Negara Berbasis Industri Tak Cukup Satu Periode Pemerintahan
Tim | CNN Indonesia
Selasa, 25 Sep 2018 19:56 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Transformasi ekonomi Indonesia menjadi basis sektor industri dinilai tak cukup dilakukan hanya oleh satu periode pemerintahan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro menilai upaya pembenahan sektor industri menghabiskan waktu. Terlebih, Indonesia telah berada pada periode deindustrialisasi yang prematur dengan penurunan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian nasional.
"Mencoba untuk mereformasi perekonomian Indonesia sebagai negara yang berbasis pada industri manufaktur membutuhkan waktu lebih dari lima tahun, lebih dari satu periode pemerintahan. Ini merupakan upaya jangka menengah dan panjang," ujar Bambang saat menghadiri Business Breakfast Forum Financial Club di Graha CIMB Niaga, Selasa (25/9).
Bambang mengungkapkan pemerintahan yang berjalan harus menghadapi risiko jika ingin melakukan transformasi tersebut secara berkelanjutan, mengingat di waktu bersamaan pemerintah harus menunjukkan hasil kinerja yang langsung terlihat di mata pemilih.
Menurut Bambang, Indonesia harus melakukan terobosan dalam membangun sektor manufaktur. Jika tidak, sektor manufaktur di Indonesia akan selalu dicap sebagai industri yang minim nilai tambah dan hanya mengandalkan sumber daya alam.
"Misalnya, minyak kelapa sawit itu nilai tambahnya rendah karena dari pohon sawit hanya diciptakan minyak," jelasnya.
Selain itu, sebagian besar produk Indonesia juga tidak memiliki keunikan. Akibatnya, apa yang dilakukan oleh sektor manufaktur Indonesia juga bisa dilakukan negara lain.
Untuk itu, pemerintah mendorong perusahaan manufaktur meningkatkan anggaran untuk riset dan pengembangan. Pemerintah berharap porsi anggaran untuk riset dan pengembangan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) bisa naik dari 0,08 persen pada 2015 menjadi 1,5 hingga 2 persen pada 2045.
Daya Saing Rapuh Jika Tanpa Riset
Tak hanya itu, lanjut Bambang, pengembangan ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan sektor pariwisata juga bisa diandalkan untuk menggerakkan sektor industri di Indonesia.
"Daya saing kita (Indonesia) selalu rapuh karena kita selalu khawatir apa yang negara lain lakukan jika tidak mengembangkan sektor riset dan pengembangan secara bersungguh-sungguh," jelasnya.
Dalam paparan Bambang, upaya modernisasi industri akan fokus pada zona atau klaster industri berdasarkan sumber daya utama dengan integrasi hulu dan hilir serta bernilai tambah. Sektor industri di Indonesia juga didorong menjadi bagian dari rantai pasok dunia.
Beberapa industri yang menjadi prioritas antara lain, sektor makanan dan minuman, tekstil, otomotif, kimia dan farmasi.
Guna mendorong efisiensi industri, sektor manufaktur di Indonesia perlu menerapkan industri yang pintar dan berkelanjutan. Misalnya dengan menyesuaikan revolusi industri 4.0 yang memasukkan peran digitalisasi dan teknologi di setiap sektor industri.
Bappenas memperkirakan kontribusi sektor industri terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) bisa meningkat dari 20,8 persen pada 2020 menjadi 26 persen terhadap PDB pada 2045. Dengan catatan, setiap periode pemerintah fokus menjalankan upaya pengembangan industri.
Skenarionya, pada 2016 - 2020, pemerintah yang berjalan fokus pada upaya peningkatan pilar pengembangan industri sehingga kontribusi sektor industri mencapai 20,8 persen terhadap PDB pada 2020 (20,8 persen pada 2020). Kemudian, sepanjang 2021 - 2025, pemerintah fokus pada upaya diversifikasi dan peningkatan nilai tambah (21,4 persen pada 2025). Pada 2026 - 2030, pemerintah fokus pada upaya penguatan industri canggih (22,3 persen pada 2030).
