Bos IMF Beri Jurus Indonesia Hadapi Kondisi Global
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Selasa, 27 Feb 2018 14:03 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketidakpastian pasar modal global dinilai masih akan menghantui negara-negara berkembang, seiring normalisasi kebijakan suku bunga yang dilakukan oleh sejumlah negara maju, terutama Amerika Serikat.
Managing Director International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde mengingatkan pemerintah untuk segera menyusun beberapa kebijakan ekonomi demi mengantisipasi risiko tak terduga yang timbul dari normalisasi suku bunga AS.
Hal itu diungkapkan meski dia juga meyakini sejumlah negara berkembang tentu menyiapkan langkah antisipasi.
Sekadar informasi, kenaikan suku bunga acuan di negara-negara maju berpotensi meningkatkan imbal hasil instrumen investasi di negara-negara tersebut. Akibatnya, Hal itu menimbulkan arus modal keluar (capital outflow) dari Indonesia, yang ujung-ujungnya mengurangi cadangan devisa dan mengganggu stabilitas nilai tukar Rupiah.
"Kami semua tahu bahwa normalisasi suku bunga pasti akan terjadi, tapi ketidakpastian masih tetap ada dan dampaknya ke dunia usaha, lapangan kerja, dan pendpaatan juga masih belum diketahui. Tentu saja, masih ada ruang untuk memperkokoh kebijakan ekonomi Indonesia," ujar Lagarde, Selasa (27/2).
Lebih lanjut ia mengatakan setidaknya ada tiga langkah yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi dampak normalisasi suku bunga tersebut.
Pertama, Indonesia bisa memperbaiki postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan meningkatkan penerimaan agar keuangan negara tidak bergantung dari pembiayaan eksternal yang rentan terhadap sentimen eksternal.
Di samping itu, reformasi belanja negara juga perlu dilakukan, yakni dengan meningkatkan pengeluaran di infrasruktur dan bantuan sosial bagi masyarakat yang rentan miskin.
"Ibaratnya, lebih baik memperbaiki atap di kala cuaca sedang cerah. Saat ini adalah momentum yang tepat untuk memperkuat kebijakan dengan cara meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat pengeluaran untuk infrastruktur, pembangunan, serta jejaring sosial," imbuh dia.
Meski demikian, ia menilai Indonesia dan negara Asia tenggara lain sudah cukup kuat dalam menahan serangan eksternal, utamanya dari pengumuman kebijakan moneter AS tahun 2013, atau yang kerap disebut Taper Tantrum.
Dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa menyentuh level 5,3 persen di tahun 2018 dan bisa meningkat dalam jangka menengah.
"Selain itu, dalam dua dekade terakhir, tingkat kemiskinan Indonesia sudah turun 40 persen, harapan hidup naik 6 persen, dan jumlah penduduk yang mengenyam tingkat pendidikan tinggi sudah naik 250 persen. Ini merupakan cerminan yang baik bagi negara-negara Asia Tenggara," papar dia.
Sebelumnya, Bank Sentral AS mengumumkan kenaikan suku bunga acuan dari 1,25 persen ke angka 1,5 persen bulan Desember lalu dan diperkirakan akan meningkatkan kembali suku bunganya bulan Maret mendatang. Adapun, AS tercatat sudah tiga kali menaikkan suku bunga acuan tahun lalu dan menyebabkan kenaikan pada imbal hasil surat utang negara AS (US treasury bond). (lav/bir)
Managing Director International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde mengingatkan pemerintah untuk segera menyusun beberapa kebijakan ekonomi demi mengantisipasi risiko tak terduga yang timbul dari normalisasi suku bunga AS.
Hal itu diungkapkan meski dia juga meyakini sejumlah negara berkembang tentu menyiapkan langkah antisipasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Bos IMF Ramal Prospek Ekonomi RI Kinclong |
Sekadar informasi, kenaikan suku bunga acuan di negara-negara maju berpotensi meningkatkan imbal hasil instrumen investasi di negara-negara tersebut. Akibatnya, Hal itu menimbulkan arus modal keluar (capital outflow) dari Indonesia, yang ujung-ujungnya mengurangi cadangan devisa dan mengganggu stabilitas nilai tukar Rupiah.
"Kami semua tahu bahwa normalisasi suku bunga pasti akan terjadi, tapi ketidakpastian masih tetap ada dan dampaknya ke dunia usaha, lapangan kerja, dan pendpaatan juga masih belum diketahui. Tentu saja, masih ada ruang untuk memperkokoh kebijakan ekonomi Indonesia," ujar Lagarde, Selasa (27/2).
Pertama, Indonesia bisa memperbaiki postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan meningkatkan penerimaan agar keuangan negara tidak bergantung dari pembiayaan eksternal yang rentan terhadap sentimen eksternal.
Di samping itu, reformasi belanja negara juga perlu dilakukan, yakni dengan meningkatkan pengeluaran di infrasruktur dan bantuan sosial bagi masyarakat yang rentan miskin.
"Ibaratnya, lebih baik memperbaiki atap di kala cuaca sedang cerah. Saat ini adalah momentum yang tepat untuk memperkuat kebijakan dengan cara meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat pengeluaran untuk infrastruktur, pembangunan, serta jejaring sosial," imbuh dia.
Meski demikian, ia menilai Indonesia dan negara Asia tenggara lain sudah cukup kuat dalam menahan serangan eksternal, utamanya dari pengumuman kebijakan moneter AS tahun 2013, atau yang kerap disebut Taper Tantrum.
Dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa menyentuh level 5,3 persen di tahun 2018 dan bisa meningkat dalam jangka menengah.
"Selain itu, dalam dua dekade terakhir, tingkat kemiskinan Indonesia sudah turun 40 persen, harapan hidup naik 6 persen, dan jumlah penduduk yang mengenyam tingkat pendidikan tinggi sudah naik 250 persen. Ini merupakan cerminan yang baik bagi negara-negara Asia Tenggara," papar dia.
Sebelumnya, Bank Sentral AS mengumumkan kenaikan suku bunga acuan dari 1,25 persen ke angka 1,5 persen bulan Desember lalu dan diperkirakan akan meningkatkan kembali suku bunganya bulan Maret mendatang. Adapun, AS tercatat sudah tiga kali menaikkan suku bunga acuan tahun lalu dan menyebabkan kenaikan pada imbal hasil surat utang negara AS (US treasury bond). (lav/bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK