Urusan Listrik 'Gelap', PLN Diminta Melantai di Bursa
Tim | CNN Indonesia
Senin, 17 Sep 2018 08:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Institute for Energy Economics and Financial Anlysis (IEEFA) menyarankan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai salah satu cara mengatasi masalah inefisiensi yang dihadapi sektor kelistrikan di Tanah Air.
Laporan yang dirilis IEEFA menyebut kurangnya transparansi menjadi salah satu masalah dalam sektor kelistrikan di Indonesia. Kondisi ini membuat kondisi yang tidak seimbang bagi perusahaan-perusahaan yang ingin masuk ke sektor tersebut.
"Data yang terverifikasi sangat sulit ditemukan, terutama terlihat dalam data yang dipakai untuk menghitung angka yang paling berpengaruh di sektor ini yakni biaya pokok produksi PLN," ujar Analis IEEFA Elrika Hambadi dalam laporan tersebut, dikutip Minggu (16/9).
Kondisi ini, menurut dia, menimbulkan pertanyaan besar atas seluruh kegiatan produksi PLN. Selain masalah biaya produksi, sistem pengadaan PLN juga menjadi masalah kedua yang membayangi kurang transparannya BUMN listrik ini.
"PLN telah beberapa kali melakukan penunjukan langsung dan pemilihan langsung bagi beberapa pembangkit mulut tambang dan pembangkit tenaga uap," terang dia.
Proses lelang perusahaan setrum ini bahkan juga dinilai masih kurang transpara meski didesain agar terbuka. "Berdasarkan keluhan beberapa IPP (perusahaan penyedia listrik swasta) yang pernah mengikuti lelang, hasil tender terkadang membingungkan dan tidak transparan," jelas dia.
Untuk itu, salah satu rekomendasi yang diberikan IEEFA adalah dengan mendorong BUMN listrik tersebut sebagai perusahaan terbuka. Dengan menjadi perusahaan publik, PLN dinilai mau tak mau harus lebih transparan dan efisien karena dimonitor oleh pemegang saham.
"Mengingat keputusan Mahkamah Konstitusi, opsi ini mungkin menjadi yang paling akhir untuk dipertimbangkan. Namun tetap bisa menjadi opsi apabila pemerintah tetap sebagai pemegang saham terbesar di PLN," jelas dia.
Ia mencontohkan apa yang dilakukan pemerintah kepada PT. Bank Mandiri Tbk di sektor perbankan dan PT Wijaya Karya Tbk di sektor konstruksi. Meski demikian, ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan untuk menjadi perusahaan publik karena tidak berarti akan langsung memberikan perubahan.
"Selain memberi tekanan agar lebih transparan, perusahaan publik biasanya fokus untuk mendatangkan keuntungan serta pembagian dividen. Hal ini dapat meningkatkan tarif menjadi lebih tinggi bagi konsumen," ungkapnya. (asa)
Laporan yang dirilis IEEFA menyebut kurangnya transparansi menjadi salah satu masalah dalam sektor kelistrikan di Indonesia. Kondisi ini membuat kondisi yang tidak seimbang bagi perusahaan-perusahaan yang ingin masuk ke sektor tersebut.
"Data yang terverifikasi sangat sulit ditemukan, terutama terlihat dalam data yang dipakai untuk menghitung angka yang paling berpengaruh di sektor ini yakni biaya pokok produksi PLN," ujar Analis IEEFA Elrika Hambadi dalam laporan tersebut, dikutip Minggu (16/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"PLN telah beberapa kali melakukan penunjukan langsung dan pemilihan langsung bagi beberapa pembangkit mulut tambang dan pembangkit tenaga uap," terang dia.
Untuk itu, salah satu rekomendasi yang diberikan IEEFA adalah dengan mendorong BUMN listrik tersebut sebagai perusahaan terbuka. Dengan menjadi perusahaan publik, PLN dinilai mau tak mau harus lebih transparan dan efisien karena dimonitor oleh pemegang saham.
"Mengingat keputusan Mahkamah Konstitusi, opsi ini mungkin menjadi yang paling akhir untuk dipertimbangkan. Namun tetap bisa menjadi opsi apabila pemerintah tetap sebagai pemegang saham terbesar di PLN," jelas dia.
Ia mencontohkan apa yang dilakukan pemerintah kepada PT. Bank Mandiri Tbk di sektor perbankan dan PT Wijaya Karya Tbk di sektor konstruksi. Meski demikian, ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan untuk menjadi perusahaan publik karena tidak berarti akan langsung memberikan perubahan.
"Selain memberi tekanan agar lebih transparan, perusahaan publik biasanya fokus untuk mendatangkan keuntungan serta pembagian dividen. Hal ini dapat meningkatkan tarif menjadi lebih tinggi bagi konsumen," ungkapnya. (asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK