Yang Bersuka Ria di Atas Infrastruktur ala Jokowi
Yuli Yanna Fauzie & Agus Triyono | CNN Indonesia
Rabu, 15 Agu 2018 10:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Tri (38 tahun) macam gembira bukan kepalang saat pulang ke Solo pada Lebaran Juli lalu. Bagaimana tidak, jalan sepanjang 570-an km Jakarta-Solo yang biasanya ditempuh dalam waktu lebih dari 18 jam hanya ditempuh dalam waktu 12 jam.
Baginya, pengalaman tersebut merupakan tercepat dari yang ia pernah jalani selama mudik Lebaran dengan mobil tujuh tahun belakangan ini.
Tri mengatakan kecepatan ditopang oleh upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan Tol Trans Jawa.
Tol tersebut diakuinya memang terbangun cepat. Dalam waktu kurang dari empat tahun, Presiden Jokowi sudah berhasil mewujudkan pembangunan tol tersebut, walaupun sejumlah ruas masih bersifat fungsional.
"Harus diakui, era Jokowi pembangunannya memang cepat dan itu prestasinya, belum ada presiden yang sebelumnya bisa membangun dalam waktu secepat ini," katanya.
Anggapan Tri boleh jadi benar. Di antara program besar Jokowi, infrastruktur menjadi prioritas.
Sejumlah infrastruktur yang pembangunannya sempat terhenti alias mangkrak selama bertahun-tahun bisa berjalan lagi dan bahkan diselesaikan. Contoh nyata terlihat dari pembangunan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu).
Sempat mangkrak sejak 1996 lalu, tol tersebut akhirnya berhasil dibangun kembali. Bahkan, tol seksi 1B yang menghubungkan Cipinang Melayu-Pangkalan Jati dan seksi 1C yang menghubungkan Pangkalan Jati-Jakasampurna sudah dioperasikan sejak 2017 lalu.
Proyek mangkrak lain yang juga berhasil dilanjutkan, Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi. Terkatung-katung tidak jelas sejak 1997 lalu dan bergonta-ganti investor, proyek akhirnya bisa dimulai Jokowi.
Selain memulai pelaksanaan pembangunan infrastruktur mangkrak, pemerintahan Jokowi juga berhasil menerapkan variasi dalam pembiayaan agar kebutuhan pendanaan sebesar Rp5.000 triliun yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur 5 tahun bisa terpenuhi.
Sampai dengan akhir 2017 lalu, jalan yang sudah tersambung sendiri mencapai 4.158 kilometer.
Perbaikan Perencanaan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pesatnya pembangunan infrastruktur empat tahun belakangan ini terdorong oleh perbaikan perencanaan dan pelaksanaan proyek.
Saat ini pengadaan dan pelaksanaan proyek sudah dilakukan secara transparan dan tertutup dari celah kongkalikong yang selama ini membuat pelaksanaan proyek sering terhambat.
"Dulu, lelang ada yang saya dengar di proyek geotermal, dapat investor, tapi investor tersebut ternyata bukan real investor, dia hanya cari proyek untuk dijual lagi, itu yang membuat lama, sekarang tidak bisa lagi," katanya.
Percepatan juga ditopang oleh pembangunan proyek infrastruktur yang lebih fokus. Pemerintah saat ini punya daftar proyek strategis nasional.
Proyek-proyek tersebut dalam pelaksanaannya diberi perhatian lebih oleh pemerintah agar tetap jalan. Salah satu keistimewaan diberikan dalam pembebasan lahan.
Lahan proyek bisa didanai dengan dana talangan swasta yang nantinya diganti pemerintah. Keistimewaan lain, pengurusan perizinan.
Direktur Program Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas Rainier Harriyanto mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur juga terdorong oleh keberadaan UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Keberadaan UU yang mulai berlaku efektif 2015 lalu itu telah membuat pengadaan lahan lebih pasti. Percepatan juga terjadi akibat predikat laik investasi yang diberikan sejumlah lembaga pemeringkat internasional pada Indonesia.
Status tersebut meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur. Walau cepat, toh pembangunan infrastruktur, kata Rainier, masih mendapat hambatan.
Hambatan datang dari perencanaan infrastruktur yang buruk. "Hambatan juga masih datang dari perizinan yang berbelit," katanya.
Kata Para Ahli
Namun, soal perbaikan di sektor infrastruktur, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) punya temuannya.
Dalam survei yang diselenggarakan di 11 provinsi antara lain, Sumatra Barat, Lampung, Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali dan Sulawesi Tengah pada periode April-Juli 2018, sebagian besar ahli menyatakan ada kepuasan dalam pembangunan infrastruktur di jembatan dan jalan.
"Untuk jaringan telekomunikasi 62,1 persen ahli mengatakan justru baik, infrastruktur kesehatan 62,1 persen, infrastruktur pendidikan 64,8 persen, BBM 58,6 persen, bandara dan pelabuhan mencapai 76,6 persen, jembatan dan jalan mencapai 60,7 persen," kata Koordinator Survei Ahli LIPI Esty Ekawati di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Selain pandangan tersebut, Esty juga mengatakan ahli juga menilai bahwa pembangunan infrastruktur belum memperbaiki pendapatan masyarakat. Sebanyak 53,80 persen ahli menilai bahwa disparitas harga antar wilayah juga masih buruk.
"Mereka menyatakan itu semua belum membawa dampak, sehingga mungkin ada benarnya jika ada yang banyak mempertanyakan untuk siapa pembangunan infrasuktur ini," kata Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Firman Noor.
