Komisaris Minta Menteri Rini Tak Gonta-ganti Dirut Pertamina
Yuli Yanna Fauzie | CNN Indonesia
Rabu, 29 Agu 2018 20:07 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Tanri Abeng meminta pemerintah tak rajin gonta-ganti pucuk pimpinan BUMN migas tersebut. Dalam empat tahun terakhir, Pertamina sudah tiga kali berganti direktur utama.
Terakhir, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno resmi mengangkat Nicke sebagai nahkoda baru Pertamina yang sebelumnya menjabat sebagai Plt dirut.
Menurut Abeng, pergantian yang terlalu sering pada pucuk pimpinan membuat Pertamina sulit fokus mengembangkan bisnis. Padahal, perseroan dihadapkan pada persaingan yang ketat dengan sesama perusahaan minyak lain dan setumpuk pekerjaan rumah.
Ia bahkan menilai perusahaan pelat merah itu sudah ketinggalan seperempat abad dari pesaingnya. Hal ini, antara lain terlihat dari sisi hulu, di mana cadangan minyak Pertamina tidak pernah mencukupi.
"Ini karena kilang tidak pernah dibangun. Selain itu, SDM juga terabaikan," ujar Abeng di Jakarta, Rabu (29/8).
Untuk itu, ia berharap Rini memberi waktu yang cukup lama bagi Nicke untuk membuktikan kinerjanya. Sebab, menurut Abeng, sosok Nicke cukup mumpuni dan bisa diandalkan untuk memimpin Pertamina ke depan.
"Kami sudah mengamati beliau (Nicke), paling tidak dalam empat bulan melaksanakan tugas. Menurut saya, dia mampu dan recommend (cocok direkomendasikan). Saya berani tanggung jawab untuk itu," pungkasnya.
Sementara itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebut pergantian direktur utama pada Pertamina merupakan hal yang lumrah. Pergantian dirut disebut perlu dilakukan guna mencari sosok terbaik pemimpin perusahaan migas tersebut.
Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan sesuai Undang-undang (UU), periode jabatan direksi Pertamina memang berlaku selama lima tahun. Namun, evaluasi dan pergantian tetap dapat dilakukan jika memang dibutuhkan.
"Kalau bicara perusahaan publik, itu wajar saja berganti. Ini sebenarnya tidak hanya Pertamina, kami lakukan di BUMN lain dalam rangka restrukturisasi," ungkap dia.
Lebih lanjut, ia bilang, pergantian bos Pertamina sudah melewati tahap evaluasi dan penyeleksian yang ketat sesuai dengan standar assessment audit dan goods corporate goverment. Selain itu, penyeleksian calon bos juga sudah cukup jeli melihat potensi yang ada.
"Kami di BUMN itu punya talent pool dari semua perusahaan dan direksi yang ada (di BUMN). Itu kami lihat semua kok," katanya.
Di sisi lain, pergantian bos BUMN, katanya, tidak semata-mata karena direktur tersebut tidak bisa mencapai target dan kinerja yang baik. Justru, beberapa kali pemerintah mencopot talenta terbaik dari satu BUMN untuk dimasukkan ke BUMN lainnya dalam rangka restrukturisasi.
"Walau sudah baik, tapi misalnya tempat lain lebih membutuhkan, itu tidak menutup kemungkinan dia bisa ke sana," ujarnya. (agi)
Terakhir, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno resmi mengangkat Nicke sebagai nahkoda baru Pertamina yang sebelumnya menjabat sebagai Plt dirut.
Menurut Abeng, pergantian yang terlalu sering pada pucuk pimpinan membuat Pertamina sulit fokus mengembangkan bisnis. Padahal, perseroan dihadapkan pada persaingan yang ketat dengan sesama perusahaan minyak lain dan setumpuk pekerjaan rumah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini karena kilang tidak pernah dibangun. Selain itu, SDM juga terabaikan," ujar Abeng di Jakarta, Rabu (29/8).
Untuk itu, ia berharap Rini memberi waktu yang cukup lama bagi Nicke untuk membuktikan kinerjanya. Sebab, menurut Abeng, sosok Nicke cukup mumpuni dan bisa diandalkan untuk memimpin Pertamina ke depan.
"Kami sudah mengamati beliau (Nicke), paling tidak dalam empat bulan melaksanakan tugas. Menurut saya, dia mampu dan recommend (cocok direkomendasikan). Saya berani tanggung jawab untuk itu," pungkasnya.
Sementara itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebut pergantian direktur utama pada Pertamina merupakan hal yang lumrah. Pergantian dirut disebut perlu dilakukan guna mencari sosok terbaik pemimpin perusahaan migas tersebut.
Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan sesuai Undang-undang (UU), periode jabatan direksi Pertamina memang berlaku selama lima tahun. Namun, evaluasi dan pergantian tetap dapat dilakukan jika memang dibutuhkan.
"Kalau bicara perusahaan publik, itu wajar saja berganti. Ini sebenarnya tidak hanya Pertamina, kami lakukan di BUMN lain dalam rangka restrukturisasi," ungkap dia.
Lebih lanjut, ia bilang, pergantian bos Pertamina sudah melewati tahap evaluasi dan penyeleksian yang ketat sesuai dengan standar assessment audit dan goods corporate goverment. Selain itu, penyeleksian calon bos juga sudah cukup jeli melihat potensi yang ada.
"Kami di BUMN itu punya talent pool dari semua perusahaan dan direksi yang ada (di BUMN). Itu kami lihat semua kok," katanya.
Di sisi lain, pergantian bos BUMN, katanya, tidak semata-mata karena direktur tersebut tidak bisa mencapai target dan kinerja yang baik. Justru, beberapa kali pemerintah mencopot talenta terbaik dari satu BUMN untuk dimasukkan ke BUMN lainnya dalam rangka restrukturisasi.
"Walau sudah baik, tapi misalnya tempat lain lebih membutuhkan, itu tidak menutup kemungkinan dia bisa ke sana," ujarnya. (agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK