Nusa Dua, CNN Indonesia -- Pemerintah menilai pelemahan nilai tukar
rupiah terhadap
dolar Amerika Serikat (AS) merupakan momentum yang tepat bagi investor asing menanamkan dana di proyek infrastruktur Indonesia.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan investor asing akan mendapat keuntungan jika mengonversi dolar ke rupiah dengan nilai saat ini. Sebab, nilai tukar rupiah telah menyentuh area Rp15.200 per dolar AS.
"Dengan rupiah melemah sedemikian dan untuk investor asing ini merupakan potensi yang sangat bagus," ujar Rini di Bali, Selasa (9/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terlebih, Rini cukup optimistis pendapatan masyarakat kelas menengah akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di level sekitar 5 persen. Seperti diketahui, ekonomi pada kuartal II 2018 tumbuh 5,27 persen secara tahunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan secara kumulatif semester I 2018, ekonomi Indonesia naik 5,17 persen.
"Kalau pendapatan kelas menengah semakin bertambah, tentunya penguatan rupiah itu otomatis menjadi sangat atraktif," sambung Rini.
Pemerintah memang sengaja mempromosikan berbagai proyek infrastruktur selama
pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia (IMF-World Bank) di Nusa Dua, Bali pada pekan ini.
Sebagai tuan rumah agenda tahunan bertaraf internasional tersebut, pemerintah memiliki 78 proyek infrastruktur dengan nilai US$42,1 miliar yang akan ditawarkan kepada investor.
Beberapa proyek infrastruktur tersebut bergerak di berbagai sektor, seperti transportasi, bandara, telekomunikasi, manufaktur, properti, dan energi. Beberapa perusahaan BUMN yang mengelola sejumlah proyek itu antara lain, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Persero), dan PT Waskita Karya Tbk (Persero).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah akan meneken 28 perjanjian investasi selama IMF-WB berlangsung. Salah satu perjanjian investasi tersebut berupa proyek infrastruktur.
Menurut Luhut, pemerintah menawarkan investasi infrastruktur dengan berbagai skema, seperti kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan blended finance. Dalam hal ini, blended finance adalah pembiayaan dengan melibatkan dua pihak, yakni pihak swasta dan industri jasa keuangan (IJK) guna membiayai proyek berkelanjutan.
(aud/lav)