Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Keuangan memutuskan untuk menolak tawaran investor yang masuk di dalam pelaksanaan lelang Surat Berharga Negara (SBN) yang dihelat Selasa (8/5).
Mengutip laman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, seharusnya Kemenkeu bisa menarik pembiayaan dari penerbitan tiga seri SBN yakni FR0063, FR0065, dan FR0075 serta dua seri Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yakni SPN12180809 dan SPN12190510.
Hanya saja, pemerintah tak mengambil penawaran yang diajukan investor, Alasannya, realisasi penerbitan SBN neto yang sudah mencapai 45 persen dari target
APBN 2018 dan tingkat imbal hasil yang diinginkan investor dianggap tidak wajar.
Adapun, imbal hasil tertinggi yang diinginkan investor sudah menembus 7,95 persen. Padahal di lelang awal tahun ini, imbal hasil paling tinggi yang diinginkan investor hanya di angka 7,19 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah memutuskan untuk tidak menerima semua penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang pada pelaksanaan lelang hari ini," ujar laman tersebut dikutip Selasa (8/5).
Tadinya, Kemenkeu berharap memasang target indikatif dari penerbitan ini sebesar Rp17 triliun. Hanya saja, penawaran yang masuk dalam lelang kali ini terbilang Rp7,18 triliun, atau 42,24 persen dari targetnya.
Ini melanjutkan tren sepinya peminat lelang surat utang pemerintah beberapa waktu belakangan. Sebelumnya di tanggal 2 Mei silam, pemerintah hanya berhasil menarik pendanaan Rp5,53 triliun dari penerbitan enam seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang awalnya memiliki target indikatif Rp8 triliun.
Sementara itu, penawaran yang masuk dari lelang SBN tanggal 24 April 2018 silam terbilang Rp17,02 triliun, atau lebih tinggi sedikit dari target indikatifnya yakni Rp17 triliun. Padahal, di awal tahun, penawaran lelang yang masuk bisa mencapai 407 persen lebih tinggi dari target indikatifnya.
Hingga akhir Maret kemarin, Kemenkeu mencatat pembiayaan dari SBN tahun ini sudah mencapai Rp148,22 triliun. Angka itu membuat total SBN outstanding yang dimilki pemerintah mencapai Rp3.356,7 triliun.
(lav)