Demi PLN, Pemerintah Rela Penerimaan Negara Tergerus Rp6 T

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berpotensi kehilangan penerimaan negara hingga Rp6 triliun seiring penetapan harga batu bara untuk kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) demi membantu neraca keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Harga batu bara DMO ditetapkan sebesar US$70 per ton, di bawah Harga Batu Bara Acuan (HBA) yang saat ini ada di posisi US$101,96 per ton.

"Dari DMO Batubara (ada kehilangan penerimaan negara) dari sisi PNBP Rp1 sampai Rp2 triliun, kalau pajak sekitar Rp3 sampai Rp4 triliun," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian KeuanganAskolani di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (9/3).

Lihat juga: Harga Batu Bara Turun, PLN Belum Pasti Pangkas Tarif Listrik

Askolani menjelaskan, selisih antara harga batu bara DMO dan HBA mencapai US$31 per ton. Selisih tersebut membuat pembayaran royalti batu bara yang bergantung pada harga menjadi berkurang. Royalti sendiri menjadi salah satu komponen pada PNBP.

Kendati demikian, Askolani masih optimistis target penerimaan PNBP dari batu bara bisa lebih tinggi dari yang ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

"Di sisi lain pemerintah masih mendapatkan gain. Bisa sampai 400 juta ton, kelebihannya bisa sampai Rp1 triliun-Rp2 triliun, jadi bisa mengompensasi," terangnya.

Lihat juga: Pemerintah Patok Harga 'Spesial' Batu Bara US$70 per Ton

Selain mempengaruhi pembayaran royalti, penuruhan harga juga berpengaruh pada pajak yang disetorkan oleh perusahaan batu bara.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Peraturan ini merupakan landasan penetapan harga batu bara DMO. (agi)