Pada 2031-2035, pemerintah fokus mendorong penciptaan ekosistem teknologi inovasi (23,4 persen pada 2035). Selanjutnya pada 2036-2040, pemerintah memperkuat adaptasi industri (24,6 persen pada 2040). Hingga akhirnya pada 2041 - 2045, Indonesia berada pada tahap penguatan keberlajutan industri sehingga kontribusi sektor industri terhadap perekonomian mencapai 26 persen terhadap PDB pada 2045. (sfr/lav)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro menilai upaya pembenahan sektor industri menghabiskan waktu. Terlebih, Indonesia telah berada pada periode deindustrialisasi yang prematur dengan penurunan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian nasional.
"Mencoba untuk mereformasi perekonomian Indonesia sebagai negara yang berbasis pada industri manufaktur membutuhkan waktu lebih dari lima tahun, lebih dari satu periode pemerintahan. Ini merupakan upaya jangka menengah dan panjang," ujar Bambang saat menghadiri Business Breakfast Forum Financial Club di Graha CIMB Niaga, Selasa (25/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bambang mengungkapkan pemerintahan yang berjalan harus menghadapi risiko jika ingin melakukan transformasi tersebut secara berkelanjutan, mengingat di waktu bersamaan pemerintah harus menunjukkan hasil kinerja yang langsung terlihat di mata pemilih.
Menurut Bambang, Indonesia harus melakukan terobosan dalam membangun sektor manufaktur. Jika tidak, sektor manufaktur di Indonesia akan selalu dicap sebagai industri yang minim nilai tambah dan hanya mengandalkan sumber daya alam.
Selain itu, sebagian besar produk Indonesia juga tidak memiliki keunikan. Akibatnya, apa yang dilakukan oleh sektor manufaktur Indonesia juga bisa dilakukan negara lain.
Untuk itu, pemerintah mendorong perusahaan manufaktur meningkatkan anggaran untuk riset dan pengembangan. Pemerintah berharap porsi anggaran untuk riset dan pengembangan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) bisa naik dari 0,08 persen pada 2015 menjadi 1,5 hingga 2 persen pada 2045.
Daya Saing Rapuh Jika Tanpa Riset
Tak hanya itu, lanjut Bambang, pengembangan ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan sektor pariwisata juga bisa diandalkan untuk menggerakkan sektor industri di Indonesia.
"Daya saing kita (Indonesia) selalu rapuh karena kita selalu khawatir apa yang negara lain lakukan jika tidak mengembangkan sektor riset dan pengembangan secara bersungguh-sungguh," jelasnya.
Dalam paparan Bambang, upaya modernisasi industri akan fokus pada zona atau klaster industri berdasarkan sumber daya utama dengan integrasi hulu dan hilir serta bernilai tambah. Sektor industri di Indonesia juga didorong menjadi bagian dari rantai pasok dunia.
Beberapa industri yang menjadi prioritas antara lain, sektor makanan dan minuman, tekstil, otomotif, kimia dan farmasi.
Guna mendorong efisiensi industri, sektor manufaktur di Indonesia perlu menerapkan industri yang pintar dan berkelanjutan. Misalnya dengan menyesuaikan revolusi industri 4.0 yang memasukkan peran digitalisasi dan teknologi di setiap sektor industri.
Bappenas memperkirakan kontribusi sektor industri terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) bisa meningkat dari 20,8 persen pada 2020 menjadi 26 persen terhadap PDB pada 2045. Dengan catatan, setiap periode pemerintah fokus menjalankan upaya pengembangan industri.
Skenarionya, pada 2016 - 2020, pemerintah yang berjalan fokus pada upaya peningkatan pilar pengembangan industri sehingga kontribusi sektor industri mencapai 20,8 persen terhadap PDB pada 2020 (20,8 persen pada 2020). Kemudian, sepanjang 2021 - 2025, pemerintah fokus pada upaya diversifikasi dan peningkatan nilai tambah (21,4 persen pada 2025). Pada 2026 - 2030, pemerintah fokus pada upaya penguatan industri canggih (22,3 persen pada 2030).
Pada 2031-2035, pemerintah fokus mendorong penciptaan ekosistem teknologi inovasi (23,4 persen pada 2035). Selanjutnya pada 2036-2040, pemerintah memperkuat adaptasi industri (24,6 persen pada 2040). Hingga akhirnya pada 2041 - 2045, Indonesia berada pada tahap penguatan keberlajutan industri sehingga kontribusi sektor industri terhadap perekonomian mencapai 26 persen terhadap PDB pada 2045. (sfr/lav)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK