Pemerintah Naikkan Biaya Produksi Listrik

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Jumat, 06/04/2018 18:02 WIB
Pemerintah Naikkan Biaya Produksi Listrik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tidak akan menaikkan tarif listrik, meskipun telah mengerek Biaya Pokok Penyediaan (BPP) 2017 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tidak akan menaikkan tarif listrik, meskipun telah mengerek Biaya Pokok Penyediaan (BPP) 2017 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Aturan terkait kenaikan BPP diteken Menteri ESDM Ignasius Jonan pada 29 Maret 2018 lalu. BPP listrik digunakan sebagai acuan pembelian tenaga listrik oleh PLN.

Sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1772 K/20/MEM/2018 tentang Besaran BPP Pembangkitan PLN Tahun 2017, pemerintah mengerek BPP listrik secara nasional dari Rp983 per kiloWatthour (kWh) (US$0,0739 per kWh) menjadi Rp1.025 (US$0,0766 per kWh).


"Perkembangan harga energi global diluar kontrol kami. Variabel pembentuk BPP listrik seperti harga minyak atau BBM, harga batubara, harga gas, harga beli listrik dari pembangkit swasta meningkat, semuanya meningkat," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (6/4).

Menurut dia, fluktuasi harga terjadi secara global. Namun, pemerintah melakukan mitigasi dengan kebijakan yang tepat. Tarif listrik masyarakat tidak dinaikkan, bahkan hingga 2019 nanti.

Agung mengungkapkan tren harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) meningkat mencapai U$61,87 per barel pada Maret 2018, melejit dari Juni 2017 yang hanya sebesar US$43,7 per barel.


Demikian halnya harga batubara acuan (HBA) bulan Maret 2018 mencapai US$ 101,86 per ton, padahal Juni 2017 angkanya hanya US$75,5 per ton.

Pemerintah, lanjut Agung, ingin melindungi daya beli masyarakat dan daya saing industri dengan tidak menaikkan tarif listrik dan tetap memberikan subsidi penuh kepada rakyat. Di saat bersamaan, pemerintah melakukan praktik efisiensi BPP listrik.

Subsidi diberikan sehingga tarif listrik rumah tangga pelanggan 450 VoltAmpere tetap sebesar Rp415 per kiloWatthour (kWh) dan pelanggan 900 VA tidak mampu sekitar Rp605 per kWh. Jauh dibawah tarif keekonomian sebesar Rp1.467 per kWh.

Realisasi subsidi 2017 (unaudited) tercatat Rp45,7 triliun, turun dibandingkan 2016 sebesar Rp63,1 triliun. Sejak 2015, besaran subsidi listrik menurun signifikan dibanding sebelumnya karena semakin tepat sasaran.

Adapun, besaran subsidi listrik dari 2013 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), tahun 2013 Rp100 triliun, tahun 2014 Rp101,8 triliun, tahun 2015 Rp58,3 triliun, tahun 2016 Rp63,1 triliun.

"Subsidi merupakan bantalan untuk melindungi daya beli masyarakat, tapi harus tepat sasaran. Seperti saat ini agar tarif listrik utamanya rakyat kecil tidak naik," ujarnya.


Sebagai informasi, besaran BPP Pembangkitan PT PLN (Persero) 2017 berlaku untuk tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019.

Sesuai Kepmen ESDM 1772/2018, jika sampai 31 Maret 2019 belum ada penetapan BPP terbaru, besaran BPP yang diatur dalam Kepmen ESDM 1772/2018 akan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya besaran BPP pembangkitan baru.

Jika dirinci, BPP pembangkitan listrik terendah, Rp911 per kWh (US$0,0681 per kWh), sebagian besar berada di pulau Jawa.

Sementara itu, BPP listrik tertinggi sebesar Rp2.667 per kWh (US$0,2 per kWh) berada di wilayah Indonesia Timur dan area-area terpencil seperti Pulau Nias (Sumatera Utara), Pulau Karimun Jawa (Jawa Tengah), dan Gili Ketapang (Jawa Timur). BPP listrik tertinggi juga diberlakukan untuk sub sistem kecil.

Sesuai butir kelima Kepmen 1772/2018, jika terdapat lokasi tertentu yang belum memperoleh listrik dari PLN dan belum diatur penetapan besaran BPP pembangkitannya maka besaran BPP Pembangkitan sama dengan besaran BPP pembangkitan tertinggi yang telah ditetapkan.

(lav/lav)