DPR Harap Perry Calon Tunggal Bos BI yang Kompeten
Yuli Yanna Fauzie | CNN Indonesia
Selasa, 06 Mar 2018 06:54 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap Perry Warjiyo, calon Gubernur Bank Indonesia (BI) yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) benar-benar berkompeten untuk menggantikan Agus D.W Martowardojo dan memimpin bank sentral ke depan.
Jokowi hanya mengajukan satu calon tunggal, sehingga uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) hanya akan dilakukan ke Perry saja. Dengan demikian, jika Perry dianggap tidak kompeten oleh anggota fraksi di DPR, Jokowi harus kembali mengajukan calon lagi.
"Semoga mereka bisa memahami kalau ini calon tunggal yang kompeten, makanya biar nanti kami lihat di fraksi-fraksi," ujar Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng di Gedung DPR/MPR, Senin (5/3).
Melchias menyebut, guna memastikan kompetensi yang dimiliki Perry, Komisi XI kemungkinan akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para akademisi dan industri sektor keuangan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh masukan dan pendapat dari akademisi dan industri mengenai sosok Perry.
"Mungkin, nanti kami lihat. Komisi XI DPR bakal panggil akademisi dan segala macam," imbuhnya.
Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai, tak hanya harus berkompeten di bidangnya, calon bos bank sentral nasional nantinya juga harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan pemerintah.
"Yang dibutuhkan adalah calon yang mampu kerja sama kebijakan dengan pemerintah. BI ini moneter, pemerintah fiskal. Sinkronisasi ini penting untuk menjaga inflasi, nilai tukar rupiah, dan stabilitas," kata Bamsoet, sapaan akrabnya.
Ia pun menginginkan agar fit and proper test calon Gubernur BI dapat segera dilaksanakan. Namun, segala ketentuannya diberikan ke Komisi XI. Pasalnya, memang ada agenda fit and proper test untuk calon Deputi BI yang menggantikan posisi Perry nanti.
'"Rencananya kami agendakan besok ada Badan Musyawarah (Bamus), lalu Komisi XI fit and proper test. Kami berharap lebih cepat, lebih bagus. Tapi kadang politik tidak berurutan, kami serahkan mekanisme yang ada di Komisi XI," imbuhnya.
Gubernur BI, menurut Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Misbakhun, juga perlu cakap berkomunikasi dengan DPR, khususnya Komisi XI sebagai rekan kerja BI juga.
"Asal gampang komunikasi politiknya dengan DPR," pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Nasdem Johny G. Plate menambahkan, sosok Gubernur BI yang baru harus mampu pula menjaga hubungan dengan para Gubernur bank sentral di negara lain, terutama The Federal Reserve.
"Hanya tinggal nantinya jaga hubungan dengan gubernur bank sentral dari negara lain, terutama yang punya hubungan ekonomi dekat dengan Indonesia, misalnya bank sentral di Asean. Lalu, suka tidak suka, harus pula membina hubungan dengan bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve," pungkasnya. (agi)
Jokowi hanya mengajukan satu calon tunggal, sehingga uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) hanya akan dilakukan ke Perry saja. Dengan demikian, jika Perry dianggap tidak kompeten oleh anggota fraksi di DPR, Jokowi harus kembali mengajukan calon lagi.
"Semoga mereka bisa memahami kalau ini calon tunggal yang kompeten, makanya biar nanti kami lihat di fraksi-fraksi," ujar Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng di Gedung DPR/MPR, Senin (5/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mungkin, nanti kami lihat. Komisi XI DPR bakal panggil akademisi dan segala macam," imbuhnya.
Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai, tak hanya harus berkompeten di bidangnya, calon bos bank sentral nasional nantinya juga harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan pemerintah.
"Yang dibutuhkan adalah calon yang mampu kerja sama kebijakan dengan pemerintah. BI ini moneter, pemerintah fiskal. Sinkronisasi ini penting untuk menjaga inflasi, nilai tukar rupiah, dan stabilitas," kata Bamsoet, sapaan akrabnya.
Ia pun menginginkan agar fit and proper test calon Gubernur BI dapat segera dilaksanakan. Namun, segala ketentuannya diberikan ke Komisi XI. Pasalnya, memang ada agenda fit and proper test untuk calon Deputi BI yang menggantikan posisi Perry nanti.
'"Rencananya kami agendakan besok ada Badan Musyawarah (Bamus), lalu Komisi XI fit and proper test. Kami berharap lebih cepat, lebih bagus. Tapi kadang politik tidak berurutan, kami serahkan mekanisme yang ada di Komisi XI," imbuhnya.
Gubernur BI, menurut Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Misbakhun, juga perlu cakap berkomunikasi dengan DPR, khususnya Komisi XI sebagai rekan kerja BI juga.
"Asal gampang komunikasi politiknya dengan DPR," pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Nasdem Johny G. Plate menambahkan, sosok Gubernur BI yang baru harus mampu pula menjaga hubungan dengan para Gubernur bank sentral di negara lain, terutama The Federal Reserve.
"Hanya tinggal nantinya jaga hubungan dengan gubernur bank sentral dari negara lain, terutama yang punya hubungan ekonomi dekat dengan Indonesia, misalnya bank sentral di Asean. Lalu, suka tidak suka, harus pula membina hubungan dengan bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve," pungkasnya. (agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK