Rp8 Triliun

Dalam gelaran IPEX tahun ini, BTN masih optimis penyaluran KPR akan melampaui raihan tahun sebelumnya. Lihatlah, perseroan menargetkan menyalurkan KPR Rp8 triliun atau naik 14,2 persen ketimbang tahun lalu, yaitu Rp7 triliun.

“Sebetulnya, tahun lalu, kami menargetkan menyalurkan Rp4 triliun. Tapi, realisasinya Rp7 triliun. Tahun ini, kami menargetkan Rp5 triliun. Kami harapkan, realisasinya bisa tembus Rp8 triliun,” terang Maryono.


Optimisme tersebut bukan isapan jempol, mengingat perseroan gencar mempromosikan berbagai program KPR-nya. Selain itu, perseroan yakin pertumbuhan ekonomi lebih baik di tahun ini.

Menurut Maryono, sektor properti akan naik daun sejalan dengan gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini dan perhelatan Asian Games, persiapan pemilihan presiden (pilpres) 2019.

Ia meyakini, pesta politik dan olahraga tersebut bakal mengerek daya beli masyarakat, terutama di sektor properti. Saat ini saja, ia mencontohkan, permintaan rumah masih tinggi dengan angka permintaan 11 juta unit.


Dalam gelaran IPEX, terdapat 868 proyek perumahan dari 152 pengembang. Proyek-proyek perumahan itu tersebar mulai dari Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.

Dari ratusan proyek perumahan tersebut, 60 persen di antaranya merupakan unit hunian horizontal dan sisanya merupakan hunian bertingkat dengan harga jual mulai dari Rp130 juta hingga Rp5 miliar. (bir)