Pengamat: Defisit APBN Era Jokowi Lebih Besar dari SBY

NDY, CNN Indonesia | Kamis, 17/05/2018 11:24 WIB
Pengamat: Defisit APBN Era Jokowi Lebih Besar dari SBY Pemerintahan Presiden Joko Widodo selama tiga tahun disebut mencatatkan defisit anggaran lebih besar dibanding lima tahun kepemimpinan SBY. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean).
Jakarta, CNN Indonesia -- Total defisit Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) sejak tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang mencapai Rp941,2 triliun sudah melampaui total defisit anggaran dalam lima tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam lima tahun SBY memimpin, total defisit anggaran pemerintah disebut mencapai Rp722,9 triliun.

"Pemerintah SBY dalam lima tahun terakhir kepemimpinannya defisit APBN itu Rp722 triliun, sementara Jokowi baru 3 tahun Rp941,2 triliun. Itu jauh lebih tinggi," kata Direktur Political Economy and Policy Studies Anthony Budiwan di Kwik Kian Gie School of Business, Rabu (16/5).

Tahun ini, pemerintah memperkirakan defisit anggaran di tahun ini mencapai Rp325,9 triliun. Defisit anggaan tersebut rencananya ditutup dengan menerbitkan utang.


Kendati demikian, Ketua Bidang Perekonomian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menilai defisit anggaran pada masa Jokowi akan berdampak pada perkembangan pertumbuhan ekonomi.


Kenaikan nilai utang yang diakibatkan dari defisit anggaran digunakan untuk memenuhi pembangunan infrastruktur yang diharapkan mendorong perekonomian, termasuk produksi barang dan jasa. Jika produksi meningkat, maka akan memperbaiki pertumbuhan ekonomi juga.

"Ini untuk menggeser kebiasaan yang tadinya utang untuk konsumsi, sekarang kita utang untuk meningkatkan produksi," kata Hendrawan.

Ia juga menekankan utang di masa Jokowi lebih besar karena digunakan untuk mengembangkan hal-hal yang bersifat produktif.


Rasio Utang

Di sisi lain, Hendrawan juga menilai rasio utang pemerintah saat ini sekitar 30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga masih aman. Pasalnya, rasio tersebut jauh berada di bawah batas maksimum utang yang boleh dimiliki pemerintah sebesar 60 persen terhadap PDB.

"Utang Indonesia masih berkisar 30 persen terhadap PDB, batasnya 60 persen terhadap PDB, sehingga dianggap masih masuk akal dan wajar," terang dia.

Sementara itu, Anthony menilai batas maksimal utang pemerintah sebesar 60 persen terhadap PDB seharusnya hanya cocok diterapkan bagi negara maju. Seharusnya, menurut dia, sebagai negara berkembang, maksimal utang pemerintah hanya 40 persen terhadap PDB.

"Jika dilihat dari nilai rasio utang Indonesia saat ini 29,2 persen, maka itu sudah cukup membahayakan karena mendekati 40 persen," pungkas Anthony. (agi/bir)