Pemerintah Diminta Dorong Transaksi Valas Selain Dolar AS

Tim, CNN Indonesia | Selasa, 09/10/2018 20:25 WIB
Pemerintah Diminta Dorong Transaksi Valas Selain Dolar AS Ilustrasi rupiah. (CNNIndonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaku usaha meminta pemerintah mendorong transaksi dengan valuta asing selain dolar AS. Upaya diversifikasi penggunaan valas itu diyakini dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS, sekaligus mengurangi tekanan terhadap pelemahan rupiah.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani mengatakan pelemahan rupiah salah satunya dikarenakan ketidakseimbangan antara pembelian dan penjualan dolar AS. Di satu sisi, permintaan terhadap dolar AS tinggi, namun persediaan kalah tinggi.

"Kalau penukaran rupiah sedikit, tapi permintaan dolar AS banyak, sampai kapan pun rupiah akan melemah. Jadi, harus diupayakan terjadi keseimbangan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/10).

Data olahan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bloomberg, dan UOB Global Economics & Market Research, seperti disampaikan Hariyadi, menyebut transaksi dagang antara Indonesia dan AS cuma berada di posisi kelima pada tahun lalu.


Transaksi dagang antara Indonesia dengan AS mencapai US$28,27 miliar atau lebih rendah ketimbang Indonesia dengan China yang mencapai US$64,33 miliar.

Diikuti oleh Jepang, dengan jumlah transaksi terbesar kedua atau sebesar US$35,23 miliar. Disusul Uni Eropa senilai US$31,44 miliar.

Data tersebut juga mengungkap bahwa transaksi Indonesia dengan Singapura senilai US$28,28 miliar atau satu tingkat lebih tinggi dari transaksi Indonesia dengan AS.

Namun, sayangnya, dalam transaksi internasional, penggunaan valas masih didominasi oleh dolar AS. Artinya, pengguna valas selain dolar AS masih kurang diminati. "Kalau dibiarkan seperti ini, semua orang mintanya dolar AS," tutur Hariyadi.


Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Shinta W Kamdani. Ia bilang pemerintah perlu mendorong penggunaan valas untuk transaksi internasional.

Sebab, pembatasan impor dengan menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) 1.147 barang belum ampuh untuk membatasi pelemahan rupiah. Pun demikian halnya dengan kewajiban konversi Devisa Hasil Ekspor (DHE) dalam bentuk mata uang asing menjadi rupiah sebesar 50 persen dari total DHE.

"Saat ini, kita punya perjanjian currency swap agreement dengan China, Thailand, dan Malaysia," imbuh dia.

Shinta mengingatkan Indonesia masih harus menghadapi tantangan cukup berat hingga akhir tahun. Salah satunya bayang-bayang dari kenaikan bunga acuan The Federal Reserve (The Fed).


Tidak hanya itu, tensi perang dagang antara AS dengan China masih belum sepenuhnya mereda sehingga mengancam kepercayaan investor kepada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengeluarkan amunisi lain untuk mengerek rupiah. "Saat ini resikonya masih tinggi," tegas Shinta.

Sekadar informasi, nilai tukar rupiah berada pada posisi Rp15.238 per dolar AS pada perdagangan pasar spot sore ini. Rupiah kembali turun 20 poin atau 0,13 persen dibandingkan posisi kemarin sore, Senin (8/10) di Rp 15.218 per dolar AS.


(ulf/bir)