ANALISIS
Meneropong Janji Ekonomi Jokowi vs Prabowo
Galih Gumelar & Agus Triyono | CNN Indonesia
Jumat, 10 Agu 2018 17:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Teka-teki mengenai siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga dalam pesta Pemilihan Presiden 2019 mendatang terjawab. Kamis (9/8), dua pasangan resmi mengumumkan keikutsertaannya untuk ikut serta dalam proses demokrasi tersebut.
Pasangan pertama, petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memutuskan maju dengan menggandeng Ketua Pengurus Besar (Rais 'Aam) Nahdlatul 'Ulama Ma'ruf Amin.
Pasangan kedua, Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto yang memutuskan maju dengan menggandeng Sandiaga S Uno.
Munculnya nama kedua pasangan tersebut memberikan harapan baru, salah satunya bagi kalangan dunia usaha.
Untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan bahwa harapan baru tersebut berbentuk ketenangan.
Dunia usaha berharap, hadirnya Ma'ruf Amin yang berlatar belakang tokoh agama dan masyarakat yang disegani, bisa membuat kondisi perpolitikan di dalam bisa menjadi sejuk.
Semua hiruk pikuk yang terjadi akibat politik identitas dan intoleransi sebagaimana pernah terjadi pada pemerintahan Jokowi periode pertama diharapkan bisa diredam dengan hadirnya Ma'ruf sehingga pemerintah bisa fokus kerja dalam membangun bangsa.
Sementara itu untuk pasangan Prabowo Subianto- Sandiaga Uno, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengatakan harapan datang dari komitmen pasangan tersebut untuk menjadikan ekonomi Indonesia mandiri.
"Sudah segaris dan melengkapi, Jokowi sudah membenahi, Prabowo langsung ke jantung masalah ekonomi," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/10).
Direktur Penelitian CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan bahwa butuh waktu untuk melihat apakah harapan baru tersebut benar-benar bisa terwujud atau tidak.
Pasalnya, terkadang saat menjelang kampanye atau pemilihan presiden, calon memang memberikan banyak angin segar. Ambil contoh untuk masalah kemandirian bangsa.
Presiden Joko Widodo saat kampanye dan dalam Program Nawa Citanya punya janji akan membawa Indonesia berswasembada pangan dalam tiga tahun pemerintahannya.
Jokowi juga menyatakan akan menghentikan impor pangan kalau terpilih menjadi presiden. Tapi realitanya, sampai sekarang Jokowi belum mampu mewujudkan janjinya.
Keran impor pangan saat ini masih dibuka. Untuk beras misalnya, gambaran jelas soal impor masih terlihat dari keluarnya persetujuan impor sebanyak 1 juta ton pada awal tahun 2018 kemarin.
Faisal yakin, permasalahan yang dialami Jokowi nanti juga akan dialami oleh Prabowo. Prabowo saat ini boleh omong besar bahwa utang negara menggunung.
Prabowo juga sekarang bisa omong besar bahwa ia akan stop impor, kuasai kekayaan negara untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Tapi kalau nanti terpilih, ia akan menghadapi masalah sama dengan Jokowi.
Ia akan mengalami kesulitan dalam mengurangi impor, mengerem utang, menguasai kekayaan negara untuk benar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Kepala Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih mengatakan tidak mudah untuk mewujudkan janji. Untuk utang misalnya, Prabowo bisa saja ketika terpilih langsung memutuskan untuk menghentikan utang.
Tapi kalau ia kemudian tidak punya terobosan untuk mencari pembiayaan guna membiayai pendanaan pembangunan dan menggerakkan roda ekonomi, itu bisa menimbulkan risiko.
Ekonomi bisa seret. "Karena tidak utang, anggaran dipangkas sesuai penerimaan, pembangunan melambat bisa sampai ke bawah 5 persen," katanya.
Kondisi yang sama juga harus dicatat oleh Jokowi.
Walaupun saat ini kalangan dunia usaha berharap setelah menggandeng Ma'ruf Amin, ia akan bisa fokus kerja dalam menata ekonomi, dunia usaha tetap berharap Jokowi tidak terbelenggu oleh sandera politik dari pengusungnya.
Maklum saja, pada pencalonan kali ini Jokowi memang mendapat dukungan dari delapan partai. Hariyadi khawatir, dukungan besar tersebut akan membuat kabinet Jokowi nantinya diisi oleh orang yang tidak kompeten.
Ekonomi Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan bahwa banyak masalah yang harus dilakukan oleh pasangan calon presiden agar harapan baru tersebut nantinya bisa benar-benar terwujud.
Pertama, membuat rencana kerja jelas dan berhenti mengeluarkan wacana serta jargon tak jelas.
Rencana tersebut ditunggu oleh pelaku usaha dan masyarakat. Dari rencana kerja tersebut akan terlihat langkah konkrit, jelas dan terukur yang bisa dilakukan oleh para calon untuk membuat ekonomi Indonesia makin maju.
Bhima mengatakan langkah konkrit tersebut diperlukan karena saat ini kondisi ekonomi dalam negeri mendapatkan tekanan. Kenaikan harga barang modal, bahan baku produksi serta barang konsumsi akibat depresiasi nilai tukar rupiah akan semakin terasa dalam beberapa waktu ke depan.
Tekanan juga datang dari kondisi ekonomi global yang tidak menentu. "Itu yang ditunggu pelaku usaha," katanya.
(agt)
Pasangan pertama, petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memutuskan maju dengan menggandeng Ketua Pengurus Besar (Rais 'Aam) Nahdlatul 'Ulama Ma'ruf Amin.
Pasangan kedua, Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto yang memutuskan maju dengan menggandeng Sandiaga S Uno.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan bahwa harapan baru tersebut berbentuk ketenangan.
Semua hiruk pikuk yang terjadi akibat politik identitas dan intoleransi sebagaimana pernah terjadi pada pemerintahan Jokowi periode pertama diharapkan bisa diredam dengan hadirnya Ma'ruf sehingga pemerintah bisa fokus kerja dalam membangun bangsa.
Sementara itu untuk pasangan Prabowo Subianto- Sandiaga Uno, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengatakan harapan datang dari komitmen pasangan tersebut untuk menjadikan ekonomi Indonesia mandiri.
"Sudah segaris dan melengkapi, Jokowi sudah membenahi, Prabowo langsung ke jantung masalah ekonomi," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/10).
Direktur Penelitian CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan bahwa butuh waktu untuk melihat apakah harapan baru tersebut benar-benar bisa terwujud atau tidak.
Pasalnya, terkadang saat menjelang kampanye atau pemilihan presiden, calon memang memberikan banyak angin segar. Ambil contoh untuk masalah kemandirian bangsa.
Presiden Joko Widodo saat kampanye dan dalam Program Nawa Citanya punya janji akan membawa Indonesia berswasembada pangan dalam tiga tahun pemerintahannya.
Jokowi juga menyatakan akan menghentikan impor pangan kalau terpilih menjadi presiden. Tapi realitanya, sampai sekarang Jokowi belum mampu mewujudkan janjinya.
Keran impor pangan saat ini masih dibuka. Untuk beras misalnya, gambaran jelas soal impor masih terlihat dari keluarnya persetujuan impor sebanyak 1 juta ton pada awal tahun 2018 kemarin.
Faisal yakin, permasalahan yang dialami Jokowi nanti juga akan dialami oleh Prabowo. Prabowo saat ini boleh omong besar bahwa utang negara menggunung.
Prabowo juga sekarang bisa omong besar bahwa ia akan stop impor, kuasai kekayaan negara untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Tapi kalau nanti terpilih, ia akan menghadapi masalah sama dengan Jokowi.
Ia akan mengalami kesulitan dalam mengurangi impor, mengerem utang, menguasai kekayaan negara untuk benar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Kepala Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih mengatakan tidak mudah untuk mewujudkan janji. Untuk utang misalnya, Prabowo bisa saja ketika terpilih langsung memutuskan untuk menghentikan utang.
Tapi kalau ia kemudian tidak punya terobosan untuk mencari pembiayaan guna membiayai pendanaan pembangunan dan menggerakkan roda ekonomi, itu bisa menimbulkan risiko.
Ekonomi bisa seret. "Karena tidak utang, anggaran dipangkas sesuai penerimaan, pembangunan melambat bisa sampai ke bawah 5 persen," katanya.
Kondisi yang sama juga harus dicatat oleh Jokowi.
Walaupun saat ini kalangan dunia usaha berharap setelah menggandeng Ma'ruf Amin, ia akan bisa fokus kerja dalam menata ekonomi, dunia usaha tetap berharap Jokowi tidak terbelenggu oleh sandera politik dari pengusungnya.
Maklum saja, pada pencalonan kali ini Jokowi memang mendapat dukungan dari delapan partai. Hariyadi khawatir, dukungan besar tersebut akan membuat kabinet Jokowi nantinya diisi oleh orang yang tidak kompeten.
Ekonomi Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan bahwa banyak masalah yang harus dilakukan oleh pasangan calon presiden agar harapan baru tersebut nantinya bisa benar-benar terwujud.
Pertama, membuat rencana kerja jelas dan berhenti mengeluarkan wacana serta jargon tak jelas.
Rencana tersebut ditunggu oleh pelaku usaha dan masyarakat. Dari rencana kerja tersebut akan terlihat langkah konkrit, jelas dan terukur yang bisa dilakukan oleh para calon untuk membuat ekonomi Indonesia makin maju.
Bhima mengatakan langkah konkrit tersebut diperlukan karena saat ini kondisi ekonomi dalam negeri mendapatkan tekanan. Kenaikan harga barang modal, bahan baku produksi serta barang konsumsi akibat depresiasi nilai tukar rupiah akan semakin terasa dalam beberapa waktu ke depan.
Tekanan juga datang dari kondisi ekonomi global yang tidak menentu. "Itu yang ditunggu pelaku usaha," katanya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK