Jokowi Klaim Tak Beri Lahan Semeter pun untuk Orang Kaya

Anugerah Perkasa, CNN Indonesia | Rabu, 23/05/2018 20:31 WIB
Jokowi Klaim Tak Beri Lahan Semeter pun untuk Orang Kaya Presiden Joko Widodo menyatakan pihaknya tak pernah membagikan konsesi lahan untuk segelintir orang kaya. Pemerintah kini fokus untuk redistribusi tanah. (Foto: CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menyatakan pihaknya tak pernah membagikan konsesi lahan untuk segelintir orang kaya.

Saat ini, kata Jokowi, dirinya justru membagikan lahan-lahan dalam upaya redistribusi lahan. Dia pun mempertanyakan pihak mana yang membagikan konsesi lahan tersebut.

"Saya enggak pernah membagi 1 meter pun, enggak pernah (untuk orang kaya). Justru yang kita usahakan sekarang ini adalah redistribusi aset dan reforma agraria," tegas Presiden Jokowi di Padang, seperti dilansir dari Sekretariat Kabinet, Selasa (22/5).


Dia menuturkan pemerintah hanya mengambil lahan yang ditelantarkan. Jokowi menegaskan pihaknya membagi-bagikan lahan seluas 12,7 juta hektare secara bertahap kepada pihak pesantren, ormas, dan kelompok usaha bersama.


Presiden menuturkan data lahan yang sudah dibagikan kembali adalah 1.088.000 hektare. Tahun depan, lanjutnya, pemerintah menargetkan akan membagikan sekitar 4,3 juta hektare lahan.

Sebelumnya, anggota Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo menyatakan ketimpangan lahan tertinggi terjadi pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri periode 2001-2004.

"Ketimpangan pada zaman Megawati mencapai 0,72," kata Drajad dalam satu diskusi pada Maret lalu.


Menurutnya, tingginya rasio gini pada era Magawati sesuai dengan data yang dipresentasikan oleh Megawati Institute pada Desember 2017. Data yang diberi judul 'Hasil Riset Oligarki Ekonomi' itu menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jadi dari data ini terlihat bahwa ketimpangan lahan yang tertinggi itu terjadi pada tahun 2003. Rasio gini itu semakin tinggi artinya semakin timpang," ujar Drajad.

Konflik Lahan Meningkat

Di sisi lain, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada 659 konflik agraria sepanjang 2017. Angka itu meningkat jika dibandingkan 2016 yang mencapai 450 konflik.

Konflik sepanjang 2017 itu terjadi di lahan seluas 520.491,87 hektare dan menyebabkan sedikitnya 652.738 kepala keluarga terdampak.

Sektor perkebunan masih menjadi penyumbang utama konflik agraria di Indonesia dengan 208 konflik atau 32 persen. Jenis perkebunannya mulai dari perkebunan eks kolonial Belanda hingga perkebunan modern. (asa)