Walaupun ada pelbagai macam masalah di balik infrastruktur, jutaan pemudik macam Tri bisa jadi tetap menikmati perjalanan mudiknya ke kampung halaman. Dan kegembiraan, mungkin saja tetap berada di hatinya.
[Gambas:Video CNN] (asa)
Baginya, pengalaman tersebut merupakan tercepat dari yang ia pernah jalani selama mudik Lebaran dengan mobil tujuh tahun belakangan ini.
Tri mengatakan kecepatan ditopang oleh upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan Tol Trans Jawa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harus diakui, era Jokowi pembangunannya memang cepat dan itu prestasinya, belum ada presiden yang sebelumnya bisa membangun dalam waktu secepat ini," katanya.
Sejumlah infrastruktur yang pembangunannya sempat terhenti alias mangkrak selama bertahun-tahun bisa berjalan lagi dan bahkan diselesaikan. Contoh nyata terlihat dari pembangunan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu).
Sempat mangkrak sejak 1996 lalu, tol tersebut akhirnya berhasil dibangun kembali. Bahkan, tol seksi 1B yang menghubungkan Cipinang Melayu-Pangkalan Jati dan seksi 1C yang menghubungkan Pangkalan Jati-Jakasampurna sudah dioperasikan sejak 2017 lalu.
Proyek mangkrak lain yang juga berhasil dilanjutkan, Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi. Terkatung-katung tidak jelas sejak 1997 lalu dan bergonta-ganti investor, proyek akhirnya bisa dimulai Jokowi.
Selain memulai pelaksanaan pembangunan infrastruktur mangkrak, pemerintahan Jokowi juga berhasil menerapkan variasi dalam pembiayaan agar kebutuhan pendanaan sebesar Rp5.000 triliun yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur 5 tahun bisa terpenuhi.
Sampai dengan akhir 2017 lalu, jalan yang sudah tersambung sendiri mencapai 4.158 kilometer.
 Progres pembangunan Tol Becakayu pada 21 Februari 2018. (Anadolu Agency/Eko Siswono Toyudho) |
Perbaikan Perencanaan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pesatnya pembangunan infrastruktur empat tahun belakangan ini terdorong oleh perbaikan perencanaan dan pelaksanaan proyek.
Saat ini pengadaan dan pelaksanaan proyek sudah dilakukan secara transparan dan tertutup dari celah kongkalikong yang selama ini membuat pelaksanaan proyek sering terhambat.
"Dulu, lelang ada yang saya dengar di proyek geotermal, dapat investor, tapi investor tersebut ternyata bukan real investor, dia hanya cari proyek untuk dijual lagi, itu yang membuat lama, sekarang tidak bisa lagi," katanya.
Percepatan juga ditopang oleh pembangunan proyek infrastruktur yang lebih fokus. Pemerintah saat ini punya daftar proyek strategis nasional.
Proyek-proyek tersebut dalam pelaksanaannya diberi perhatian lebih oleh pemerintah agar tetap jalan. Salah satu keistimewaan diberikan dalam pembebasan lahan.
Lahan proyek bisa didanai dengan dana talangan swasta yang nantinya diganti pemerintah. Keistimewaan lain, pengurusan perizinan.
Direktur Program Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas Rainier Harriyanto mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur juga terdorong oleh keberadaan UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Keberadaan UU yang mulai berlaku efektif 2015 lalu itu telah membuat pengadaan lahan lebih pasti. Percepatan juga terjadi akibat predikat laik investasi yang diberikan sejumlah lembaga pemeringkat internasional pada Indonesia.
Status tersebut meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur. Walau cepat, toh pembangunan infrastruktur, kata Rainier, masih mendapat hambatan.
Hambatan datang dari perencanaan infrastruktur yang buruk. "Hambatan juga masih datang dari perizinan yang berbelit," katanya.
Lihat juga:Bombardir Bonus THR, Pilpres, dan Jokowi |
Kata Para Ahli
Namun, soal perbaikan di sektor infrastruktur, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) punya temuannya.
Dalam survei yang diselenggarakan di 11 provinsi antara lain, Sumatra Barat, Lampung, Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali dan Sulawesi Tengah pada periode April-Juli 2018, sebagian besar ahli menyatakan ada kepuasan dalam pembangunan infrastruktur di jembatan dan jalan.
"Untuk jaringan telekomunikasi 62,1 persen ahli mengatakan justru baik, infrastruktur kesehatan 62,1 persen, infrastruktur pendidikan 64,8 persen, BBM 58,6 persen, bandara dan pelabuhan mencapai 76,6 persen, jembatan dan jalan mencapai 60,7 persen," kata Koordinator Survei Ahli LIPI Esty Ekawati di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Selain pandangan tersebut, Esty juga mengatakan ahli juga menilai bahwa pembangunan infrastruktur belum memperbaiki pendapatan masyarakat. Sebanyak 53,80 persen ahli menilai bahwa disparitas harga antar wilayah juga masih buruk.
"Mereka menyatakan itu semua belum membawa dampak, sehingga mungkin ada benarnya jika ada yang banyak mempertanyakan untuk siapa pembangunan infrasuktur ini," kata Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Firman Noor.
Walaupun ada pelbagai macam masalah di balik infrastruktur, jutaan pemudik macam Tri bisa jadi tetap menikmati perjalanan mudiknya ke kampung halaman. Dan kegembiraan, mungkin saja tetap berada di hatinya.
[Gambas:Video CNN] (asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK