Pemerintah Kaji Tempel Barcode Untuk Elpiji 3Kg Bersubsidi

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Selasa, 03/07/2018 16:06 WIB
Pemerintah Kaji Tempel Barcode Untuk Elpiji 3Kg Bersubsidi Kementerian ESDM tengah mengkaji dua skema pembelian elpiji 3 kg bersubsidi, yaitu menempel barcode di setiap tabung atau pembelian melalui kartu khusus. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan tengah mengkaji dua skema pembelian Liquefied Petroleum Gas (LPG/elpiji) bersubsidi dengan volume 3 kilogram (Kg). Dua skema ini tengah digodok supaya elpiji bersubsidi benar-benar bisa dinikmati oleh golongan yang tidak mampu.

Skema pertama adalah menggunakan sistem distribusi tertutup, dimana setiap tabung dilengkapi dengan kode baris (barcode). Barcode ini kemudian akan disambungkan dengan sistem informasi dan teknologi, kemudian dicocokan dengan barcode yang dimiliki oleh masyarakat golongan tidak mampu.

Skema kedua adalah mengintegrasikan pembelian elpiji bersubsidi dengan bantuan sosial lain, dimana pembeliannya harus menggunakan kartu. Rencana ini pernah dilemparkan sebelumnya, yakni menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).


"Jadi dengan cara ini subsidi bisa didapatkan oleh yang berhak saja," ujar Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto di Gedung DPR, Selasa (3/7).

Ia melanjutkan, langkah dalam melakukan distribusi tertutup elpiji bersubsidi bisa makin matang karena PT Pertamina (Persero) sudah menyiapkan elpiji 3 kg nonsubsidi sebagai substitusi elpiji melon bagi orang mampu. Makanya, pemerintah tinggal cari cara untuk mengawasinya saja.

"Nanti kami akan kerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk pengawasan khususnya elpiji 3 kg," jelas dia.

Distribusi elpiji bersubsidi semakin ketat setelah pemerintah menargetkan kenaikan volume elpiji bersubsidi di tahun depan. Berdasarkan Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR RI, subsidi elpiji di tahun depan disepakati ada di antara rentang 6,82 hingga 6,97 juta ton.


Angka tersebut meningkat dibandingkan volume APBN 2018, yakni 6,45 juta ton.

Tidak hanya elpiji, Panja Banggar DPR juga menyetujui kenaikan subsidi solar dari angka Rp500 per liter tahun ini menjadi Rp1.500 hingga Rp2 ribu per liter tahun depan dengan volume yang juga meningkat dari 15,62 juta kl menjadi 16,17 juta kl hingga 17,18 juta kl.

"Sementara untuk tahun depan, kami perkirakan volume minyak tanah bersubsidi turun dari 0,61 juta kl menjadi 0,59 juta kl hingga 0,65 juta kl karena ada program konversi minyak tanah ke elpiji," tandasnya.


(bir)