Australia Minat Bangun Perguruan Tinggi dan Rumah Sakit di RI

Dinda Audriene | CNN Indonesia
Sabtu, 01 Sep 2018 08:55 WIB
Rencana penanaman modal Australia di bidang pendidikan dan kesehatan tetap akan mengacu pada ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI) di Tanah Air.
Presiden Joko Widodo menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Australia Scott Morrison MP di Kompleks Istana Bogor siang ini. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengatakan Australia berpeluang meningkatkan investasinya di bidang pendidikan dan kesehatan di Indonesia selepas ditekennya perjanjian kerja sama komprehensif antara Indonesia dan Australia (Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement/ IA CEPA) pada November mendatang.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan Australia berencana berinvestasi dibidang pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Dengan pembukaan perguruan tinggi asing di Indonesia, ia berharap calon mahasiswa dapat memperoleh kualitas pendidikan yang sama dengan Australia.

"Sekarang persoalannya kami hitung, berapa puluh ribu mahasiswa Indonesia di sana? Kalau mahasiswa menempuh pendidikan di sini, tentu ada penghematan devisa yang cukup besar," jelas Enggartiasto di Istana Bogor, Jumat (31/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Sementara itu, di bidang kesehatan, Australia bisa merealisasikan investasi dalam bentuk rumah sakit dan klinik. Meski demikian, investasi ini disebut tetap akan terkontrol. Penanaman modal di dua sektor itu pun tetap mengacu pada ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI) di Indonesia.

Adapun saat ini, ketentuan DNI tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016. Sesuai beleid itu, maksimal kepemilikan asing di dalam investasi rumah sakit dibatasi maksimal 67 persen. Sementara itu, untuk sektor pendidikan tinggi, kepemiikan asing diatur sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

Menurut UU tersebut, asing boleh membuka perguruan tinggi di Indonesia asal memperoleh izin pemerintah, berprinsip nirlaba, bekerja sama dengan perguruan tinggi Indonesia atas izin Pemerintah, dan mengutamakan dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.

"Tetap mengacu pada DNI, tapi tetap nanti akan dituangkan di dalam dokumen perjanjian (IA CEPA) secara utuh," jelas dia.


Finalisasi IA CEPA menemui titik terang setelah Perdana Menteri Australia Scott Morrisson melawat Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jumat (31/8). Jokowi bilang, IA CEPA perlu segera ditindaklanjuti lantaran saling menguntungkan kedua belah pihak.

"Australia merupakan salah satu mitra penitng indonesia di kawasan, australia juga merupakan salah satu mitra penting bagi Asia Tenggara," ujar Jokowi.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa realisasi investasi Australia di Indonesia mencapai US$295,5 juta atau hanya 1,94 persen dari total PMA sebesar US$15,27 miliar sepanjang semester I 2018. (agi)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER