Jokowi Minta Perizinan Selesai dalam Hitungan Jam
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Senin, 30 Apr 2018 16:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menekankan segala macam urusan birokrasi kini harus bisa diselesaikan dalam waktu hitungan jam saja. Ia menyebut rantai birokrasi yang menghabiskan waktu berhari-hari sampai bertahun-tahun sudah ketinggalan zaman.
Menurut Jokowi, urusan birokrasi Indonesia saat ini masih terbilang lamban. Padahal, di serba instan saat ini, semua perizinan harus bisa diselesaikan secara kilat. Jika kondisi ini diteruskan, ia yakin Indonesia tak bisa bergerak jadi negara maju dan akan semakin tertinggal dari negara tetangga, seperti Thailand dan Vietnam.
Jokowi mengatakan, saat ini pertumbuhan investasi dan ekspor kedua negara itu jauh melebihi Indonesia berkat perizinan yang lebih sederhana. Dari segi ekspor, Thailand dan Vietnam masing-masing memiliki nilai US$236,39 miliar dan US$213,77 miliar di tahun 2017 atau lebih tinggi dari Indonesia yang hanya US$168,73 miliar di waktu yang sama.
Sementara itu, dari segi realisasi investasi, Indonesia masih lebih baik karena mencatat realisasi investasi sebesar US$50,65 miliar sementara Vietnam mencatat US$35,9 miliar di tahun 2017 kemarin. Akan tetapi, pertumbuhan realisasi investasi Indonesia tahun kemarin hanya 12,7 persen, sementara Vietnam mencatat pertumbuhan 44 persen di periode yang sama.
"Kami (Indonesia) ini sudah sangat terbiasa dengan rutinitas, diskusi yang bertele-tele, saling debat tidak rampung-rampung, prosedur yang ruwet dan menjelimet. Ini saya sampaikan karena izin masih ada yang tahun, masih ada yang hitungannya bulan, minggu, sekarang perizinan itu hitungannya harus jam," jelas Jokowi, Senin (30/4).
Di samping itu, ia menegaskan bahwa informasi di era saat ini bergulir dengan cepat sekali seiring maraknya penggunaan media sosial. Semakin cepat informasi bergulir, artinya semakin kencang pula perubahan metode dalam meningkatkan produktivitas.
Dalam hal ini, lanjut Jokowi, Indonesia harus bisa mengimbangi perubahan itu dengan sistem birokrasi. Jangan sampai, perubahan yang terjadi secara global tidak mampu dimanfaatkan oleh Indonesia gara-gara birokrasi yang lamban.
"Dengan berkembangnya teknologi, maka potensi produktivitas akan tinggi. Sehingga, waktu menjadi komoditas yang mahal, dan musuh nomor satu adalah buang-buang waktu, ya (seperti) cara kerja yang bertele-tele, gaya yang menjelimet, rantai birokrasi yang panjang ini kuno dan buang waktu dan harus ditinggalkan," jelas dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu melanjutkan, saat ini kompetisi di dunia usaha bukan lagi antara pihak yang punya ukuran pasar kecil versus yang besar. Namun menurutnya, saat ini persaingan terjadi antara pihak yang bisa mengadaptasi perubahan dengan cepat versus pihak yang lamban mengadopsi perubahan zaman.
Ia berharap, birokrat Indonesia bisa memahami ini agar Indonesia bisa bergerak menjadi maju. Jika tidak, maka ia khawatir Indonesia semakin tertinggal, bahkan dengan negara tetangga yang selama ini tidak pernah menjadi pesaing Indonesia seperti Laos dan Kamboja.
"Kalau perizinan masih bemringgu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, lupakan! Kalau mau maju, tidak akan (dengan cara seperti itu). Saya ingatkan kementerian dan lembaga jangan orientasi prosedur, namun kini orientasi kita adalah hasil," pungkas Jokowi. (agi)
Menurut Jokowi, urusan birokrasi Indonesia saat ini masih terbilang lamban. Padahal, di serba instan saat ini, semua perizinan harus bisa diselesaikan secara kilat. Jika kondisi ini diteruskan, ia yakin Indonesia tak bisa bergerak jadi negara maju dan akan semakin tertinggal dari negara tetangga, seperti Thailand dan Vietnam.
Jokowi mengatakan, saat ini pertumbuhan investasi dan ekspor kedua negara itu jauh melebihi Indonesia berkat perizinan yang lebih sederhana. Dari segi ekspor, Thailand dan Vietnam masing-masing memiliki nilai US$236,39 miliar dan US$213,77 miliar di tahun 2017 atau lebih tinggi dari Indonesia yang hanya US$168,73 miliar di waktu yang sama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami (Indonesia) ini sudah sangat terbiasa dengan rutinitas, diskusi yang bertele-tele, saling debat tidak rampung-rampung, prosedur yang ruwet dan menjelimet. Ini saya sampaikan karena izin masih ada yang tahun, masih ada yang hitungannya bulan, minggu, sekarang perizinan itu hitungannya harus jam," jelas Jokowi, Senin (30/4).
Di samping itu, ia menegaskan bahwa informasi di era saat ini bergulir dengan cepat sekali seiring maraknya penggunaan media sosial. Semakin cepat informasi bergulir, artinya semakin kencang pula perubahan metode dalam meningkatkan produktivitas.
"Dengan berkembangnya teknologi, maka potensi produktivitas akan tinggi. Sehingga, waktu menjadi komoditas yang mahal, dan musuh nomor satu adalah buang-buang waktu, ya (seperti) cara kerja yang bertele-tele, gaya yang menjelimet, rantai birokrasi yang panjang ini kuno dan buang waktu dan harus ditinggalkan," jelas dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu melanjutkan, saat ini kompetisi di dunia usaha bukan lagi antara pihak yang punya ukuran pasar kecil versus yang besar. Namun menurutnya, saat ini persaingan terjadi antara pihak yang bisa mengadaptasi perubahan dengan cepat versus pihak yang lamban mengadopsi perubahan zaman.
Ia berharap, birokrat Indonesia bisa memahami ini agar Indonesia bisa bergerak menjadi maju. Jika tidak, maka ia khawatir Indonesia semakin tertinggal, bahkan dengan negara tetangga yang selama ini tidak pernah menjadi pesaing Indonesia seperti Laos dan Kamboja.
"Kalau perizinan masih bemringgu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, lupakan! Kalau mau maju, tidak akan (dengan cara seperti itu). Saya ingatkan kementerian dan lembaga jangan orientasi prosedur, namun kini orientasi kita adalah hasil," pungkas Jokowi. (agi)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK