Setoran Dividen BUMN Tahun Depan Menciut Rp1,06 Triliun

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Selasa, 10/07/2018 14:05 WIB
Setoran Dividen BUMN Tahun Depan Menciut Rp1,06 Triliun Pemerintah mengusulkan setoran dividen BUMN dalam RAPBN 2019 hanya Rp43,64 triliun, menurun Rp1,06 triliun dari target setoran dividen tahun ini Rp44,7 triliun. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengusulkan setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 senilai Rp43,64 triliun. Angka itu menciut sekitar Rp1,06 triliun dari target setoran dividen ke kantong negara pada tahun ini sebesar Rp44,7 triliun.

Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah mengatakan pemerintah menurunkan target setoran dividen karena mempertimbangkan dampak ekonomi yang bisa diberikan BUMN ketika perseroan bisa memaksimalkan perolehan laba untuk investasi dan biaya operasional masing-masing perusahaan.

Menurutnya, pemerintah memang bisa menggerakkan ekonomi dengan tambahan setoran dividen perusahaan pelat merah ke APBN yang selanjutnya digunakan untuk belanja negara.



"Tapi kalau dividen itu justru mengendap di kas pemerintah, itu nanti tidak jadi pertumbuhan ekonomi. Kalau dilempar ke BUMN, itu bisa saja lebih efektif, makanya pemerintah tidak asal meminta dividen," ujar Edwin kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/7).

Sedangkan, bila kelebihan laba tak sepenuhnya disetor menjadi dividen, Edwin menilai perusahaan pelat merah akan memiliki kemampuan yang lebih untuk meningkatkan investasi. Hal itu diperkirakan lebih memberi dampak riil kepada perekonomian.

"Jadi kami lihat mana yang paling optimal dampaknya ke perekonomian," katanya.


Selain itu, pengurangan setoran dividen juga mempertimbangkan kebutuhan modal para BUMN yang mendapat penugasan dari pemerintah. Menurutnya, porsi dividen yang seharusnya disetor akan jauh berguna bila tetap di kas BUMN agar dapat maksimal menyelesaikan penugasan.

"Kami lihat juga, ada tidak penugasan yang belum selesai? Kalau ada, ya kami harus memilih," tuturnya.

Komisi VI DPR mengaku menerima usulan pemerintah terkait target dividen BUMN tersebut. Namun, usulan itu masih akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia Kerja (Panja) Dividen.


"Komisi VI DPR memahami target setoran dividen kepada pemerintah dari laba BUMN. Namun, selanjutnya akan dibahas dalam Panitia Kerja Dividen Komisi VI DPR pada tanggal 11 Juli 2018," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto dalam Rapat Kerja dengan pemerintah.

Sampai 31 Mei 2018, pemerintah telah mengantongi setoran dividen BUMN sebesar Rp22,8 triliun atau 51 persen dari target tahun ini.

Secara historis, jumlah setoran dividen yang diterima negara mengalami pasang surut. Pada 2017, pemerintah menerima dividen dengan jumlah senilai Rp43,9 triliun. Pada 2016 sebesar Rp37,1 triliun, 2015 Rp37,6 triliun, 2014 Rp40,3 triliun, dan 2013 Rp34 triliun. (lav/bir)