Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur
Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyerahkan laporan kinerja BI selama lima tahun masa jabatannya (2013-2018) di hadapan Komisi XI DPR.
Sejumlah anggota dewan mengapresiasi kinerja Agus yang dianggap cukup bagus saat menduduki kursi nomor wahid di BI. Saking bagusnya, salah satu anggota dewan bahkan menawarkan Agus menjadi calon anggota legislatif (caleg) salah satu fraksi.
"Tidak banyak pimpinan lembaga/kementerian negara yang bisa dihubungi dan diajak berkomunikasi selancar dengan pak Agus. Bapak termasuk orang yang baik sebagai pejabat negara. Kalau boleh misalnya bapak nyaleg, saya suruh bapak nyaleg di PPP," ujar Anggota Komisi XI Elviana, Selasa (22/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Elviana menilai tak mudah menjalankan tugas sebagai Gubernur BI di era dua pemerintahan yang berbeda. Namun, Agus berhasil mencapai sasaran BI dalam menjaga tingkat inflasi dari sebelumnya 8,38 persen pada 2013 menjadi sekitar 3 persen saat ini.
Di saat bersamaan, Agus juga mendapatkan tantangan dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Namun, Agus enggan mengomentari tawaran tersebut. Ia pernah menyebut akan lebih memilih untuk menjadi Wakil Ketua RW usai pensiun dari kursi Gubernur BI. "Saya boleh tidak menjawab ya?," ujarnya sambil tersenyum kepada media.
Selain menuai pujian, Agus juga mendapat berbagai masukan dan kritikan dari anggota Komisi XI. Anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar Misbakhun misalnya, meminta kontribusi BI lebih besar untuk mendorong ekonomi sembari meningkatkan koordinasi dengan pemerintah. Sehingga, tidak hanya fokus menjaga inflasi dan nilai tukar.
Menurut Misbakhun, seharusnya, BI bisa menelaah kembali posisinya sebagai bank sentral di era perekonomian yang terus berkembang. Terlebih, saat ini jarak antara kesejahteraan masyarakat dengan kondisi nilai tukar terpaut jauh.
"Bukan kami ingin menarik BI untuk keluar dari independensinya. BI independen dalam proses, tetapi tidak independen dalam tujuan," katanya.
Dalam pemaparannya, Agus menyampaikan bahwa di tengah perkembangan ekonomi global maupun domestik, BI terus berkomitmen untuk menjaga kestabilan nilai rupiah.
Selama lima tahun terakhir, BI berupaya memperkuat tiga fungsi utamanya.
Pertama, kebijakan moneter melalui reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter berupa implementasi BI 7-Day Reverse Repo Rate demi memperkuat sinyal kebijakan moneter, implementasi Giro Wajib Minimum (GWM) rata-rata untuk memperkuat manajemen likuiditas bank, serta pendalaman pasar keuangan melalui pengayaan instrumen dan transaksi pasar uang.
Dalam pengendalian inflasi, BI bekerja sama dengan pemerintah untuk membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) serta implementasi PIHPS (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis) untuk mendukung stabilitas harga pangan melalui penyampaian informasi komoditas pangan strategis secara harian.
Kedua, bank sentral juga memperkuat kebijakan makroprudensial yang kredibel, proaktif dan surveillance yang kuat dan teruji melalui implementasi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), implementasi center of excellence pengawasan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Ketiga, BI juga menjalankan kebijakan pengawasan serta penyelenggaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang yang kredibel dan proaktif melalui penguatan sinergi elektronifikasi dengan berbagai program pemerintah, implementasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), implementasi Fintech Office untuk mengatur dan memantau penerbit teknologi finansial, implementasi ketentuan kewajiban penggunaan rupiah serta peningkatan jangkauan layanan kas untuk meningkatkan ketersediaan uang di seluruh Indonesia.
Selain penguatan tiga fungsi utama, BI juga memperkuat organisasi untuk mencapai visi sebagai lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.
Penguatan organisasi dilakukan melalui penyempurnaan kebijakan SDM (Sumber Daya Manusia), integrasi manajemen risiko dan internal audit serta implementasi Arsitektur Fungsi Strategis BI (AFSBI) 2024.
"Bank Indoneisa tidak boleh menjadi bank sentral yang biasa-biasa saja. Kami (BI) harus menjadi bank sentral yang dihormati di regional," tandas Agus.
Ke depan, Bank Indonesia memastikan bahwa masa transisi pergantian kepemimpinan tidak akan memengaruhi kinerja BI dalam menjaga stabilitas perekonomian.
(bir)