Gerindra Minta Jokowi Tak Urusi Zakat PNS

Agustiyanti, CNN Indonesia | Jumat, 09/02/2018 17:46 WIB
Gerindra Minta Jokowi Tak Urusi Zakat PNS Partai Gerindra menekankan, zakat adalah ranah pribadi yang tak perlu diurusi pemerintahan Presiden Joko Widodo, kendati hanya berlaku pada PNS. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Gerinda meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak mengurusi zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, menurut Gerindra, zakat adalah ranah pribadi dan bersifat sukarela yang tak perlu diurusi negara.

Dalam akun Twitter resminya, Partai Gerindra menyebut, wacana potongan zakat PNS tidak tepat dan perlu kajian berulang-ulang, apalagi kebijakan ini dicetuskan di tahun politik.

"Sangat sensitif, sehingga perlu kehati-hatian penuh. Apalagi potensinya tidak sedikit, bisa mencapai di atas Rp200 triliun," terang Gerindra, Jumat (9/2). 


Gerindra juga menyebut, wacana tersebut juga berpotensi menimbulkan polemik. Bahkan, menurut Gerindra, banyak yang beranggapan bahwa pemerintah saat ini tengah mencari dana untuk menambah defisit anggaran.



Gerindra pun menyarankan pemerintah untuk membenahi mekanisme pengelolaan zakat agar lebih profesional dan transparan ketimbang berpolemik terkait mekanisme memungut zakat dari penghasilan.


Selain berpotensi menimbulkan polemik, wacana ini menurut Gerindra, juga tidak sensitif terhadap kesanggupan PNS. Pasalnya, PNS yang disebut wajib dipungut zakat adalah yang penghasilannya setara dengan 85 gram emas dalam setahun.

"Kalau kita pakai patokan harga emas per 7 Februari 2018 sebesar Rp576.511 per gram, maka emas 85 gram itu setara dengan penghasilan Rp49 juta per tahun atau sebesar Rp4 juta," kata Gerindra.



Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Heri Gunawan menambahkan dalam akun twitter tersebut, pemerintah harus memikirkan mekanisme perhitungan pendapatan PNS setelah dipotong seluruh kebutuhan dasar, utang, dan pengeluaran biaya operasonal dalam bekerja. Dengan demikian, negara baru bisa menetapkan PNS yang bersangkutan berkewajiban mengeluarkan zakat profesi.


Kementerian Agama sebelumnya memastikan bahwa pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) muslim sebesar 2,5 persen untuk zakat tidak bersifat wajib (mandatory). PNS pun perlu memberikan pernyataan tertulis jika bersedia menyisihkan pendapatannya untuk zakat. Sebaliknya, jika ada PNS yang menolak, maka PNS pun bisa mengajukan surat keberatan.

Dengan demikian, untuk pelaksanaannya, diperlukan akad antara instansi pemerintahan dan PNS sebagai bukti bahwa PNS beragama Islam ikhlas berzakat. (agi/agi)