Jadi Calon BI-1, Banyak Harap Bertumpu pada Perry Warjiyo
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Rabu, 28 Feb 2018 12:21 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Belakangan ini, nama Perry Warjiyo menjadi semakin awam terdengar di lingkungan para pelaku ekonomi, terutama di sektor moneter.
Puncaknya, Perry Warjiyo menjadi buah bibir setelah Presiden Joko Widodo menegaskan secara langsung bahwa dia telah mengajukan nama pejabat kawakan bank sentral kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2018-2023 menggantikan Agus Martowardojo.
Perry memang bukan wajah baru di tubuh Bank Indonesia. Kariernya dimulai sejak menjadi staf desk penyelamatan kredit, urusan pemeriksaan dan pengawasan kredit pada 1992 hingga 1995 dan menjadi staf Gubernur Bank Indonesia. Terakhir, ia menjabat Deputi Gubernur Bank Indonesia sejak 15 April 2013.
Peristiwa ini menuai banyak komentar dari pelaku pasar. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai keahlian Perry di bidang kebijakan moneter tak perlu dipertanyakan lagi. Sebagai 'orang lama' di lingkungan bank sentrak, koordinasi dengan pejabat lain seharusnya tak butuh waktu lama karena ia sudah lama berkecimpung di bank sentral.
Hanya saja, ia menilai bahwa sosok Perry selalu dipersepsikan dengan pengambilan kebijakan yang penuh kehati-hatian, sehingga kebijakan yang akan ditempuh nantinya akan bersifat dovish.
"Jadinya kebijakan BI yang ditempuh nanti masih status quo atau tidak ada inovasi yang signifikan," ujar dia.
Padahal, tantangan yang akan dihadapi Perry sangat banyak. Salah satunya adalah antisipasi kebijakan kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve (The Fed) dan Bank Sentral Eropa, yang berarti ruang untuk menciptakan bunga kredit murah sudah mulai berakhir tahun ini.
Pasalnya, ketika raksasa ekonomi dunia sudah mulai menaikkan suku bunga acuannya, maka ada kemungkinan BI juga akan meningkatkan suku bunga acuan 7 Days Repo Rate.
"Ruang bagi BI untuk turunkan bunga bisa dikatakan sempit sekali. Nah, pertanyaanya apa terobosan gubernur BI selain bermain kebijakan suku bunga acuan?" lanjut dia.
Menurutnya, ini yang menjadi kelemahan Agus Martowardojo selama menjabat sebagai Gubernur BI dalam lima tahun terakhir. Dengan banyaknya perubahan 7 days repo rate, bahkan mencapai 200 basis poin dalam setahun terakhir, bunga kredit hanya mampu turun 150 basis poin saja.
"Intermediasi bank akhirnya tidak berjalan optimal dan belum mampu dorong pertumbuhan kredit bank. Sementara pak Presiden maunya bank tingkatkan laju pertumbuhan kredit dan bunga single digit. Ada visi yang berbeda antara Jokowi dan Pak Agus," imbuhnya.
Selain itu, Perry pun harus memastikan pemilihan dirinya sebagai orang nomor satu di bank sentral tidak mengandung muatan politik hanya karena menjadi calon tunggal yang diajukan Jokowi. Makanya, ia harus bisa memastikan dirinya adalah calon yang tepat kala melakukan fit and proper test dengan DPR.
"Satu hal lagi adalah soal integritas. Jangan sampai karena calon tunggal yang dipilih Presiden muatan politisnya besar sehingga ganggu independensi BI," tambah Bhima.
Poin terakhir, tugas Perry untuk mengomunikasikan kebijakan juga berat lantaran bukan berasal dari kalangan industri perbankan. Padahal, di tengah menjamurnya teknologi finansial (fintech), BI dituntut melakukan serangkaian kebijakan yang inovatif.
"Untuk itu, Indonesia butuh Gubernur BI yang responsif terhadap perubahan teknologi jangan sampai alergi terhadap inovasi," ujar dia.
Di sisi lain, Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai bahwa sebetulnya Perry memiliki kemampuan komunikasi yang mumpuni. Ini dibuktikan dengan aktifnya ia melakukan conference call dengan investor dalam dan luar negeri yang rutin dilakukan BI.
Namun, Gubernur BI yang terpilih harus menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan agar pemulihan ekonomi yang dilakukan bisa memiliki dampak jangka panjang.
Serupa dengan Bhima, ia pun menilai tantangan Perry ke depan sangat bejibun. Normalisasi kebijakan moneter bank sentral negara maju dan reformasi pajak AS berpotensi mempengaruhi stabilitas makroekonomi Indonesia.
"Bauran kebijakan BI perlu diperkuat untuk mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sehingga pemulihan ekonomi dapat segera bertransformasi menjadi pertumbuhan ekonomi yang kuat," jelasnya.
Maka itu, arah kebijakan moneter BI harus tetap berfokus pada pengendalian inflasi, mengendalikan defisit transaksi berjalan, dan menstabilkan Rupiah. Sementara di sisi kebijakan makroprudensial, Perry diharapkan bisa memperkuat sistem keuangan dalam mengantisipasi risiko sistemik finansial.
"BI diharapkan melanjutkan penguatan kebijakan makroprudensial dalam rangka peningkatan resiliensi sistem keuangan terhadap potensi risiko sistemik," pungkas dia.
Harapan Besar Bertumpu Pada Calon BI-1
Sejak beberapa waktu terakhir, pemerintah memberi sinyal-sinyal bahwa harapan besar bertumpu pada Perry. Jokowi menilai pengalaman dan penguasaan bidang moneter Perry sangat lengkap. Rekam jejak yang mumpuni menjadikan Perry sebagai pilihan tunggal Jokowi.
"Dari pengalaman, rekam jejak, prestasi, penguasaan lapangan, beliau deputi paling senior. Saya kira sudah mengerti mengenai moneter, inflasi, dan kebijakan di BI," tutur Jokowi beberapa waktu lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengalaman Perry yang segudang sangat berguna demi menghadapi kondisi ekonomi global yang saat ini tak menentu. Apalagi di tengah normalisasi suku bunga Amerika Serikat.
"Jadi pengalaman itu menjadi kesempatan (bagi Perry) untuk menyiapkan peranan Gubernur BI yang dibutuhkan," jelas Sri Mulyani.
Rekam jejak itu yang menjadi tumpuan utama dalam memimpin otoritas moneter Indonesia ini.
(lav)
Puncaknya, Perry Warjiyo menjadi buah bibir setelah Presiden Joko Widodo menegaskan secara langsung bahwa dia telah mengajukan nama pejabat kawakan bank sentral kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2018-2023 menggantikan Agus Martowardojo.
Perry memang bukan wajah baru di tubuh Bank Indonesia. Kariernya dimulai sejak menjadi staf desk penyelamatan kredit, urusan pemeriksaan dan pengawasan kredit pada 1992 hingga 1995 dan menjadi staf Gubernur Bank Indonesia. Terakhir, ia menjabat Deputi Gubernur Bank Indonesia sejak 15 April 2013.
Peristiwa ini menuai banyak komentar dari pelaku pasar. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai keahlian Perry di bidang kebijakan moneter tak perlu dipertanyakan lagi. Sebagai 'orang lama' di lingkungan bank sentrak, koordinasi dengan pejabat lain seharusnya tak butuh waktu lama karena ia sudah lama berkecimpung di bank sentral.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadinya kebijakan BI yang ditempuh nanti masih status quo atau tidak ada inovasi yang signifikan," ujar dia.
Pasalnya, ketika raksasa ekonomi dunia sudah mulai menaikkan suku bunga acuannya, maka ada kemungkinan BI juga akan meningkatkan suku bunga acuan 7 Days Repo Rate.
"Ruang bagi BI untuk turunkan bunga bisa dikatakan sempit sekali. Nah, pertanyaanya apa terobosan gubernur BI selain bermain kebijakan suku bunga acuan?" lanjut dia.
Menurutnya, ini yang menjadi kelemahan Agus Martowardojo selama menjabat sebagai Gubernur BI dalam lima tahun terakhir. Dengan banyaknya perubahan 7 days repo rate, bahkan mencapai 200 basis poin dalam setahun terakhir, bunga kredit hanya mampu turun 150 basis poin saja.
"Intermediasi bank akhirnya tidak berjalan optimal dan belum mampu dorong pertumbuhan kredit bank. Sementara pak Presiden maunya bank tingkatkan laju pertumbuhan kredit dan bunga single digit. Ada visi yang berbeda antara Jokowi dan Pak Agus," imbuhnya.
Selain itu, Perry pun harus memastikan pemilihan dirinya sebagai orang nomor satu di bank sentral tidak mengandung muatan politik hanya karena menjadi calon tunggal yang diajukan Jokowi. Makanya, ia harus bisa memastikan dirinya adalah calon yang tepat kala melakukan fit and proper test dengan DPR.
"Satu hal lagi adalah soal integritas. Jangan sampai karena calon tunggal yang dipilih Presiden muatan politisnya besar sehingga ganggu independensi BI," tambah Bhima.
Poin terakhir, tugas Perry untuk mengomunikasikan kebijakan juga berat lantaran bukan berasal dari kalangan industri perbankan. Padahal, di tengah menjamurnya teknologi finansial (fintech), BI dituntut melakukan serangkaian kebijakan yang inovatif.
"Untuk itu, Indonesia butuh Gubernur BI yang responsif terhadap perubahan teknologi jangan sampai alergi terhadap inovasi," ujar dia.
Di sisi lain, Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai bahwa sebetulnya Perry memiliki kemampuan komunikasi yang mumpuni. Ini dibuktikan dengan aktifnya ia melakukan conference call dengan investor dalam dan luar negeri yang rutin dilakukan BI.
Namun, Gubernur BI yang terpilih harus menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan agar pemulihan ekonomi yang dilakukan bisa memiliki dampak jangka panjang.
Serupa dengan Bhima, ia pun menilai tantangan Perry ke depan sangat bejibun. Normalisasi kebijakan moneter bank sentral negara maju dan reformasi pajak AS berpotensi mempengaruhi stabilitas makroekonomi Indonesia.
"Bauran kebijakan BI perlu diperkuat untuk mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sehingga pemulihan ekonomi dapat segera bertransformasi menjadi pertumbuhan ekonomi yang kuat," jelasnya.
Maka itu, arah kebijakan moneter BI harus tetap berfokus pada pengendalian inflasi, mengendalikan defisit transaksi berjalan, dan menstabilkan Rupiah. Sementara di sisi kebijakan makroprudensial, Perry diharapkan bisa memperkuat sistem keuangan dalam mengantisipasi risiko sistemik finansial.
"BI diharapkan melanjutkan penguatan kebijakan makroprudensial dalam rangka peningkatan resiliensi sistem keuangan terhadap potensi risiko sistemik," pungkas dia.
Harapan Besar Bertumpu Pada Calon BI-1
Sejak beberapa waktu terakhir, pemerintah memberi sinyal-sinyal bahwa harapan besar bertumpu pada Perry. Jokowi menilai pengalaman dan penguasaan bidang moneter Perry sangat lengkap. Rekam jejak yang mumpuni menjadikan Perry sebagai pilihan tunggal Jokowi.
"Dari pengalaman, rekam jejak, prestasi, penguasaan lapangan, beliau deputi paling senior. Saya kira sudah mengerti mengenai moneter, inflasi, dan kebijakan di BI," tutur Jokowi beberapa waktu lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengalaman Perry yang segudang sangat berguna demi menghadapi kondisi ekonomi global yang saat ini tak menentu. Apalagi di tengah normalisasi suku bunga Amerika Serikat.
"Jadi pengalaman itu menjadi kesempatan (bagi Perry) untuk menyiapkan peranan Gubernur BI yang dibutuhkan," jelas Sri Mulyani.
Rekam jejak itu yang menjadi tumpuan utama dalam memimpin otoritas moneter Indonesia ini.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK