Mahkamah Agung Setor Rp22,73 Triliun ke Kas Negara

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Jumat, 02/03/2018 10:15 WIB
Mahkamah Agung Setor Rp22,73 Triliun ke Kas Negara Nilai kapitalisasi raksasa agensi periklanan terbesar di dunia, Grup WPP, anjlok pada perdagangan hari Kamis (1/3) hingga US$2,6 miliar. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean).
Jakarta, CNN Indonesia -- Di sepanjang tahun lalu, Mahkamah Agung tercatat telah menyumbang Rp22,73 triliun ke kas negara. Setoran ini meningkat empat kali lipat dibandingkan posisi tahun sebelumnya, yakni Rp4,48 triliun.

Ketua MA Hatta Ali mengatakan, kontribusi tersebut terdiri dari Rp18,25 triliun uang denda pidana dan Rp4,48 uang pengganti dalam perkara pelanggaran lalu lintas, pidana korupsi, narkotika, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, dan pencucian uang yang dijatuhkan dalam peradilan umum dan peradilan militer.

"Jumlah kontribusi ini memang lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 dengan jumlah Rp4,48 triliun," ujarnya, Kamis (1/3).



Lebih lanjut ia mengungkapkan, meningkatnya sumbangan kas negara dari MA tahun ini dikarenakan proses putusan semakin cepat. Data MA menunjukkan, jumlah perkara yang diputus MA mencapai 16.774 perkara atau 92, 23 persen dari jumlah perkara 17.862 beban perkara.

Dari jumlah tersebut, 15.149 perkara atau 91,96 persen jumlah perkara yang diputus pada tahun lalu, bisa diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari tiga bulan.

Kondisi ini juga dianggap lebih baik ketimbang 2016 lalu, di mana hanya 80,75 persen perkara saja yang diputuskan kurang dari tiga bulan. Sementara di 2016, jumlah perkara yang diputus MA hanya 87,31 persen dari total seluruh jumlah perkara.


"Ini menunjukkan ada kenaikan produktivitas dan membuat sisa perkara yang ditangani MA hanya 1.338 perkara. Angka ini sudah jauh berkurang dibanding enam tahun sebelumnya di mana ada 10.112 perkara yang menunggak untuk diselesaikan," jelas dia.

Selain sebagai pemasukan negara, Hatta bilang bahwa kenaikan jumlah pemasukan negara menunjukkan bahwa penegakan tindak pidana sudah makin serius.

"Semakin produktif dalam memutus perkara, maka dampaknya akan terasa di sisa perkara. Adapun sisa perkara tahun 2017 merupakan yang terendah dalam sejarah MA," pungkasnya. (bir)