Pengusaha Ingin Bos Baru BI Lebih Matang Bikin Kebijakan

Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ingin calon Gubernur Bank Indonesia (BI) baru yang akan menggantikan Agus D.W Martowardojo diisi oleh sosok yang lebih matang dalam membuat kebijakan dan regulasi. Hal ini, dinilai penting agar kebijakan yang dikeluarkan oleh BI sebagai regulator moneter bisa turut mendukung perekonomian, khususnya dunia usaha.

"Jangan regulasi keluar begitu cepatnya, tanpa konsultasi atau konsultasinya terlalu pendek, sehingga efektivitas dari regulasi itu tidak bisa dijalankan. Ini yang perlu lebih diperhatikan," ujar Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani, Senin (29/1).

Kendati demikian, menurut Shinta, bukan berarti pengambilan kebijakan yang dilakukan Agus selama ini kurang matang. Namun, ia menilai, kebijakan BI terkadang masih kurang tepat, melihat waktu pelaksanaannya.

Shinta mencontohkan, kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang diluncurkan pada akhir tahun lalu. Kebijakan tersebut, diakui Shinta, penting untuk membangun sistem pembayaran domestik agar tidak tergantung pada sistem yang saat ini dimiliki pihak asing, seperti Visa dan Mastercard.

Namun, implementasinya dinilai terlalu cepat, sehingga menjadi pukulan bagi kedua penyedia sistem pembayaran asing tersebut. Padahal, keduanya juga telah memberikan komitmen investasi ke Indonesia, sehingga harus pula dijaga iklim investasi yang telah ada.

Lihat juga: BI Perkirakan Bunga AS Naik di Maret, Juni dan Desember

"Seperti Visa dan Mastercard, mereka sudah beroperasi di Indonesia lama dan kemudian tiba-tiba mereka harus mengurangi sahamnya. Ini terlalu cepat dikeluarkannya (kebijakan GPN), sehingga tidak bisa diikuti oleh perusahaan asing. Idenya bagus untuk Indonesia, tapi harus dilihat lagi," terangnya.

Untuk itu, pengambilan kebijakan dan regulasi yang matang menjadi syarat mutlak bagi calon Gubernur BI baru. Shinta pun turut mengomentari nama-nama bakal calon Gubernur BI yang santer diisukan, seperti Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Bambang P.S Brodjonegoro yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN).

"Keduanya sudah punya pengalaman dari Kementerian Keuangan, latar belakangnya banyak similiar-nya (kesamaan) dan sama-sama baik. Tapi, kandidat kan banyak, yang bisa meneruskan program yang sudah ada," pungkas Shinta.

Lihat juga: Jokowi Ajukan Nama Calon Bos Baru BI ke DPR Bulan Depan

Sebelumnya, Gubernur BI Agus Marto mengatakan, di sisa waktu jabatannya ini, ia akan fokus untuk menyelesaikan tugasnya. Sekalipun ada pergantian, ia memastikan, transisi kepemimpinan di otoritas moneter tersebut, akan berjalan dengan baik.

"Transisinya akan dijalankan dengan baik dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi keuangan, stabilitas makro ekonomi, dan bauran kebijakan BI akan tetap konsisten dari yang lalu sampai ke depan," kata Agus pekan lalu.
Agus akan mengakhiri masa jabatannya pada Mei mendatang. Kendati demikian, sebenarnya, Agus masih memiliki peluang untuk kembali menjabat sebagai Gubernur BI, lantaran baru menjabat satu periode atau lima tahun. Sesuai aturan, seseorang bisa menjabat sebagai Gubernur BI paling lama dua periode atau 10 tahun. (agi)