ANALISIS
Masa Keemasan Emiten Konstruksi Memudar
Dinda Audriene | CNN Indonesia
Jumat, 24 Agu 2018 17:31 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Masa kejayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor konstruksi agaknya mulai memudar pada pertengahan tahun Anjing Bumi ini. Terbukti, realisasi kinerja keuangan tiga dari empat BUMN karya yang melantai di bursa saham menunjukkan perlambatan.
Dari empat kontraktor pelat merah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), hanya PT Adhi Karya Tbk (ADHI) yang belum mempublikasikan laporan keuangannya hingga kini. Sisanya, PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP).
Jika dilihat, tiga emiten lain kompak membukukan pertumbuhan pendapatan, tapi tidak untuk laba bersih. Keuntungan PTPP justru menurun pada semester I 2018.
Laba bersih PTPP sepanjang semester pertama 2018 tercatat merosot 16,2 persen menjadi Rp479,75 miliar, dibanding posisi semester I 2017 yang mencapai Rp572,54 miliar. Padahal, keuntungan PTPP pertengahan tahun lalu melonjak 61,12 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya hanya Rp355,34 miliar.
PTPP hanya meraup pendapatan sebesar Rp9,5 triliun pada semester I 2018 atau naik 16,99 persen dari Rp8,12 triliun. Angka itu lebih rendah dari pertumbuhan pendapatan periode lalu 25,5 persen.
Waskita Karya dan Wijaya Karya sedikit lebih beruntung dari PTPP karena kinerja keuangannya meningkat, baik dari pendapatan maupun laba bersihnya.
Khusus untuk Waskita Karya, pertumbuhan laba bersih semester pertama melambung 133,59 persen, sedangkan tingkat pertumbuhan laba bersih semester I 2017 sebesar 118,65 persen.
Sayangnya, di tengah kenaikan pertumbuhan itu jumlah pertumbuhan pendapatan Waskita Karya menurun menjadi hanya 47,29 persen dari tingkat kenaikan pendapatan perusahaan pada semester I 2017 yang mencapai 92,33 persen.
Pendapatan dan laba bersih Wijaya Karya tak terlalu ciamik seperti semester I 2017 kemarin. Pendapatan perusahaan hanya menanjak 36,81 persen dan laba bersih sebesar 30 persen.
Bila disandingkan dengan kinerja tahun lalu, pendapatan Wijaya Karya mendaki 57,21 persen dan laba bersih naik 59,24 persen.
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Ki Syahgolang Permata masih enggan membocorkan raihan pendapatan dan laba bersih perusahaan hingga akhir Juni 2018.
"Sedang proses audit," ujar Ki Syahgolang kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/8).
Sesuai Konsensus Pasar
Walaupun mayoritas emiten tak berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan pendapatan dan laba bersihnya pada pertengahan tahun ini, tetapi sejumlah analis efek berpendapat realisasi kinerja tiga BUMN karya tersebut masih sesuai konsensus pelaku pasar.
"Pasar sudah melihat pertumbuhan 2018 mengecil, pasar sudah berpikir rasional," kata Kepala Riset Koneksi Kapital Alfred Nainggolan.
Bagaimana tidak? Alfred mengatakan jumlah proyek pemerintah yang bisa digarap oleh BUMN karya kini semakin berkurang dibandingkan dengan 2016 dan 2017.
"Sebagai jasa konstruksi untuk kejar angka yang sama seperti 2017 tidak bisa. Makanya sulit mengharapkan pertumbuhan yang konsisten pada tahun ini," jelas Alfred.
Di sisi lain, Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee menjelaskan jumlah proyek infrastruktur umumnya semakin dikit bila mendekati tahun pemilihan presiden (Pilpres).
Seperti diketahui, pesta demokrasi kembali digelar pada April 2019 karena masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla akan berakhir tahun depan.
"Nilai kontrak baru jadinya tidak naik signifikan," terang Hans Kwee.
Arus Kas Aman
Kendati pertumbuhan pendapatan laba bersih turun, Hans Kwee justru menilai kondisi ini memberikan dampak positif bagi BUMN karya.
Arus kas yang selama ini membelenggu perusahaan konstruksi bisa sedikit teratasi untuk ke depannya. Maklum, arus kas operasional keempat emiten BUMN karya ini masih tercatat negatif.
Tercatat, arus kas operasional Waskita Karya hingga Juni 2018 minus Rp3,03 triliun, Wijaya Karya minus Rp3,48 triliun, dan PTPP minus Rp2,53 triliun. Sementara, pada semester I 2017 arus kas operasional Adhi Karya minus Rp2,21 triliun.
"Kalau proyek banyak, anggaran mereka semakin negatif. Kalau proyek berkurang kan arus kas operasional bisa nafas dulu," tutur Hans Kwee.
Sementara, Alfred menjelaskan perusahaan konstruksi seringkali menggunakan kas internal untuk mengerjalan proyek infrastruktur sebelum mendapatkan pembayaran penuh dari kliennya. Nantinya, perusahaan baru akan mendapatkan pembayaran utuh ketika proyek selesai dibangun.
"Jadi arus kas negatif pada BUMN karya itu karena mereka sudah mengerjakan proyek tapi menggunakan biaya operasional mereka," jelas Alfred.
Terkait penambahan anggaran infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, Alfred menilai tak terlalu berpengaruh positif pada kinerja atau saham emiten konstruksi.
"Karena tidak semua anggaran itu juga akan diberikan ke BUMN karya, bisa juga ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," ujar Alfred.
Mayoritas proyek yang berada di bawah Kementerian PUPR, sambung Alfred, biasanya memiliki nilai proyek kecil sehingga diberikan kepada perusahaan konstruksi swasta yang tercatat di BEI ataupun perusahaan tertutup.
"Kalau yang di bawah Rp100 miliar sudah jarang dikerjakan emiten tercatat di BEI," tandas Alfred.
Mengutip data RAPBN 2019, pemerintah menaikkan anggaran infrastruktur untuk tahun depan sebesar 2,4 persen menjadi Rp420,5 triliun dari tahun ini sebesar Rp410,4 triliun. (lav/bir)
Dari empat kontraktor pelat merah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), hanya PT Adhi Karya Tbk (ADHI) yang belum mempublikasikan laporan keuangannya hingga kini. Sisanya, PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP).
Jika dilihat, tiga emiten lain kompak membukukan pertumbuhan pendapatan, tapi tidak untuk laba bersih. Keuntungan PTPP justru menurun pada semester I 2018.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PTPP hanya meraup pendapatan sebesar Rp9,5 triliun pada semester I 2018 atau naik 16,99 persen dari Rp8,12 triliun. Angka itu lebih rendah dari pertumbuhan pendapatan periode lalu 25,5 persen.
Khusus untuk Waskita Karya, pertumbuhan laba bersih semester pertama melambung 133,59 persen, sedangkan tingkat pertumbuhan laba bersih semester I 2017 sebesar 118,65 persen.
Sayangnya, di tengah kenaikan pertumbuhan itu jumlah pertumbuhan pendapatan Waskita Karya menurun menjadi hanya 47,29 persen dari tingkat kenaikan pendapatan perusahaan pada semester I 2017 yang mencapai 92,33 persen.
Pendapatan dan laba bersih Wijaya Karya tak terlalu ciamik seperti semester I 2017 kemarin. Pendapatan perusahaan hanya menanjak 36,81 persen dan laba bersih sebesar 30 persen.
Bila disandingkan dengan kinerja tahun lalu, pendapatan Wijaya Karya mendaki 57,21 persen dan laba bersih naik 59,24 persen.
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Ki Syahgolang Permata masih enggan membocorkan raihan pendapatan dan laba bersih perusahaan hingga akhir Juni 2018.
"Sedang proses audit," ujar Ki Syahgolang kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/8).
Sesuai Konsensus Pasar
Walaupun mayoritas emiten tak berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan pendapatan dan laba bersihnya pada pertengahan tahun ini, tetapi sejumlah analis efek berpendapat realisasi kinerja tiga BUMN karya tersebut masih sesuai konsensus pelaku pasar.
"Pasar sudah melihat pertumbuhan 2018 mengecil, pasar sudah berpikir rasional," kata Kepala Riset Koneksi Kapital Alfred Nainggolan.
Bagaimana tidak? Alfred mengatakan jumlah proyek pemerintah yang bisa digarap oleh BUMN karya kini semakin berkurang dibandingkan dengan 2016 dan 2017.
"Sebagai jasa konstruksi untuk kejar angka yang sama seperti 2017 tidak bisa. Makanya sulit mengharapkan pertumbuhan yang konsisten pada tahun ini," jelas Alfred.
Di sisi lain, Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee menjelaskan jumlah proyek infrastruktur umumnya semakin dikit bila mendekati tahun pemilihan presiden (Pilpres).
Seperti diketahui, pesta demokrasi kembali digelar pada April 2019 karena masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla akan berakhir tahun depan.
"Nilai kontrak baru jadinya tidak naik signifikan," terang Hans Kwee.
Arus Kas Aman
Kendati pertumbuhan pendapatan laba bersih turun, Hans Kwee justru menilai kondisi ini memberikan dampak positif bagi BUMN karya.
Arus kas yang selama ini membelenggu perusahaan konstruksi bisa sedikit teratasi untuk ke depannya. Maklum, arus kas operasional keempat emiten BUMN karya ini masih tercatat negatif.
Tercatat, arus kas operasional Waskita Karya hingga Juni 2018 minus Rp3,03 triliun, Wijaya Karya minus Rp3,48 triliun, dan PTPP minus Rp2,53 triliun. Sementara, pada semester I 2017 arus kas operasional Adhi Karya minus Rp2,21 triliun.
 Laporan keuangan BUMN Konstruksi. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi). |
"Kalau proyek banyak, anggaran mereka semakin negatif. Kalau proyek berkurang kan arus kas operasional bisa nafas dulu," tutur Hans Kwee.
Sementara, Alfred menjelaskan perusahaan konstruksi seringkali menggunakan kas internal untuk mengerjalan proyek infrastruktur sebelum mendapatkan pembayaran penuh dari kliennya. Nantinya, perusahaan baru akan mendapatkan pembayaran utuh ketika proyek selesai dibangun.
"Jadi arus kas negatif pada BUMN karya itu karena mereka sudah mengerjakan proyek tapi menggunakan biaya operasional mereka," jelas Alfred.
Terkait penambahan anggaran infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, Alfred menilai tak terlalu berpengaruh positif pada kinerja atau saham emiten konstruksi.
Lihat juga:Pemerintah Belum Akan Menghemat Anggaran |
"Karena tidak semua anggaran itu juga akan diberikan ke BUMN karya, bisa juga ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," ujar Alfred.
Mayoritas proyek yang berada di bawah Kementerian PUPR, sambung Alfred, biasanya memiliki nilai proyek kecil sehingga diberikan kepada perusahaan konstruksi swasta yang tercatat di BEI ataupun perusahaan tertutup.
"Kalau yang di bawah Rp100 miliar sudah jarang dikerjakan emiten tercatat di BEI," tandas Alfred.
Mengutip data RAPBN 2019, pemerintah menaikkan anggaran infrastruktur untuk tahun depan sebesar 2,4 persen menjadi Rp420,5 triliun dari tahun ini sebesar Rp410,4 triliun. (lav/bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK