Basuki Dapat 'Lampu Hijau' Ganti 8 Proyek Bendungan Jokowi
CNN Indonesia | CNN Indonesia
Kamis, 19 Apr 2018 15:17 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) memperbolehkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ingin mengganti delapan bendungan di dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Hanya saja, KPPIP memberikan syarat untuk itu.
Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo mengatakan pergantian proyek bendungan di dalam PSN dimungkinkan asal namanya diganti tapi tetap di lokasi yang sama.
Jika lokasinya dipindah, tentu dibutuhkan studi kelayakan lagi untuk menilai cocok tidaknya proyek itu masuk sebagai PSN.
"Nanti kami jelaskan ke Pak Menteri PUPR. Misalnya ini ada bendungan namanya A, kalau namanya ganti jadi B? Kalau itu boleh. Tapi kalau lokasinya pindah, kami harus lihat lokasinya seperti apa," ujar Wahyu di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kamis (19/4).
Meski sudah mengajukan pergantian bendungan di PSN, Kementerian PUPR belum menyerahkan data-data yang diperlukan agar mengikuti prinsip tata kelola PSN.
"Kami akan evaluasi, kalau memang ada datanya dan mau masuk dalam kriteria PSN ya nanti (lokasi bendungan barunya) akan dimasukkan," jelas dia.
Soal Tata Ruang
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebelumnya mengatakan ingin mengganti delapan bendungan yang kini tercantum di dalam PSN dengan delapan bendungan baru.
Ini lantaran masalah tata ruang hingga pembebasan tanah. Bahkan, ada satu bendungan yang masih terhambat izin.
Delapan bendungan yang rencananya ingin dikeluarkan Basuki dari PSN adalah bendungan Mbay dan bendungan Manikin di NTT, bendungan Randugunting di Jawa Tengah, bendungan Sadawarna di Jawa Barat.
Lalu ada bendungan Bolango Hulu di Gorontalo, bendungan Bagong di Jawa Timur, bendungan Baliem di Papua, bendungan Rukoh di Aceh, dan bendungan Riam Kiwa di Kalimantan Selatan.
"Seluruh bendungan ini akan kami lihat feasible apa tidak. Sebagian bendungan baru yang akan kami ganti ini berlokasi di tempat yang sama ada juga yang namanya beda," imbuh dia.
Pemerintah memutuskan untuk merombak kembali PSN yang selama ini tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017. Rencananya, 14 proyek akan dikeluarkan dan satu proyek baru akan dimasukkan, sehingga membuat jumlah PSN akan berubah dari 245 proyek ke 222 proyek. (ndy/asa)
Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo mengatakan pergantian proyek bendungan di dalam PSN dimungkinkan asal namanya diganti tapi tetap di lokasi yang sama.
Jika lokasinya dipindah, tentu dibutuhkan studi kelayakan lagi untuk menilai cocok tidaknya proyek itu masuk sebagai PSN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski sudah mengajukan pergantian bendungan di PSN, Kementerian PUPR belum menyerahkan data-data yang diperlukan agar mengikuti prinsip tata kelola PSN.
Soal Tata Ruang
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebelumnya mengatakan ingin mengganti delapan bendungan yang kini tercantum di dalam PSN dengan delapan bendungan baru.
Ini lantaran masalah tata ruang hingga pembebasan tanah. Bahkan, ada satu bendungan yang masih terhambat izin.
Delapan bendungan yang rencananya ingin dikeluarkan Basuki dari PSN adalah bendungan Mbay dan bendungan Manikin di NTT, bendungan Randugunting di Jawa Tengah, bendungan Sadawarna di Jawa Barat.
Lalu ada bendungan Bolango Hulu di Gorontalo, bendungan Bagong di Jawa Timur, bendungan Baliem di Papua, bendungan Rukoh di Aceh, dan bendungan Riam Kiwa di Kalimantan Selatan.
"Seluruh bendungan ini akan kami lihat feasible apa tidak. Sebagian bendungan baru yang akan kami ganti ini berlokasi di tempat yang sama ada juga yang namanya beda," imbuh dia.
Pemerintah memutuskan untuk merombak kembali PSN yang selama ini tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017. Rencananya, 14 proyek akan dikeluarkan dan satu proyek baru akan dimasukkan, sehingga membuat jumlah PSN akan berubah dari 245 proyek ke 222 proyek. (ndy/asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK