Ditjen Pajak Intip Data Nasabah Kartu Kredit April 2019

Agustiyanti, CNN Indonesia | Rabu, 21/02/2018 07:43 WIB
Ditjen Pajak Intip Data Nasabah Kartu Kredit April 2019 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengaku baru akan meminta penerbit kartu kredit menyampaikan data nasabahnya pada April 2019. (Agust Supriadi).
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengaku baru akan meminta penerbit kartu kredit menyampaikan data nasabahnya pada April 2019. Data yang disampaikan pun terbatas hanya pada nasabah yang memiliki transaksi kartu kredit Rp1 miliar dalam kurun sepanjang tahun.

Sementara ini, Dirjen Pajak Robert Pakpahan menuturkan pihaknya hanya akan meminta penerbit kartu kredit melaporkan data nasabahnya yang memiliki transaksi Rp1 miliar ke atas. Dengan demikian, pelaporan rencananya akan dilakukan menggunakan data tahunan, bukan bulanan seperti aturan pembukaan data nasabah yang sebelumnya dibuat pemerintah.


"Sementara ini, pemikirannya (data nasabah kartu kredit yang wajib dilaporkan) dibatasi hanya yang transaksinya (kartu kredit) Rp1 miliar satu tahun, untuk tahun ini dan mulai dilaporkan di April 2019," ujar Robert di Jakarta, Selasa (20/2).


Robert mengaku hal tersebut belum bersifat final. Pihaknya masih terbuka pada masukan yang mungkin disampaikan industri perbankan.

"Kami cek lagi reaksi pasar. Kami sudah bicara dengan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), kelihatannya masih perlu rembukan persisnya," terang dia.

Pembukaan data nasabah kartu kredit, menurut Robert, sebenarnya merupakan turunan dari Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). UU ini mengatur bahwa seluruh instansi wajib mengeluarkan data, salah satunya data kartu kredit.

"Pemerintah sedang mendengar (masukan perbankan) dan sedang berbicara bagaimana persisnya, yang jelas diperlukan perbaikan PMK (Peraturan Menteri Keuangan)," jelas dia.

Kewajiban menyampaikan data nasabah kartu kredit oleh perbankan maupun lembaga keuangan lainnya untuk keperluan perpajakan, diatur kembali melalui PMK Nomor 228/PMK.03/2017. PMK tersebut mengatur tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

Aturan tersebut mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain menyampaikan data dan informasi berkaitan dengan perpajakan. Hal ini, antara lain, juga berlaku pada perbankan dan lembaga keuangan penerbit kartu kredit yang diwajibkan membuka data nasabah. Data yang disampaikan bersumber dari surat tagihan (billing statement) nasabah kartu kredit.

Data dan informasi yang diminta berupa data transaksi nasabah yang bersumber dari billing statement atau surat tagihan kartu kredit nasabah. Data dan informasi tersebut paling sedikit memuat nama bank, nomer rekening kartu kredit, ID dan nama merchant. Kemudian nama, alamat, NIK/nomor paspor, dan NPWP pemilik kartu, bulan tagihan, pagu kredit, serta tanggal, rincian, dan nilai transaksi.


Sesuai dengan lampiran aturan tersebut, penyampaian data dan informasi tersebut harus disampaikan secara bulanan. Sebenarnya, penyampaian data ini semula wajib disampaikan paling lambat 31 Mei 2016, tetapi akhirnya ditunda oleh DJP. (lav/lav)