Jadi BP Tapera, Kemenkeu Jamin Saldo Bapertarum PNS

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan menjamin perubahan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) PNS menjadi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tak memengaruhi saldo peserta. Kemenkeu mencatat, saat ini ada 4,3 juta PNS aktif tercatat sebagai peserta Bapertarum PNS.

Saldo peserta di Bapertarum PNS nantinya bakal menjadi saldo awal di BP Tapera yang diperkirakan terbentuk pada 23-24 Maret mendatang. Namun, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto Harjowiryono mengatakan, Bapertarum PNS akan menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu.

Pun demikian, ia mengaku tak mengetahui total dana kelolaan Bapertarum PNS. Berdasarkan laporan keuangan 2016 lalu, Bapertarum PNS telah mengumpulkan iuran sebanyak Rp7,36 triliun.

Lihat juga: Asabri Bantah Peleburan dengan Bapertarum PNS jadi BP Tapera

"Setelah BP Tapera terbentuk, maka dana PNS yang selama ini dikelola oleh Bapertarum PNS akan dihitung yang menjadi hak masing-masing PNS dan menjadi saldo awal tabungan perumahan masing-masing PNS pada BP Tapera," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/2) malam.

Selain itu, BP Tapera juga akan melayani peserta baru, yakni anggota Polri dan TNI. Namun, bukan berarti Bapertarum PNS akan dilebur dengan PT Asabri (Persero) seperti pernyataan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelumnya.

Kemarin, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR dan Kemenkeu akan melebur Bapertarum PNS dengan Asabri untuk membentuk BP Tapera. Sebagai tahap awal, pihaknya akan menunjuk kantor akuntan publik guna mengaudit aset dan kewajiban kedua lembaga tersebut.

Lihat juga: Bentuk BP Tapera, Pemerintah Lebur Bapertarum PNS dan Asabri

Sekadar informasi, Komite Tabungan Perumahan Rakyat memastikan masa Bapertarum-PNS akan berakhir pada 24 Maret 2018. Tetapi, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menjadi salah satu pihak di Komite Tabungan Perumahan Rakyat menerangkan, pengurus yang sebelumnya berada di Bapertarum-PNS bukan berarti akan dimasukan secara otomatis di BP Tapera.

"Sudah diamanatkan di Undang-Undang (UU), kami perlu melakukan seleksi untuk BP Tapera," ungkap Sri Mulyani. (bir)