PLN Sebut Penundaan Proyek Listrik Berlaku pada PLTU dan PLTG

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Jumat, 07/09/2018 12:49 WIB
PLN Sebut Penundaan Proyek Listrik Berlaku pada PLTU dan PLTG Ilustrasi PLTG. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- PT PLN (Persero) mengaku penundaan proyek ketenagalistrikan berkapasitas 15.200 Megawatt (MW) tidak akan menyentuh pembangkit listrik yang menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT). Penundaan hanya dilakukan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).

Direktur Perencanaan Korporat PLN Syofvi Felienty Roekman mengatakan permintaan untuk tidak mengganggu gugat proyek EBT ini dilontarkan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Ini demi mencapai target penggunaan EBT sebesar 23 persen di dalam bauran energi 2025 mendatang, di mana kapasitas pembangkit EBT di tahun itu bisa mencapai 14.252 MW.

"Sudah disebut bahwa EBT tidak boleh mundur, sehingga kemungkinan yang banyak bergeser adalah PLTU dan PLTG," jelas Syofvi di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kamis (6/9).



Syofvi mengaku pihaknya masih merinci proyek-proyek PLTU dan PLTG yang sekiranya akan ditunda. Sesuai 'titah' Kementerian ESDM, penundaan proyek rencananya bakal dilakukan dua hingga tujuh tahun dari tenggat seharusnya 2019.

Di sisi lain, ia mengaku PLTU dan PLTG memiliki kapasitas yang cukup besar sehingga ada kemungkinan penundaan proyek ini berdampak pada cadangan daya (reserve margin) sistem ketenagalistrikan di beberapa daerah. Dari simulasi awal, ia menyebut bahwa reserve margin sebagian daerah masih mumpuni, tetapi ada sebagian yang bakal memburuk. Adapun, batas aman reserve margin yang dimaksud adalah 30 persen dari kapasitas listrik terpasang di wilayah tersebut.

"Kalau di Pulau Jawa memang cukup, tapi kan kami juga perlu melihat beberapa tahun ke depan, misal 10 tahun mendatang. Dan juga kami akan lihat permintaan listrik di masa-masa itu," papar dia.

Meski demikian, Syofvi belum tahu apakah PLN akan mengubah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018 hingga 2027 mendatang. "Tapi kan memang setiap tahun RUPTL direvisi," pungkas dia.


Kementerian ESDM sebelumnya memutuskan untuk menunda pengerjaan sejumlah proyek bagian megaproyek 35 ribu MW. Proyek yang akan ditunda adalah proyek-proyek yang belum memasuki tahap pemenuhan kewajiban pembiayaan (financial closing). Total kapasitasnya mencapai 15.200 MW dengan investasi berkisar US$24 miliar hingga US$25 miliar.

Dengan pergeseran proyek ini, tekanan untuk pengadaan barang impor demi kepentingan proyek pembangkit listrik bisa berkurang sekitar US$8 miliar hingga US$10 miliar. Saat ini, rata-rata Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) proyek pembangkit listrik ada di kisaran 20 hingga 40 persen.

Penundaan proyek listrik merupakan bagian dari upaya pemerintah menekan impor guna menjaga nilai tukar rupiah. Selain menunda proyek listrik, pemerintah juga membatasi impor pada 1.147 jenis barang melalui kenaikan Pajak Penghasilan (PPh).
(agi/agi)