
Darmin: Impor Beras Hasil Kesepakatan Kementerian dan Bulog
Tim, CNN Indonesia | Jumat, 21/09/2018 12:17 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan kebijakan impor beras sebanyak 2 juta ton pada 2018 diputuskan berdasarkan kesepakatan sejumlah kementerian dan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).
"(Impor beras) itu keputusan sama-sama. Jangan pernah mengira itu keputusan Menko (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian). Itu keputusan Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Kepala Bulog dan Menko Perekonomian," ujar Darmin di kantornya, Kamis (20/9) malam.
Karena melibatkan banyak pihak, keputusan impor beras untuk tahun ini dilakukan secara bertahap. Sebagai catatan, impor beras dua juta ton terdiri dari tahap I sebanyak 500 ribu ton, tahap II 500 ribu ton, dan tahap III 1 juta ton.
"Dari dulu juga keputusan (impor beras) itu keluar karena sepakat," tegasnya.
Terkait data produksi beras yang masih semrawut, ia enggan berkomentar. Namun, Darmin menyatakan pemerintah lebih banyak menggunakan data pergerakan harga, kondisi stok beras di Bulog, dan pengadaan di pasar induk beras di beberapa titik untuk mengevaluasi ketersediaan pasokan beras di pasar.
"Dari situ, kami akan tahu situasi (pasokan beras) agak seret atau lancar atau bagaimana," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Utama Bulog Budi Waseso bersikeras Indonesia tak memerlukan impor beras karena gudang-gudangnya masih terisi penuh.
Padahal, Kemendag telah menerbitkan izin impor beras hingga 2 juta ton karena pasokan beras di pasar dinilai menipis sejak awal tahun.
Di sisi lain, Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga meyakinkan bahwa produksi beras di Indonesia telah melampaui konsumsinya sehingga tidak perlu impor.
Hingga kini, Darmin menyebutkan impor tersebut telah terealisasi sebanyak 1,4 juta ton dan telah diterima oleh Bulog.
(sfr/lav)
"(Impor beras) itu keputusan sama-sama. Jangan pernah mengira itu keputusan Menko (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian). Itu keputusan Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Kepala Bulog dan Menko Perekonomian," ujar Darmin di kantornya, Kamis (20/9) malam.
Karena melibatkan banyak pihak, keputusan impor beras untuk tahun ini dilakukan secara bertahap. Sebagai catatan, impor beras dua juta ton terdiri dari tahap I sebanyak 500 ribu ton, tahap II 500 ribu ton, dan tahap III 1 juta ton.
"Dari dulu juga keputusan (impor beras) itu keluar karena sepakat," tegasnya.
Terkait data produksi beras yang masih semrawut, ia enggan berkomentar. Namun, Darmin menyatakan pemerintah lebih banyak menggunakan data pergerakan harga, kondisi stok beras di Bulog, dan pengadaan di pasar induk beras di beberapa titik untuk mengevaluasi ketersediaan pasokan beras di pasar.
"Dari situ, kami akan tahu situasi (pasokan beras) agak seret atau lancar atau bagaimana," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Utama Bulog Budi Waseso bersikeras Indonesia tak memerlukan impor beras karena gudang-gudangnya masih terisi penuh.
Lihat juga:Menunggu Data BPS untuk Masalah Impor Beras |
Padahal, Kemendag telah menerbitkan izin impor beras hingga 2 juta ton karena pasokan beras di pasar dinilai menipis sejak awal tahun.
Di sisi lain, Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga meyakinkan bahwa produksi beras di Indonesia telah melampaui konsumsinya sehingga tidak perlu impor.
Hingga kini, Darmin menyebutkan impor tersebut telah terealisasi sebanyak 1,4 juta ton dan telah diterima oleh Bulog.
Lihat juga:Menunggu Data BPS untuk Masalah Impor Beras |
FOKUS
Seteru Panas Impor Beras |
ARTIKEL TERKAIT

VIDEO: Budi Waseso: Indonesia Tak Perlu Impor Beras
Ekonomi 1 tahun yang lalu
Darmin Sebut Perpres Reforma Agraria Berisi Tiga Poin Penting
Ekonomi 1 tahun yang lalu
Menunggu Data BPS untuk Masalah Impor Beras
Ekonomi 1 tahun yang lalu
Kementan Klaim Kantongi Data Beras Paling 'Sah'
Ekonomi 1 tahun yang lalu
Menteri Enggar soal Impor Beras: Jangan Dibenturkan Terus
Ekonomi 1 tahun yang lalu
Saling 'Tunjuk Hidung' soal Impor Beras
Ekonomi 1 tahun yang lalu
BACA JUGA

Pakai Teknologi Nuklir, Beras Lebih Pulen dan Cepat Panen
Teknologi • 06 December 2019 06:54
Aturan IMEI Berlaku 18 April 2020, Hadang Ponsel Ilegal
Teknologi • 26 November 2019 19:41
Darmin Nasution Ditunjuk Jadi Plt Menko PMK Gantikan Puan
Nasional • 01 October 2019 15:14
Lokasi Jatuh Pesawat di Papua Diketahui, Tiga Heli Dikerahkan
Nasional • 23 September 2019 01:07
TERPOPULER

Awak Kabin Heran Istri Eks Dirut Garuda Ikut 'Jemput' Pesawat
Ekonomi • 2 jam yang lalu
Awak Kabin Buka 'Borok' Ari Askhara Selama Jadi Dirut Garuda
Ekonomi 3 jam yang lalu
Pengusaha Hotel 'Happy' Dirut Garuda Dipecat
Ekonomi 5 jam yang lalu