Visi-Misi Dua Paslon Pilpres 2019, Ekonomi Berdaulat

Tim, CNN Indonesia | Rabu, 26/09/2018 06:15 WIB
Visi-Misi Dua Paslon Pilpres 2019, Ekonomi Berdaulat Dua pasangan calon presiden-calon wakil presiden pilpres 2019 Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi sama-sama mengusung ekonomi berdaulat dalam visi-misinya. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1 dan 2 sama-sama mengusung ekonomi berdaulat dalam visi-misi kampanye mereka di Pemilihan Presiden (pilpres) 2019.

Berdasarkan dokumen yang diterima CNNIndonesia.com, capres-cawapres Joko Widodo - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno memiliki visi terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong.

Visi itu akan dijalankan dengan sembilan misi. Antara lain, peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Tak cuma itu, kedua paslon juga bermisi mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.


Paslon Prabowo - Sandi menjelaskan visi mereka, yaitu terwujudnya bangsa dan negara yang adil, makmur, bermartabat, relijius, berdaulat, berdiri di atas kaki sendiri, dan berkepribadian nasional yang kuat di bidang budaya.

Keduanya menjamin kehidupan yang rukun antarwarga negara tanpa memandang suku, agama, ras, latar belakang etnis dan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Visi itu akan dijalankannya melalui lima misi. Yaitu, membangun perekonomian nasional yang adil, berkualitas, berwawasan lingkungan dengan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia melalui jalan politik-ekonomi.

Selain itu, membangun masyarakat Indonesia yang cerdas, sehat, berkualitas, produktif, dan berdaya saing dalam kehidupan yang aman, rukun, damai, dan bermartabat serta terlindungi oleh jaminan sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi.


Dalam dokumen itu, Prabowo - Sandi juga menyebut membangun keadilan di bidang hukum yang tidak tebang pilih dan transparan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang berkualitas sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Termasuk, membangun kembali nilai-nilai luhur kepribadian bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia dan bersahabat, yang diberkati oleh Tuhan YME.

Keduanya juga bermisi membangun sistem pertahanan dan keamanan nasional secara mandiri yang mampu menjaga keutuhan dan integritas wilayah Indonesia.

Sementara, dokumen visi misi masing-masing Capres-Cawapres ini sebenarnya sudah diberikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari pendaftaran pada 10 Agustus lalu. Namun, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan bahwa lembaganya masih memberi waktu kepada masing-masing pasangan bila ingin merevisi visi misi tersebut.


"KPU juga ingin menyampaikan kalau misalkan ada yang mau direvisi dipersilahkan, tapi harapan kami kalau mau direvisi jangan sampai pada saat debat, setelah debat baru direvisi. Kenapa? Karena penting untuk menginformasikan kepada masyarakat visi dan misimu itu apa," katanya, Selasa (25/9).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P.S Brodjonegoro meminta masing-masing calon membuat visi misi yang selaras dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

"Hal ini karena nanti apabila sudah ada yang menang, (visi misinya) akan diterjemahkan menjadi RPJMN 2020-2024. Makanya, setiap kandidat akan menyampaikan visi misi yang sejalan dengan UU perencanaan jangka panjang tersebut," tutur Bambang.

Hal ini sekaligus untuk menghindari pembentukan visi misi yang hanya sekadar janji. "Justru itu (agar tidak sekadar janji), kami sampaikan apa yang ada di RPJP dan RPJMN supaya visi misi ini tidak terlalu bergerak jauh dari apa yang ada di UU dan bisa lima tahun ke depan bisa dipenuhi atau bisa dilakukan," pungkasnya.


(uli/bir)