Darmin: Impor Beras Hasil Kesepakatan Kementerian dan Bulog

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan kebijakan impor beras sebanyak 2 juta ton pada 2018 diputuskan berdasarkan kesepakatan sejumlah kementerian dan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).

"(Impor beras) itu keputusan sama-sama. Jangan pernah mengira itu keputusan Menko (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian). Itu keputusan Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Kepala Bulog dan Menko Perekonomian," ujar Darmin di kantornya, Kamis (20/9) malam.

Karena melibatkan banyak pihak, keputusan impor beras untuk tahun ini dilakukan secara bertahap. Sebagai catatan, impor beras dua juta ton terdiri dari tahap I sebanyak 500 ribu ton, tahap II 500 ribu ton, dan tahap III 1 juta ton.

Lihat juga: Kementan Klaim Kantongi Data Beras Paling 'Sah'

"Dari dulu juga keputusan (impor beras) itu keluar karena sepakat," tegasnya.

Terkait data produksi beras yang masih semrawut, ia enggan berkomentar. Namun, Darmin menyatakan pemerintah lebih banyak menggunakan data pergerakan harga, kondisi stok beras di Bulog, dan pengadaan di pasar induk beras di beberapa titik untuk mengevaluasi ketersediaan pasokan beras di pasar.

"Dari situ, kami akan tahu situasi (pasokan beras) agak seret atau lancar atau bagaimana," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Bulog Budi Waseso bersikeras Indonesia tak memerlukan impor beras karena gudang-gudangnya masih terisi penuh.

Lihat juga: Menunggu Data BPS untuk Masalah Impor Beras

Padahal, Kemendag telah menerbitkan izin impor beras hingga 2 juta ton karena pasokan beras di pasar dinilai menipis sejak awal tahun.

Di sisi lain, Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga meyakinkan bahwa produksi beras di Indonesia telah melampaui konsumsinya sehingga tidak perlu impor.

Hingga kini, Darmin menyebutkan impor tersebut telah terealisasi sebanyak 1,4 juta ton dan telah diterima oleh Bulog.

Lihat juga: Menunggu Data BPS untuk Masalah Impor Beras

(sfr/lav)