Gubernur BI Sebut Potongan Zakat PNS Dorong Keuangan Syariah

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Bank Indonesia Agus D.W Martowardojo berpendapat, rencana pemerintah memotong gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 2,5 persen untuk membayar zakat dapat mengembangkan keuangan syariah dari sisi sosial.

"Keuangan syariah itu tidak hanya dari sisi komersialnya, tapi juga sosial keuangan syariah, seperti zakat, wakaf, dan infaq," terang Agus, Rabu (7/2).

Untuk itu, Agus pun menyambut baik usulan Kementerian Agama (Kemenag) untuk memangkas gaji PNS guna membayar zakat. Menurutnya, kebijakan ini juga akan membuat pengelola zakat di Indonesia, Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) berkembang.

Lihat juga: Potongan Zakat dari Gaji PNS Gunakan Pernyataan Tertulis

"Maka saya optimis (jumlah zakat berkembang). Sekarang kan Baznas hanya bisa (menangkap) berapa persen dari potensi," ucap Agus.

Menurut Agus, jumlah zakat di Indonesia sebenarnya mencapai Rp210 triliun. Namun, Baznas hanya menghimpun dana zakat sebesar Rp6 triliun pada akhir tahun 2017. Perolehan zakat itu naik 17,18 persen dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp5,12 triliun.

Mantan Menteri Keuangan ini juga menyarankan agar regulator dan pengelolaan zakat dipisahkan, sesuai dengan penerapan yang berlaku secara global saat ini.

Lihat juga: Pemerintah Diminta Tak Terbitkan Aturan Khusus soal Zakat ASN

"Harus ada independensi dan akuntabilitas. Jadi regulator ya regulator, operator ya operator. Idealnya yang jadi regulator maupun operator dipisahkan," tutur Agus.

Belum lama ini, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, rencana pemotongan gaji PNS untuk membayar zakat akan dilakukan tahun ini. Namun, aturan tersebut hanya diberlakukan bagi PNS beragama Islam dan tidak bersifat wajib.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur mengaku belum tahu detail terkait konsep Kementerian Agama. Untuk itu, pihaknya akan melakukan pertemuan untuk berkoordinasi terkait wacana kebijakan tersebut. (agi)