Jokowi: Rencana Fasilitasi Zakat PNS Jangan Jadi Polemik
Christie Stefanie & Antara | CNN Indonesia
Sabtu, 10 Feb 2018 20:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak tak menjadikan rencana pemerintah memfasilitasi zakat para pegawai negeri sipil (PNS) sebagai polemik. Pasalnya, sampai saat ini pun pemerintah belum menerbitkan peraturan terkait koordinasi penyaluran zakat tersebut.
"Belum ada keputusannya, jadi jangan dipolemikkan. Belum ada keputusan apa-apa kok," kata Presiden seperti dikutip Antara, Sabtu (10/2).
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta adanya reformasi pembenahan pengelolaan zakat dan wakaf serta industri keuangan syariah agar dapat mendukung program pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) di Kantor Presiden, beberapa waktu lalu.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin menjelaskan pemerintah berencana mengeluarkan payung hukum untuk memfasilitasi zakat ASN.
Payung hukum tersebut akan menawarkan pemotongan gaji bagi para aparatur sipil negara (ASN) sebesar 2,5 persen untuk disalurkan sebagai zakat.
Ekonomi Syariah
Dalam kesempatan berbeda, Jokowi menginstruksikan seluruh menteri bekerja keras sehingga Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia berperan penuh dalam keuangan serta perekonomian syariah.
"Jangan sampai Indonesia hanya menjadi target pasar dan industri negara lain. Indonesia harus menjadi penggerak utama perekonomian syariah," kata Jokowi di Kantor Presiden, beberapa waktu lalu.
Posisi Indonesia saat ini, kata Jokowi, sudah mendukung merealisasikan hal itu. Indonesia berada di posisi empat dalam ekonomi pariwisata dari negara-negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI).
Sektor ini dinilai menjanjikan sebab berdasarkan data 2016, pengeluaran wisata Muslim Global mencapai US$169 miliar atau 11,8 persen pengeluaran konsumsi wisata global.
Di sisi lain, Indonesia juga berada di peringkat kelima sebagai pasar untuk busana Muslim dan masuk lima besar untuk produk obat serta kosmetik halal di dunia.
Aset perbankan syariah Indonesia juga terus meningkat hinga tahun lalu mencapai Rp435 triliun atau sekitar 5,8 persen dari total aset perbankan Indonesia.
Jokowi bahkan menyebut Indonesia sebagai penerbit terbesar internasional sovereign sukuk dengan persentase 19 persen dari seluruh sukuk yang diterbitkan berbagai negara.
"Untuk itu, sangat serius menggarap potenso ini. Saya melihat angkanya meningkat. Indonesia juga berpotnesi besar dalam pengumpulan dana sosial keagamaan," ucap mantan Wali Kota Solo ini.
Di sisi lain, ia menegaskan, keuangan syariah harus berdampak bagi masyarakat seperti dalam menangulangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.
Berdasarkan data yang ia terima, 41,8 persen dari pembiayaan syariah digunakan untuk konsumsi. Sementara itu, 34,3 persen untuk modal kerja dan 23,3 persen untuk investasi.
"Saya minta LKM syariah dan bank wakaf mikro diperbanyak jumlahnya dan diperluas supaya mencakup seluruh wilayah Indonesia. Reformasi pembenahan pengelolaan zakat dan wakaf supaya mengentaskan kemiskinan," tuturnya. (lav)
"Belum ada keputusannya, jadi jangan dipolemikkan. Belum ada keputusan apa-apa kok," kata Presiden seperti dikutip Antara, Sabtu (10/2).
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta adanya reformasi pembenahan pengelolaan zakat dan wakaf serta industri keuangan syariah agar dapat mendukung program pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) di Kantor Presiden, beberapa waktu lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Payung hukum tersebut akan menawarkan pemotongan gaji bagi para aparatur sipil negara (ASN) sebesar 2,5 persen untuk disalurkan sebagai zakat.
Dalam kesempatan berbeda, Jokowi menginstruksikan seluruh menteri bekerja keras sehingga Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia berperan penuh dalam keuangan serta perekonomian syariah.
"Jangan sampai Indonesia hanya menjadi target pasar dan industri negara lain. Indonesia harus menjadi penggerak utama perekonomian syariah," kata Jokowi di Kantor Presiden, beberapa waktu lalu.
Posisi Indonesia saat ini, kata Jokowi, sudah mendukung merealisasikan hal itu. Indonesia berada di posisi empat dalam ekonomi pariwisata dari negara-negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI).
Sektor ini dinilai menjanjikan sebab berdasarkan data 2016, pengeluaran wisata Muslim Global mencapai US$169 miliar atau 11,8 persen pengeluaran konsumsi wisata global.
Di sisi lain, Indonesia juga berada di peringkat kelima sebagai pasar untuk busana Muslim dan masuk lima besar untuk produk obat serta kosmetik halal di dunia.
Lihat juga:Gerindra Minta Jokowi Tak Urusi Zakat PNS |
Aset perbankan syariah Indonesia juga terus meningkat hinga tahun lalu mencapai Rp435 triliun atau sekitar 5,8 persen dari total aset perbankan Indonesia.
Jokowi bahkan menyebut Indonesia sebagai penerbit terbesar internasional sovereign sukuk dengan persentase 19 persen dari seluruh sukuk yang diterbitkan berbagai negara.
"Untuk itu, sangat serius menggarap potenso ini. Saya melihat angkanya meningkat. Indonesia juga berpotnesi besar dalam pengumpulan dana sosial keagamaan," ucap mantan Wali Kota Solo ini.
Di sisi lain, ia menegaskan, keuangan syariah harus berdampak bagi masyarakat seperti dalam menangulangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.
Berdasarkan data yang ia terima, 41,8 persen dari pembiayaan syariah digunakan untuk konsumsi. Sementara itu, 34,3 persen untuk modal kerja dan 23,3 persen untuk investasi.
"Saya minta LKM syariah dan bank wakaf mikro diperbanyak jumlahnya dan diperluas supaya mencakup seluruh wilayah Indonesia. Reformasi pembenahan pengelolaan zakat dan wakaf supaya mengentaskan kemiskinan," tuturnya. (lav)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK