Buwas: Mantan Bos Bulog Jangan Jadi Pengkhianat Bangsa
Tim | CNN Indonesia
Rabu, 19 Sep 2018 10:37 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menuturkan mantan bos Bulog untuk tidak menjadi pengkhianat bangsa terkait dengan persoalan izin impor beras. Menurut dia, impor beras seharusnya dilakukan dengan perhitungan.
"Hari ini ada yang menyampaikan kalau Bulog itu harus impor, dia tidak mengerti. Ironisnya, ini mantan orang Bulog. Jangan jadi pengkhianat bangsa ini, darimana perhitungan itu?" ujarnya di Kantor Perum Bulog, Rabu (19/9).
Lebih lanjut ia mengaku izin impor dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Artinya, apabila tidak dibutuhkan, impor tidak perlu dilakukan.
"Saya baru tahu hari ini, kenapa beras impor tidak bisa keluar. Bagaimana mau keluar, orang tidak butuh, ya kenapa harus dikeluarkan?" imbuhnya.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menegaskan impor beras akan tetap dilakukan, meski ada suara berbeda dari Bulog.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan impor beras tetap berjalan sesuai keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat koordinasi di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebanyak 2 juta ton hingga akhir tahun ini.
Hal ini juga ditandai dengan Persetujuan Impor (PI) yang telah dikeluarkan oleh kementeriannya. "Tetap berjalan. Buktinya PI-nya tidak saya cabut," imbuh Oke.
Pekan lalu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan keputusan impor beras bukan kewenangannya sendiri. Izin tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil rapat bersama antar kementerian dan lembaga yang berwenang di bawah koordinasi kantor Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.
Menurut Enggar, perdebatan soal kebutuhan impor beras di tingkat pemerintah sebenarnya sudah menyeruak sejak Juli 2017. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ketika itu sudah mengingatkannya untuk mengimpor beras, lantaran membaca situasi kemungkinan kekurangan stok beras di gudang Bulog.
"Waktu itu saya bilang ke Pak JK, masih oke pak (tak perlu impor). Sampai saya ceritakan berulang-ulang, Agustus saya masih bertahan. Kemudian, Pak JK bilang 'Eh Enggar, saya itu dulu Menperindag dan Kabulog, kamu percaya sama saya'," ungkap Enggar.
Akhirnya, menurut dia, dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, diambil keputusan terkait parameter impor Bulog.
"Ada pak Menko, ada Mentan (Menteri Pertanian), dan Bulog. Parameternya, kalau stok Bulog di bawah satu juta ton dan kenaikan di atas 10 persen, maka impor. Kami tak mau ambil risiko," terang dia.
Menurut Enggar, stok beras Bulog sejak Oktober turun tajam. Stok beras pemerintah di gudang Bulog bahkan sempat minus. Saat ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan beras sejahtera (rastra) bagi masyarakat kurang mampu. (aud/lav)
"Hari ini ada yang menyampaikan kalau Bulog itu harus impor, dia tidak mengerti. Ironisnya, ini mantan orang Bulog. Jangan jadi pengkhianat bangsa ini, darimana perhitungan itu?" ujarnya di Kantor Perum Bulog, Rabu (19/9).
Lebih lanjut ia mengaku izin impor dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Artinya, apabila tidak dibutuhkan, impor tidak perlu dilakukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menegaskan impor beras akan tetap dilakukan, meski ada suara berbeda dari Bulog.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan impor beras tetap berjalan sesuai keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat koordinasi di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebanyak 2 juta ton hingga akhir tahun ini.
Hal ini juga ditandai dengan Persetujuan Impor (PI) yang telah dikeluarkan oleh kementeriannya. "Tetap berjalan. Buktinya PI-nya tidak saya cabut," imbuh Oke.
Pekan lalu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan keputusan impor beras bukan kewenangannya sendiri. Izin tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil rapat bersama antar kementerian dan lembaga yang berwenang di bawah koordinasi kantor Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.
Menurut Enggar, perdebatan soal kebutuhan impor beras di tingkat pemerintah sebenarnya sudah menyeruak sejak Juli 2017. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ketika itu sudah mengingatkannya untuk mengimpor beras, lantaran membaca situasi kemungkinan kekurangan stok beras di gudang Bulog.
"Waktu itu saya bilang ke Pak JK, masih oke pak (tak perlu impor). Sampai saya ceritakan berulang-ulang, Agustus saya masih bertahan. Kemudian, Pak JK bilang 'Eh Enggar, saya itu dulu Menperindag dan Kabulog, kamu percaya sama saya'," ungkap Enggar.
Akhirnya, menurut dia, dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, diambil keputusan terkait parameter impor Bulog.
"Ada pak Menko, ada Mentan (Menteri Pertanian), dan Bulog. Parameternya, kalau stok Bulog di bawah satu juta ton dan kenaikan di atas 10 persen, maka impor. Kami tak mau ambil risiko," terang dia.
Menurut Enggar, stok beras Bulog sejak Oktober turun tajam. Stok beras pemerintah di gudang Bulog bahkan sempat minus. Saat ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan beras sejahtera (rastra) bagi masyarakat kurang mampu. (aud/lav)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK