Pemerintah Urung Lebur Asabri dengan Bapertarum PNS

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengurungkan niatnya meleburkan PT Asabri (Persero) dengan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) untuk membentuk Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

"Tidak ada pemaksaan untuk bergabung. Jadi itu bergantung Asabri, kami tidak bisa langsung menarik masuk. Lagipula, harus ada pembahasan lebih lanjut dengan Asabri terkait ini," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lana Winayanti, Kamis (22/3).

Untuk tahap awal, BP Tapera akan fokus melayani PNS, baru kemudian menyasar aparatur sipil negara lainnya, seperti TNI dan Polri, termasuk pekerja lainnya.

Lihat juga: Peleburan BPJS Tenaker, Menaker Lempar Tugas ke Menpan RB

Mengacu pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta.

"Ini hanya PNS dulu, fokus, supaya kami bisa membuktikan manfaatnya bagi peserta PNS baru. Nanti kami akan memperluas layanannya ke TNI, Polisi. Jadi kami tidak memaksakan untuk bergabung," tegas Lana.

Sebelumnya Direktur Keuangan Asabri Hari Setianto menolak rencana yang menyebut Asabri akan dilebur dengan Bapertarum PNS demi membentuk BP Tapera. Bapertarum PNS adalah lembaga di lingkungan TNI dan Polri yang menghimpun dana untuk perumahan.

Lihat juga: Asabri Bantah Peleburan dengan Bapertarum PNS jadi BP Tapera

Sementara, Asabri merupakan perusahaan asuransi. Dalam praktiknya, Asabri bisa memberi jaminan atas aktivitas kerja TNI dan Polri, sehingga perusahaan tidak perlu menghimpun tabungan perumahan.

"Kami punya road map (peta jalan) sendiri. Lagipula, berdasarkan UU, tidak ada yang seperti itu. Jadi, tidak mungkin," imbuhnya. (bir)